logo web

Dipublikasikan oleh Hermansyah pada on . Dilihat: 8810

Mengukur Prestasi Kerja Hakim, Mungkinkah?

Oleh: Purwosusilo

Pada tanggal 15 November 2013 lalu, saya menjadi narasumber dalam seminar sehari yang diselenggarakan oleh Balitbangdiklatkumdil MA (Badan Penelitian, Pengembangan dan Pendidikan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung) di Jakarta. Selain saya yang mewakili Ditjen Badilag, diundang pula Dirjen Badilum dan Dirjen Miltun.

Seminar sehari itu membedah hasil penelitian Budi Suharyono, seorang peneliti pada Balitbangdiklatkumdil MA. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan yang mengambil tema “Model Ideal Sistem Mutasi dan Promosi Aparatur Peradilan”.

Dalam makalah yang saya buat, saya tawarkan satu sistem promosi dan mutasi aparatur peradilan, khususnya hakim, yang ideal, yaitu dengan menggabungkan dua sistem: sistem karir (seniority system) dan sistem prestasi (merit system). Penggabungan ini sesuai pula dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah den- gan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.

Memperhatikan Undang-Undang tersebut, maka sesungguhnya model ideal promosi dan mutasi yang diharapkan ialah menggabungkan sistem karir (seniority system) dan sistem prestasi (merit system). Sistem karir adalah promosi yang didasarkan pada senioritas, kepangkatan, pengalaman jabatan, dan sebagainya. Sedangkan sistem prestasi kerja didasarkan kepada hasil prestasi dan kemampuan seseorang.

Dengan menggabungkan kedua sistem tersebut, maka promosi dan mutasi tidak terkesan urut kacang, yaitu yang senior lebih dulu, baru diikuti yang junior. Sebab dalam kenyataannya, tidak sedikit hakim junior yang memiliki prestasi. Dengan demikian, hakim senior dipromosikan tidak sekadar karena senioritasnya, akan tetapi juga karena prestasinya. Sebaliknya, bisa juga hakim  yang jun- ior dipromosikan mendahului yang senior karena adanya prestasi hakim yang bersangkutan.

Menurut saya, itulah promosi dan mutasi yang ideal. Satu sisi memperhatikan senioritas, tapi di sisi lain harus juga memperhatikan kompetensi, prestasi kerja dan integritas seseorang.

Hanya masalahnya, bagaimana untuk mengukur prestasi kerja seseorang. Sampai sekarang belum ada parameter yang objektif untuk mengukur prestasi kerja seseorang. Selama ini instrumen untuk mengukur prestasi kerja adalah DP3. Menurut saya, DP3 belum bisa dipakai untuk menilai prestasi seorang hakim secara terukur.

Oleh karena itu, di dalam seminar tersebut saya menawarkan satu solusi. Perlu ada kriteria yang terukur yang menggambarkan gabungan antara kompetensi, prestasi kerja dan integritas.

Unsur-unsur atau kriteria-kriteria tersebut ada 13, yaitu usia, pendidikan, kepangkatan, jabatan, pelatihan, nilai fit and proper test, nilai tes elektronik (akan diadakan), DP3, hasil eksaminasi, penyelesaian perkara, hukuman atau sanksi, keharmonisan rumah tangga, dan prestasi-prestasi lain.

Setiap item atau kriteria tersebut diberikan parameter atau penilaian berupa angka atau skor dengan rentang nilai tertentu. Dengan begitu, peringkat seluruh hakim dapat diketahui berdasarkan jumlah skor yang didapatnya. Berbekal skor itulah, seorang hakim dapat direkomendasikan untuk mutasi atau promosi.

Dengan kriteria dan skor nilai ini mudah-mudahan kita bisa menempatkan seorang hakim sesuai dengan kompetensi dan prestasi kerja yang dimiliki, sebagaimana ungkapan lama: the right man on the right place.

Sekali lagi, sesungguhnya kriteria tersebut merupakan penjabaran lebih rinci dari tiga komponen, yaitu Kompetensi, Prestasi Kerja dan Integritas. Dengan demikian, idealnya menurut konsep yang saya tawarkan tersebut, promosi harus mempertimbangkan kompetensi, mempertimbangkan prestasi dan mempertimbangkan integritas seseorang, yang dijabarkan menjadi 13 item tersebut di atas.

Kita sama-sama tahu, dalam kenyataannya ada orang yang memiliki kompetensi dan prestasi kerja, tetapi tidak memiliki integritas. Sebaliknya ada juga orang yang memiliki integritas, tetapi dia tidak memiliki kompetensi dan prestasi kerja.

