PEKANBARU, 11 November 2026 – Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Drs. H. Muchlis, S.H., M.H., menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada acara Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Pekanbaru. Acara yang mengusung tema sinergitas dalam pencegahan perkawinan anak, pemenuhan hak asuh anak, serta hak perempuan dan anak pasca perceraian ini diselenggarakan di Balai Serindit, Aula Gubernuran, Pekanbaru.
Acara tersebut dihadiri oleh Plt. Gubernur Riau, Ir. H. S.F. Hariyanto, MT., beserta jajaran Pemerintah Provinsi Riau. Dari lingkungan peradilan, hadir Ketua PTA Pekanbaru, YM Dr. Sutomo, S.H., M.H., Wakil Ketua PTA Pekanbaru, YM Dr. Syaifuddin, S.H., M.Hum., para Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris, serta seluruh Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, dan Sekretaris Pengadilan Agama dari seluruh satuan kerja di wilayah Provinsi Riau.
Dalam sambutannya, Plt. Dirjen Badan Peradilan Agama menyoroti realitas yang sering kali terjadi pasca perceraian. "Di ruang sidang, perkara mungkin telah selesai. Namun di kehidupan nyata, perjuangan mereka justru sering baru dimulai. Nafkah yang belum tentu lancar, hak asuh yang kadang harus diperjuangkan ulang, biaya pendidikan anak yang terus berjalan, dan beban ekonomi yang tiba-tiba harus dipikul seorang diri," ujarnya.
Beliau menegaskan bahwa kehadiran negara diuji bukan hanya melalui putusan yang adil, tetapi melalui jaminan bahwa putusan tersebut benar-benar dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Perkawinan yang memperketat batas usia perkawinan.
Dari sudut pandang Badan Peradilan Agama, kerja sama ini dinilai memiliki tiga nilai strategis. Pertama, nilai integrasi, di mana penanganan perkara dapat diintegrasikan dalam satu kerangka kerja terpadu antara pengadilan, pemerintah daerah, lembaga zakat, dan lembaga keuangan syariah. Kedua, nilai kepastian, melalui pertukaran data, fasilitasi sidang terpadu isbat nikah dan asal-usul anak, serta penguatan mediasi. Ketiga, nilai keberlanjutan, yang menuntut rencana kerja terukur, pembagian peran proporsional, serta monitoring dan evaluasi berkala.
Plt. Dirjen juga mendorong PTA Pekanbaru bersama seluruh Pengadilan Agama di wilayah hukumnya untuk terus meningkatkan kualitas putusan yang responsif gender dan ramah anak, memperkuat layanan mediasi, memanfaatkan teknologi informasi, serta memastikan setiap putusan berkaitan dengan hak perempuan dan anak dapat dilaksanakan secara efektif. Beliau mengapresiasi pendekatan holistik berbasis nilai-nilai Islam yang melibatkan Kementerian Agama Provinsi Riau, BAZNAS Provinsi Riau, dan Bank Riau Kepri Syariah.
"Penyelesaian persoalan perempuan dan anak pascaperceraian tidak cukup dengan pendekatan hukum semata, tetapi juga memerlukan pendekatan sosial, ekonomi, dan spiritual yang saling menguatkan," tegasnya.
Di akhir sambutannya, Plt. Dirjen menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Riau atas komitmen dan dukungannya, serta berharap kerja sama ini menjadi langkah awal dari kolaborasi yang semakin erat, produktif, dan berkelanjutan bagi masyarakat Provinsi Riau. Beliau menutup sambutan dengan pantun yang mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga hak-hak anak dan perempuan.