PALEMBANG – Menutup kalender tahun 2025, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, (Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.,) memberikan pembinaan komprehensif kepada seluruh jajaran Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palembang. Dalam agenda yang berlangsung khidmat ini, Dirjen Badilag menekankan pentingnya menjaga marwah peradilan melalui penguatan tiga pilar utama dan transformasi digital menuju tahun 2026. Dalam arahannya, Drs. H. Muchlis menegaskan bahwa kewibawaan Peradilan Agama bersandar pada tiga pilar utama:
- Integritas (Fondasi): Landasan moral utama yang mencakup kejujuran, prinsip anti-korupsi, dan konsistensi antara perkataan serta perbuatan.
- Kualitas SDM (Rangka Penopang): Profesionalisme aparatur yang memastikan setiap tugas diselesaikan secara efektif dan sesuai hukum.
- Kinerja (Perwujudan Fisik): Hasil nyata pelayanan publik yang diukur dari kecepatan dan ketepatan untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat.
Beliau juga menegaskan kebijakan "Zero Tolerance" terhadap praktik yang merusak marwah peradilan, termasuk peringatan keras terhadap keterlibatan aparatur dalam judi online. "Bersihkan rumah kita secara mandiri, sebelum pihak lain yang membersihkannya," tegas beliau.
Dirjen Badilag mengapresiasi prestasi yang diraih oleh satuan kerja di wilayah PTA Palembang selama periode 2023 hingga 28 Desember 2025, di antaranya:
- Zona Integritas: PTA Palembang meraih predikat WBK pada 2023, disusul oleh PA Kayuagung pada 2024.
- Revolusi e-Court: Peningkatan luar biasa penggunaan e-Court di wilayah ini yang mencapai angka 99,995% pada tahun 2025, melonjak drastis dari 44,74% di tahun sebelumnya.
- Digitalisasi Akta Cerai: Capaian TTE (Tanda Tangan Elektronik) pada e-ACE di wilayah PTA Palembang mencapai 99,86%.
- Prestasi Kinerja: Beberapa PA berhasil menembus 10 besar nasional dalam penilaian triwulan III 2025, seperti PA Baturaja (Peringkat 9 Kelas IA) dan PA Lubuk Linggau (Peringkat 9 Kelas IB).
Menghadapi tahun 2026, Dirjen Badilag memberikan pesan motivasi yang kuat bagi seluruh aparatur. Beliau menyatakan bahwa digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan teknis, melainkan sebuah mandat untuk menutup ruang negosiasi di luar prosedur. "Mari kita jadikan teknologi sebagai benteng pertahanan terakhir dalam menjaga kesucian amanah yang kita emban. Keadilan tidak boleh menunggu, dan integritas tidak boleh ditawar," pesan beliau.. Beliau berharap pada tahun 2026, seluruh Pengadilan Agama dapat menjadi "mercusuar kebenaran" yang melayani dengan hati, (RW)