Itulah konsep yang saya tawarkan dalam seminar sehari tersebut. Tentu saja, kriteria-kriteria yang saya sebutkan itu perlu disepakati. Bisa ditambah, bisa pula dikurangi. Dan karena konsep ini masih merupakan pemikiran awal, maka perlu dirumuskan dan dipikirkan bersama, sehingga menjadi konsep yang betul-betul dapat dilaksanakan. []

Comments  
# Dasril PA Bukittinggi 2013-12-17 19:17
Kita sangat respek sekali dengan gagasan Bapak Dirjen dalam penempatan seorang hakim untuk dimutasikan sebagai pimpinan dengan berpedoman kepada ; Senioritas Hakim, Prestasi kerja, dan integritas Hakim. Dan kalau boleh ditambahkan dua poin lagi yaitu penguasaan hukum acara dan akhlakul karimah.
Reply | Reply with quote | Quote
# Masrinedi-PA Painan 2013-12-18 05:07
Di samping Hakim punya kompetensi, prestasi kerja dan integritas moral, alangkah bagusnya ditambah lagi dengan kemampuan TI seminimalnya bisa mengakses internet (melek teknologi)sehin gga wibawa Hakim bertambah bagus dan wawasannya bertambah luas.Aamiin YRA!
Reply | Reply with quote | Quote
# Muh. Irfan Husaeni/PA Pelaihari 2013-12-23 10:02
Atas gagasan Pak Dirjen dalam Mutasi dan Promosi, didasarkan pada Senioritas dan Prestasi hanya 2 kata, Sangat Setuju.
Reply | Reply with quote | Quote
# AFFAN PA. GRESIK 2014-01-02 07:26
konsep yang sangat brilian
Reply | Reply with quote | Quote
# M. Yasril, Yogya 2013-12-18 05:59
Ada yang terlewatkan dari 13 unsur Pak, yang saya pikir harus ada, Yaitu KEWIBAWAAN. Tanpa pucuk pimpinanpun, kantor masih bisa berjalan. Namun saat yang menjadi pimpinan adalah orang yang tidak berwibawa, tak pede, maka yang menjadi korban adalah kantornya menjadi tertawaan peradilan atau instansi lain.
Reply | Reply with quote | Quote
# M. Yasril, Yogya 2013-12-18 06:00
Fit and proper test juga sebaiknya dilakukan berupa ceramah atau pidato langsung di depan umum dengan tema yang tidak dipersiapkan. Sebab dari bicara seseorang dapat terlihat tidak hanya kapasitas intelektual tapi juga sifat dan sikapnya. Hal ini penting karena ternyata masih ada yang sudah menjabat pimpinan tidak mampu berceramah atau berpidato. Tanpa hal ini, tentu sulit dibayangkan bagaimana ia dapat mengkomunikasik an gagasannya dan mempengaruhi bawahannya mencapai satu tujuan bersama.
Reply | Reply with quote | Quote
# Syamsul, PA Kefa 2013-12-18 06:16
konsep ideal yg sangat super,,,,tingga l menunggu keberanian apakah bisa dilaksanakan dengan baik atau hanya tinggal konsep yg kembali mentah...
Reply | Reply with quote | Quote
# Mirwan-PA Bitung 2013-12-18 06:48
Konsep yang mantap, semoga bisa dijalankan dengan istiqamah..
Reply | Reply with quote | Quote
# NAIM. MS. BLANGKEJEREN 2013-12-18 07:12
Setuju, ya mudah-mudahan saja terealisasi dengan baik.
Reply | Reply with quote | Quote
# Mal Domu PA.Manado 2013-12-18 07:14
konsep yang di tawarkan pak Dirjen sudah barang tentu perlu ditunjang dengan data kepegawaian yang baik dan benar. ok...bismillah.
Reply | Reply with quote | Quote
# Ahmad Syafruddin 2013-12-18 07:36
Konsep yang mengakomodir semua dan semuanya dapat terakomodir. Mudah2an praktek senyatanya selaras dengan konsep tersebut. PA. Kabanjahe, 18122013.
Reply | Reply with quote | Quote
# Rohyan MS Kutacane 2013-12-18 07:38
Konsep yang berlian dengan mengutamakan kemampuan sebagaimana yang ditawarkan oleh pak Direrjen, sangat baik sekali hal mana sesuai dengan pesan Rasulullah saw "Apabila sesuatu diserahkan kepada yang bukan ahlinya (tidak berdasarkan kemampuan)maka kemunduranlah yang akan diperoleh, semoga dapat tereaisasi
Reply | Reply with quote | Quote
# Al Fitri - PA Manna 2013-12-18 07:59
Dengan konsep-konsep promosi dan mutasi hakim, yang dipaparkan oleh Pak Dirjen ini patut segera direalisasikan agar pola mutasi dan promosi tidak terkesan hanya dinikmati oleh golongan atau orang2 tertentu, sehingga unsur yg 13 itu menjadi bahan acuan...
Reply | Reply with quote | Quote
# Andi Muliany Hasyim 2013-12-18 08:21
13 Unsur atau kriteria yang ditawarkan yaitu usia, pendidikan, kepangkatan, jabatan, pelatihan, nilai fit and proper test, nilai tes elektronik (akan diadakan), DP3, hasil eksaminasi, penyelesaian perkara, hukuman atau sanksi, keharmonisan rumah tangga, dan prestasi-presta si lain.dari kriteria tersebut timbul pertanyaan apakah secara komulatif karena tidak semua hakim mendapat kesempatan mengikuti pelatihan dan fit and proper test, diusulkan pertama ada penilaian awal dari masing- masing sakter dan Kpta yang mewilahi satker tersebut,dan jika mutasi catatan penilaian itu berkesinambunga n sebagai data awal kemudian mengikuti kegiatan dengan skala prioritas untuk memenuhi syarat tersebut, kedua menggabungkan dua sistem: sistem karir (seniority system) dan sistem prestasi (merit system) ini tidak terlepas dari umur, maka syarat umur menjadi relatif
Reply | Reply with quote | Quote
# M.Yusuf PA Kendari 2013-12-18 08:41
Very agree pak Dirjen.Khusus untuk promosi Hakim Tinggi selama ini terkesan hanya berdasarkan senioritas terutama senioritas dari segi umur.Suatu ketika ada teman saya yang diusul menjadi hakim tinggi dengan umur 50 tahun (secara normatif memenuhi syarat) tetapi pimpinan MA tidak menyetujuinya dengan alasan masih muda dan untuk menjadi hakim tinggi harus berumur 56 tahun ke atas.Semoga cerita teman saya itu ntidak benar dan kami berharap ke depan promosi dan mutasi memilki regulasi yang lebih tepat.
Reply | Reply with quote | Quote
# Itna - PA. Kld 2013-12-18 09:03
Memang sudah seharusnya ada rumusan dan kriteria pola karir yang jelas baik untuk Hakim, Panitera ataupun pejabat struktural lainnya sehingga dapat meminimalisir adanya anggapan like & dislike ataupun unsur kedekatan dalam pengangkatan seorang pejabat...Trima kasih pak Dirjen..Sukses slalu.
Reply | Reply with quote | Quote
# H. Choirul Anwar, PA Klaten 2013-12-18 09:04
13 unsur atau kriteria yg ditawarkan Pak Dirjen tsb. perlu kita acungi jempol, namun timbul pertanyaan, kapan penilaian dan pemberian skor tsb dilaksanakan, dan bagaimana mekanismenya.
Reply | Reply with quote | Quote
# harijah PA.Makassar 2013-12-18 09:09
setuju dengan 13 kriteria sebagai acuan, namun khusus pimpinan pengadilan dan HT. perlu fit and proper tes dengan cermah di muka umum. Pimpinan pengadilan dan HT harus bisa berbicara di depan umum karena sebagai pembina. kalau hanya paktor umur, lalu diangkat menjadi hakim tinggi, nanti tidak bisa ke daerah untuk membina atau eksos hasil temuan. kasian.....berp engaruh kepada wibawa pengadilan agama yang kita cintai..
Reply | Reply with quote | Quote
# prihatin 2013-12-18 10:29
Bagaimana ukuran sistem mutasi dan promosi bagi non Hakim ? kok tidak jelas bahkan terkesan diabaikan, jabatan fungsional di kepaniteraan namun pembatasan dalam kenaikan pangkat.Seperti nya kami-kami di kepaniteraan seperti satu rumah dengan bpk/ibu hakim namun lain dalam perlakuan.Bagia n kepaniteraan hanya dilibatkan jika info perkara merah, pelayanan kepada masyarakat tidak tepat waktu . Kalau ada semboyan justice for all untuk masyarakat yang berperkara, apakah kami menjadi bagian yang mendapat keadilan itu dalam sistem berkarir sebagai pegawai ?
Reply | Reply with quote | Quote
# A Rahim Upuolat PA Masohi 2013-12-18 11:13
Model ideal Sistim mutasi dan promosi seperti yang ditawarkan Pak Dirjen seharusnya bukan saja hakim tetapi panitera dan pejabat fungsional lainnya juga sama seperti itu, karena merupakan stake holder keperkaraan, jangan sampai karena panggilan sidang yang tidak sah dan resmi akibatnya putusan batal demi hukum dan aturan seperti ini harus pula jadi aturan bagi TPM PTA dan PA, karena selama ini tolak ukur TPM itu tidak jelas, trims.
Reply | Reply with quote | Quote
# fitriah azis.PA.Tanah Grogot 2013-12-18 11:48
semoga wacana tersebut segera direalisasikan amin
Reply | Reply with quote | Quote
# ida pta babel 2013-12-18 12:25
Setuju dan bagus konsep ide/ gagasan yang bapak suguhkan, sungguh bermanfaat untuk menghilangkan penilaian yang kurang pas bagi yang berkompeten dalam menempatkan/ mempromosikan seseorang, semoga saja berjalan lancar. succes buat Pak Dirjen
Reply | Reply with quote | Quote
# Azhari MS-Kutacane 2013-12-18 12:26
Usulan Pak dirjen sangat brilian, tetapi bagi pegawai non hakim juga merindukan penataan promosi dan mutasi secara bagus khususnya jajaran kesekretariatan . jajaran kesekretariatan sangat kering dengan promosi dan mutasi yang sering kedengaran hanya TPM hakim dan TPM kepaniteraan sedangkan TPM kesekretariatan secara khusus tidak pernah ada. mohon usulan ini dipertimbangkan agar ada penyegaran dan jangan sampai jajaran kesekretariatan menjadi gurita di kantor.
Reply | Reply with quote | Quote
# Azhari MS-Kutacane 2013-12-18 12:29
Ada pegawai yang lahir di suatu kota,CPNS di situ,PNS disitu dan pensiunpun disitu tidak pernah merasakan mutasi apalagi yang namanya promosi.
Reply | Reply with quote | Quote
# Cholidul Azhar PTA Makassar 2013-12-18 13:20
Saya kira sudah cukup lengkap dan comprehensif 13 item penilaian itu, khusus item "penyelesaian perkara" ini yang masih krusial, antara hakim yg ditempatkan di pa/pta yang perkaranya sedikit dengan hakim yang ditempatkan di pa/pta yang perkaranya banyak. Penilaian thd item tsb harus benar-benar adil.
Reply | Reply with quote | Quote
# mwiaty@pta pdg 2013-12-18 13:32
Syukur Alhamdulillah pak Dirjen Badilag telah mempunyai sistem promosi dan mutasi KHUSUS HAKIM dengan 13 Kriteria yang ditawarkan dalam seminar sehari oleh Balitbang Diklat Kumdil MARI. Izinkan saya menambah khusus untuk pimpinan baik itu tingkat pertama maupun tingkat banding yaitu AMANAH. Semoga konsep pak Dirjen seceparnya teralisir Amin
Reply | Reply with quote | Quote
# umi-pajb 2013-12-18 13:43
Penelitian bp.Budi Suharyono ttg Model Ideal sistem mutasi & promosi aparatur peradilan.menga rah menempatkan seseorang sesuai dengan tempat nya. Kalau untuk Bpk/ibu hakim pola ini sudah terlihat deangan jelas walau belum tegas, namun untuk teman-teman di kepaniteraan masih terlihat bias. Kita harusnya tidak malu belajar dengan peradilan umum. Pola karir utk kepaniteraan mereka sudah terlihat baik. Seorang pejabat struktural mempunyai masa pengabdian di satu Pengadilan tidak lebih dari 3-4 tahun setelah itu mutasi atau alhamdulillah promosi
Reply | Reply with quote | Quote
# Marwoto.Drs.SH.M.SI. PA. Sleman 2013-12-18 14:45
mohon di matangkan segala sesuatunya sehingga transparansi mutasi dan promosi bisa diketahui secara umum tidak minumblkan suudhon seperti yang berlangsung selama ini, tiap kali di umumkan hasil tpm tidak sedikit suara minir kita dengan. Selamat buat pak Dirjend
Reply | Reply with quote | Quote
# Orba Susilawati PA Jkt Timur 2013-12-19 06:59
Ide yang diajukan pak Dirjen sangat tepat sekali, komponen integritas dan prestasi kerja adalah komponen yang patut dominan untuk diperhatikan, dan yang tidak kalah penting adalah unsur moral....Sangat setuju sekali bila yang punya prestasi lebih diprioritaskan mengingat tantangan dan tuntutan kerja kedepan nantinya....Ins yaallah....
Reply | Reply with quote | Quote
# Mukhtar PA Watansoppeng 2013-12-19 07:35
Konsep awal yang ditawarkan Pak Dirjen cukup berlian, dan kalau ini disepakati dan dijalankan dengan konsisten maka sudah berkurang kesan prasangka ketidak adilan pada promosi dan mutasi, dan perlu juga dipikirkan non hakim.
Reply | Reply with quote | Quote
# Mawarlis, WAKA PA Solok 2013-12-19 07:37
kita berharap ada kriteria yang objektif dan dapat dpertanggung jawabkan, penggabungan kedua sistem itu secara konsep bagus sekali, tinggal membuat instrumen pendukung agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. semoga sukses pak.
Reply | Reply with quote | Quote
# Daswir Tanjung PTA Yogyakarta 2013-12-19 08:29
Saya sependapat dengan ide dan gagasan tersebut yakni sistem karier dan prestasi kerja, tapi harus dijalankan secara konsekwen dan profesional, mungkin lebih tepat dilakukan " Fit and profer test " para pesertanya bukan secara langsung ditunjuk oleh MA, tapi semua orang yang merasa diri memenuhi syarat dibolehkan ikut, tak ubahnya seperti lelang jabatan yang dilakukan gubernur DKI.jangan seperti sekarang, orang yang akan ikut langsung ditunjuk oleh pusat, mungkin ada orang lain lebih baik ( baik akhlak, disiplin kerja maupun prestasi kerjanya ). kita tunggu aplikasinya.
Reply | Reply with quote | Quote
# ibrahim lubis PA Kabanjahe 2013-12-19 08:57
kombinasi dua sistem...juga hrs memperhatikan aspek lain khususnya beban perkara yang diselesaikan... dn jg hal ini hrs dishare dengan instansi lain khususnya BKN...kemenpan. ..sehingga dlm penilaian pny legitimasi...go od job sir
Reply | Reply with quote | Quote
# Faisal Sastra M.Rivai 2013-12-19 11:21
sepertinya memang sudah saatnya melakukan reformasi sistem, melalui kriteria-kriter ia khusus,guna untuk memenuhi kebutuhan organisasi menuju yang lebih baik, karena yang pasti pemegang kebijakan akan sangat mempengaruhi konstalasi di tingkat bawah..sehingga pada tataran level pimpinan memang tidak hanya harus mengandalakan kemampuan kognitif dan intelegensia, tapi juga harus mengedepankan sisi moral integrity..brav o dan teruslah berjuang atas nama kebaikan.Amin.
Reply | Reply with quote | Quote
# Nursal PA.Sawahlunto 2013-12-19 15:37
sebuah hasil penelitian perlu diuji coba, namun 13 item tersebut , setuju dijadikan ukuran dalam pola promosi dan mutasi untuk ke depan namun transparansi juga sangat diperlukan..
Reply | Reply with quote | Quote
# Alimuddin M.PA.Denpasar 2013-12-20 08:21
Memang akan selalu bermasalah ketika promosi dan mutasi didasarkan pada kriteria 'kebijakan', bukan atas kriteria yang ditentukan Undang-undang;
Akibatnya, ada wakil ketua yang lebih senior dari ketuanya, ada hakim yang 'terpaksa' dipromosi karena umur, dll. Semoga dengan gagasan Pak Dirjen di atas, ke depan kejadian serupa tidak terulang lagi!
Reply | Reply with quote | Quote
# Syahidi_PA Bangkinang 2013-12-20 13:48
Mantab........m ga bisa direlisasikan secepatnya...ka rena dengan begitu akan ada motifasi untuk lebih baik......pasti yang senior nanti akan takut dengan yang junior karena lebih fresh dalam berfikir.....he ....namun jangan pantang semangat....ayo maju untuk kemajuan peradilan Indonesia...khu susnya Badilag....Maju terus dengan SIADPAPlus dan SIMPEG nya....ayo dinilai kenerjanya lewat penggabungan dan singkronisasi data kinerja melalui SIMPEG dan SIADPA, semua bisa dilihat dari situ...hakim..p anitera/paniter a pengganti..juru sita/jurusita penggati..
Reply | Reply with quote | Quote
# Syahidi_PA Bangkinang 2013-12-20 13:50
Ayo...kita lihat kinerjanya lewat SIADPAPlus dan SIMPEG....gabun gkan dua aplikasi itu untuk mnitoring kinerja......Ba dilag Mantab,......
Reply | Reply with quote | Quote
# Abu Zayta-PA Dompu 2013-12-20 14:34
Zuperr skali gagasan pa dirjen semoga bs segera diimplemtasikan , dan yang penting TIDAK DI-VETO oleh supra struktur
Reply | Reply with quote | Quote
# Subarkah,PA.Cibinong 2013-12-20 15:31
Saya sependapat dengan sistim yang ditawarkan oleh pak Dirjen dengan dual model, hal ini setidak-tidakny a mengurangi subyektipitas.K arena ada sebagian pendapat bhw untuk mutasi dan promosi harus punya IP (Ilmu pendekatan)haru s tinggi.Dengan sistem ini saya pernah menerima sistem penilian waktu Adum, dengan memberikan skor masing.Prestasi , integritas dll.mudah-mudah an dengan semangat terbarukan PA.Lebih baik.Amiin.
Reply | Reply with quote | Quote
# Muhammad Thamrin PA Arso 2013-12-21 07:06
Konsepnya sangat bagus, tingga bagaimana cara menilai kritaria penialaiannya tersebut, tentu diharapkan jauh dari subjektifitas.
Reply | Reply with quote | Quote
# A Rahim Upuolat PA Masohi 2013-12-23 08:07
Untuk pegawai fungsional, kok tidak sama dengan fungsional di kementrian lainnya ? malah terkesan terabaikan pangkatnya hanya mentok di 3d, tolong diperhatikan jangan sampai kami digolongkan kepada orang-orang yang terzalimi, Nauzubillah.
Reply | Reply with quote | Quote
# isal_aja 2013-12-23 09:00
super sekali analisanya pak
selamat
Reply | Reply with quote | Quote
# isol PA. Cms 2013-12-23 09:40
Kosep awal yg patut direspon semua pihak dengan perlu penyempurnaan bbrp hal serta memperhatikan masuk dan saran yg berkembang disekitar kita.
Reply | Reply with quote | Quote
# Natsir Asnawi_PA Banjarbaru 2013-12-23 12:00
Setuju dengan Ide Pak Dirjen...sangat brilian. Segenap hakim menunggu realisasinya, insya Allah...
Reply | Reply with quote | Quote
# M. Syaefuddin_PA.Blcn 2013-12-23 14:02
Konsep yang luar biasa.... dan semoga bisa direalisasikan sepenuhnya... Aminnn...
Reply | Reply with quote | Quote
# AFFAN PA. GRESIK 2013-12-24 07:13
The righ man on the righ place very oke
Reply | Reply with quote | Quote
# AFFAN PA. GRESIK 2013-12-24 07:15
this consep is good
Reply | Reply with quote | Quote
# burman doedy pa masohi 2013-12-30 05:51
tindaklanjuti,b ro,,
Reply | Reply with quote | Quote
# burman doedy pa masohi 2013-12-30 05:51
tindaklanjuti bro,,
Reply | Reply with quote | Quote
# sakdullah Labua Bajo 2013-12-30 08:54
Yang seperti ini seharusnya sdh diterapkan dari dulu...biar promosi dan mutasi hakim pada khususnya berdasarkan penilaian yang terukur dan objektif, tdk seperti selama ini. tdk seperti era 2010 kebawah.. diwilayah tempat saya tugas dahulum di daerah Sumatra, hakim baru/yunior gak pernah mimpin sidang sdh dipromosikan jadi wakil ketua, sementara banyak hakim-hakim senior karena tidak melobi-lobi, tdk ada chanel, tdk ada tetek bengek yg lainnya gak diusul-usul...i nilah akibat promosi tdk ada standar kreteria yg terukur. Ayo pak Dirjen LANJUTKAN ide bagus ini.
Reply | Reply with quote | Quote
# NAZIFAH AKMAR PTA PDG 2013-12-30 13:37
Konsep yang sangat Baik untuk diaplikasikan/d ilaksanakan, segera aja Pak dimusyawarahkan dengan yang berwenang, agar cepat tuntasnya.
Reply | Reply with quote | Quote
# helmy thohir - PTA Bandung 2013-12-31 07:55
SANGAT SETUJU SEKALI PAK DIRJEN, SEKALIPUN MASIH SEBATAS KONSEP ATAU WACANA, SUDAH SEHARUSNYA PIMPINAN TERTINGGI DI MAHKAMAH AGUNG DALAM WAKTU YANG TIDAK TERLALU LAMA MENSIKAPI TAWARAN TERSEBUT DENGAN POSITIF, MUDAH-MUDAHAN HASILNYA NANTI AKAN LEBIH BAIK DARI YANG SELAMA INI DILAKUKAN. SEMPURNAKAN DAN LAKSANAKAN WACANA INI MENJADI SUATU SISTIM YANG BAKU. BRAVO PAK DIRJEN, SELAMAT TAHUN BARU 2014, SUKSES SELALU BUAT KITA SEMUA, KHUSUSNYA SEGENAP KELUARGA BESAR JAJARAN PERADILAN AGAMA. AMIN.....
Reply | Reply with quote | Quote
# Shobirin 2014-01-02 09:01
Promosi dan mutasi saat ini memang masih terkesan kolegial tdk berdasarkan penilai an yg cermat, maka perlu aturan yg jelas yg dapat menjadi pedoman bersama. Dan agar keadilan bisa tercermin di ranah peradilan dalam segala lini. sehingga tdk ada orang yg merasa terzalimi, karena do'a mereka di dengar oleh Yang Maha Mendengar.
Reply | Reply with quote | Quote
# Irham Padijatima 2014-01-03 08:55
Pak Syahidi Bangkinang gak usahlah terlalu mendiskreditkan Bapak2 kita yg lebih senior, paling tidak mereka lebih lama jam terbangnya dari kita. mereka sudah lama jadi pioner demi eksisnya Pengadilan Agama dlm kondisi yg serba keterbatasan. Kita termasuk generasi yg beruntung, belum berapa lama jadi hakim sudah menikmati tunjangan yg cukup besar, sedangkan mereka belum berapa lama dapat menikmatinya sudah segera harus menemui masa purna bakti. Utk pimpinan yg berwenang, dlm menentukan kebijakan yg terinfirasi, tdk kagetan dlm menerapkannya secara tergesa2, perlu difikirkan dlm kurun angkatan/genera si keberapa suatu kebijakan harus mulai diterapkan. Karena di PA kita sudah cukup lama amburadul dlm penempatan personil selama ini. Sehingga ada orang yg bercokol disuatu PA sampai bertahun tahun tanpa tersentuh TPM dan banyak lagi contoh2 kekurangan kita yg lain. Oleh sebab itu terapkan Undang2 yg ada dengan konsisten sebelum kebijakan yg timbul hendak diaplikasikan. Semoga urun rembug ini ada manfaatnya.
Reply | Reply with quote | Quote
# Darwin PA Sawahlunto 2014-01-06 10:06
Aturan yang tidak jelas tntang kriteria dan parameter serinng menjadi isyu pembicaraan diantara hakim, paling tidak hal yang sudah terjadi dalam kondisi ketidakjelasan perlu menjadi pelajaran, demi kebaikan dan kebersamaan warga peradilan.
Reply | Reply with quote | Quote
# iqbal Pa lumajang 2014-01-06 11:41
Terimakasih , ide konsep bagus demi kemajuan Peradilan kedepan terletak ditangan pemompinnya yang menkhodai kapal bisa sampai berlabuh ke tujuan . Trims Pak
Reply | Reply with quote | Quote
# Ahmad Juaeni, PA Sumedang 2014-01-15 14:37
Konsep yang luar biasa mudah-mudahan saja bisa segera direalisasikan, tapi sebelum konsep itu berlaku tentunya dalam hal promosi hakim menjadi pimpinan, prestasi dabn kualitas tetap harus menjadi pertimbangan utama. Tidak terlalu sulit mencari hakim-hakim yang berkualitas, lihat saja dalam acara-acara pelatihan dan pembinaan di tingkat PTA sekalipun, kemudian pantau integritas kinerja dan moralnya dengan mengklarifikasi Ketua PA yang bersangkutan. Sekarang ini masih terjadi hakim yang senioritasnya di bawah dan tidak pernah menunjukkan prestasi apapun tiba-tiba promosi, sementara beberapa hakim yang dilangkahinya tidak lebih buruk dan tidak pernah mendapat hukuman apapun. Wajar kalau ada yang bertanya ADA APA ?
Reply | Reply with quote | Quote
# Ida Sariani PA Banjarmasin 2014-01-19 19:39
Pemikiran Bpk Dirjen ttg promosi dan muatsi tersebut sangat ideal, dan semoga dapat terealisasi secara baik dan benar, karena selama ini masih ada secara "tiba-tiba" dipromosikan, sementara tdk ada prestasi apapun dan bahkan jd KM pun tdk pernah, akhirx rekan2 sesama hakim hanya berkata Wow...
Reply | Reply with quote | Quote
# taufiq - pa.sit 2014-01-20 15:02
lebih mantap lagi jika digabungkan dengan usul/tulisan Bapak Edi Riadi beberapa waktu yang lalu
Reply | Reply with quote | Quote
# M.Chanif, PTA Banten 2014-01-28 10:29
Ide-ide seperti itu perlu dimunculkan, bila perlu ada ide-ide dari selain yang ditawarkan oleh Bapak Dirjen, yang apabila di oplos akan menghasilakn solusi yang lebih sempurna untuk kemanfaatan kita bersama oke? tks.
Reply | Reply with quote | Quote
# Engkos PA. Wsb 2014-01-30 07:13
biar lambat komentarnya daripada tidak sama sekali. konsep bagus sekali cuma ada tambahan sedikit kriteria asesoris harus juga memiliki :ILMU, KEBERANIAN, JUJUR, ADIL & BENAR. Shif deh. tapi jangan menerima pesanan.
Reply | Reply with quote | Quote
# Nurmadi Rasyid PA.Bkl 2014-02-03 06:49
Untuk saat ini dua pola itu kita rasakan sudah baik, tapi jangan diatas kertas saja karena sampai saat ini masih belum kelihatan pimpinan atau hakim yang dimutasi dan dipromosikan belum terakomodasi dua pola tersebut mudah mudahan untuk kedepan perlu dua pola tersebut duujudkan dengan segera ...
Reply | Reply with quote | Quote
# Idia, PA Pbr 2014-02-06 07:36
Selamat untuk Bpk.DR.H.Purwos usilo,SH,MH. atas diraihnya gelar Doktor, semoga ilmu yang diperoleh semakin berkah dan tugas yang diemban semakin sukses, amin ya robbal alamiin .....
Reply | Reply with quote | Quote
# Abdullah Mataram 2014-02-06 14:19
ide yang sangat bagus, saya yakin kita semua menunggu realisasinya, semoga tidak terlalu lama, karena akan menepis angapan promosi dan mutasi berdasarkan like and dislike.
Reply | Reply with quote | Quote
# 4ly PA 2014-02-07 08:32
semoga dapat terealisasikan, konsep yang pak dirjen berikan sesungguhnya impian yang selama ini kami harapkan, namun hingga saat ini konsep tersebut hanya harapan untuk masa depan,,, tidak dapat kita pungkiri dan sudah menjadi rahasia umum, sistem TPM kita lebih dikenal dengan "like n dislike" atu indeks pendekatan dan mengeyampingkan dua sistem tersebut yaitu sistem karir (seniority system) dan sistem prestasi (merit system)... harapan kedepan budaya lama dan pola kapitalism seperti itu dapat dirubah, demi tegaknya peradilan agama yang agung... mari berkarya dan berbuat yang terbaik tanpa melihat dari mana dia berasal tapi lihat apa yang telah dia lakukan untuk peradilan agama. kami titikpan harapan ini kepada pak dirjen, untuk berani berbuat di atas rule kebenaran hingga tak ada yang terintimidasi bagi siapapun juga... amiin
Reply | Reply with quote | Quote
# Panitera pengganti 2014-03-06 11:06
Bagi kami mutasi adalah penyiksaan, yang dikedepankan mutasi, kesejahteraan terpinggirkan, mohon dan pikirkan nasib kami pegawai rendahan, hakim kini terlena dengan kemewahan, sementara kami harus berjuang untuk melawan kemiskinan, tolong perhatikan nasib kami pak Dirjen
Reply | Reply with quote | Quote
# ASEP MUJTAHID, PA Purwakarta 2014-03-17 12:59
Pada prinsipnya setuju 13 poin sebagi acuan , kalau boleh menambahkan pada poin 13 hal- hal lain, perlu mendapat perhatian khusus, seperti kemampuan mediator, peran sebagai Humas,Olah raga atau karya tulis yang semuanya akan membawa nama baik Peradilan Agama atau sebaliknya. dicontohkan seperti karena Mediator yang hebat , pihak-pihak menjadi puas , PA mendapat nilai baik . Humas yang hebat dapat menangani keluhan masyarakat karena sebagai "bemper" Pengadilan, PA mendapat nilai baik atau sebaliknya karena penanganan jelek, bulan-bulanan PA menjadi tempat kekesalan/pelam piasan masyarakat.
Reply | Reply with quote | Quote
# koidin PA Lewoleba 2014-03-19 10:28
setuju agar mutasi multi manfaat.
Reply | Reply with quote | Quote
# Kel. Besar Pengadilan 2014-03-21 13:00
Kayaknya Pengadilan itu isinya hanya Hakim - hakim, lebih banyak mana sih antara Hakim dan Non Hakim, kok yang diperhatikan baik kesejahteraan maupun kepangkatannya hanya Hakim saja. dimana nurani para pengambil kebijakan yang disebut2 sebagai yg Mulia itu???
Reply | Reply with quote | Quote
# Warga Peradilan 2014-03-22 06:50
Yang Perlu dimasukan itu Penilaian DISIPLIN HAKIM. karena hampir semua diwilayah peradilan kedisiplinan hakim sudah sangat terabaikan.
Reply | Reply with quote | Quote
# Drs. Cece Rukmana Ibrahim, SH. KPA. Cibadak 2014-04-02 11:08
Insya Bisa, dengan strategi yang diterapkan badilag yang brilian bisa mengukur kinerja hakim, seperti SKP, Time Sheet, Absen Kehadiran, dan data SIADPA PLUS adalah merupakan sarana untuk pengukuran, terima kasih.....mohon maaf bila ada salah-salah kata
Reply | Reply with quote | Quote
# Ermida YS. PA Talu 2014-05-08 08:02
Kriteria yang bagus...... namun tiap poin hendaklah bisa saling mendukung untuk kemajuan kerja (prestasi kerja) secara objektif, dan perlu ada toleransi terhadap poin yang masih bisa di toleransi. Karena Hakim juga manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan. Maksudnya kesungguhan dan kecintaan hakim tersebut terhadap pekerjaan juga harus jadi pertimbangan. nilai tiap poin bisa berbeda dan jumlah kumulasilah yang akan jadi pertimbangan dalam mengambil keputusan. syukran,semoga segala usaha untuk yang lebih baik akan dumudahkan oleh Allah, amin.....
Reply | Reply with quote | Quote
# EY. PA Talu 2014-05-08 08:24
Meskipun secara teori telah banyak muncul ide- ide cemerlang, namun secara praktek masih menyesakkan dada, Khususnya dalam hal mutasi dan promosi,sering timbul pertanyaan yang tidak pernah terjawab, bahkan tidak tahu mau ditujukan kepada siapa pertanyaan tersebut... yaitu mengapa ada sejumlah insan di PA, promosi dan mutasinya begitu cepat dan sering bahkan terkesan bisa menentukan sesuai keinginannya. Kalau dilihat prestasi kerja mungkin ada yang lain yang lebih baik,inilah terkadang yang jadi pertanyaan????? ????? kriteria apa yang dimilikinya, atau memang IP (Ilmu Pendekatan) yang begitu tinggi sehingga menyingkirkan yang lain yang sebenarnya lebih kapabel. Entahlah....... .
Reply | Reply with quote | Quote
# Dink Sasak - PN DOMPU 2014-05-21 17:05
Salut dan setuju Bpk, jika itu bisa terlaksana, menurut sy pribadi Visi Mewujudkn Peradian Indonesia Yang Agung sangat2 bisa tercapai.
Reply | Reply with quote | Quote
# naffi, pa Pontianak 2014-11-06 12:08
Justru kinerja hakim, yang gampang dihitung berdasarkan SKP, hanya ia digolongkan kepada Pejabat fungsional umum
Reply | Reply with quote | Quote
# Burhanudin Ali PA Gr 2014-11-10 08:46
Kalau teori tersebut benar-benar diterapkan itu sangat baik dan sangat ideal, tetapi kadangkala di lapangan sering terjadi realitas lain yang menimbulkan pertanyaan yang menyesakan di dada, mungkinkah hal itu dapat terjelma dalam dunia realitas ?
Reply | Reply with quote | Quote
# Burhanudin Ali,/PA G 2014-11-11 09:23
Konsep dan gagasan itu biasanya lebih mudah untuk diungkapkan, tetapi yang terpenting adalah bagiamana merealisasikan konesep dan gagasan tersebut dalam lapangan, bahkan Allah swt juga menyindir dengan sabdaNya : كبر مقتا عند الله ان تقولوا مالا تفعلون
Reply | Reply with quote | Quote
# mamat s pa smi 2014-11-14 09:43
Memang seharusnya pimpinan itu menjadi contoh dalam skala sekecil apapun, apalagi pimpinan kantor, demikian juga hakim, oleh karenanya ide Pak Dirjen untuk menggabungkan antara senioritas, prestasi dan integritas untuk mengukur prestasi kerja hakim, sangat cocok diterapkan dikalangan peradilan agama, semoga berhasil.
Reply | Reply with quote | Quote
# Sriyani,PA Maumere 2014-11-21 14:47
Pimpinan harus berImtak, berImtek, menjadi ujung tombak dan ujung tombok, memiliki konsep, berorentasi kemajuan, bukan sekedar asal-asalan (asal masuk kantor lalu pulang, yang penting terima tunjangan jabatan.
Reply | Reply with quote | Quote
# warga PA. 2014-12-19 08:31
semoga cita-cita tersebut bisa dilaksanakan, bukan hanya konsep saja atau pemanis bicara.
Reply | Reply with quote | Quote
# ZULKIFLI PA.JMBI 2014-12-19 08:38
semoga cita-cita yang baik itu bisa menjadi kenyataan. !
Reply | Reply with quote | Quote
# someone,somewhrere 2016-03-15 19:13
Setuju,mungkin bisa dimulai dari absensi yang disiplin,mentan g - mentang tdk ada potongan,seenak nya izin ,datang telat....
Reply | Reply with quote | Quote
Add comment

Hubungi Kami

Gedung Sekretariat MA (Lt. 6-8)

Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 ByPass Jakarta Pusat

Telp: 021-29079177
Fax: 021-29079277

Email Redaksi : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Email Ditjen : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Lokasi Kantor

Fanpage