Bandung, 2 Juli 2026 – Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI, Drs. H. Muchlis, S.H., M.H., secara resmi membuka Rapat Koordinasi antara Ditjen Badilag dengan PT Pos Indonesia yang digelar di Aula Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandung, Kamis (2/7/2026).
Acara yang berlangsung secara hybrid ini dihadiri oleh para Ketua, Wakil Ketua, Panitera, serta Jurusita/Jurusita Pengganti dari seluruh Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah se-Indonesia, baik secara luring maupun daring. Dari pihak PT Pos Indonesia, turut hadir langsung Executive Vice President Enterprise Business Dino Ariyadi, Senior Vice President Courier and Logistics Operations, Executive Vice President Regional 3 Bandung Rian Syahriany Syam, Vice President Account Management and Corporate Marketing Heri Nugrahanto, Vice President Digital Operation and Quality Assurance Dede Suparno, Deputi EVP Regional 3 Bandung Imam Fachrudi, serta Deputi OVP Regional 3 Bandung Agus Purwantoro. Seluruh kepala cabang PT Pos Indonesia di tanah air juga mengikuti jalannya rapat secara daring.
Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari rencana perpanjangan Nota Kesepahaman (MoU) antara Mahkamah Agung dan PT Pos Indonesia, serta untuk menyamakan persepsi terkait implementasi pemanggilan melalui surat tercatat yang mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023.
Koordinasi untuk Perbaikan Layanan
Acara diawali dengan laporan dari Direktur Pembinaan Administrasi Perkara Ditjen Badilag, Sutarno, S.Ip., M.M., yang memaparkan latar belakang dan urgensi penyelenggaraan rapat koordinasi ini.
Selanjutnya, Ketua PTA Bandung, Dr. H. Abdul Hakim, M.Hi., menyampaikan sambutan. Beliau mengungkapkan rasa syukur dan bangga atas kepercayaan yang diberikan kepada PTA Bandung sebagai tuan rumah. “Semoga upaya ini menjadi langkah penting dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat pencari keadilan,” ujarnya.
Sambutan dari jajaran PT Pos Indonesia disampaikan oleh Dino Ariyadi. Ia mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang telah berjalan dan menegaskan komitmen perusahaan untuk terus memperbaiki kinerja. “Kerja sama ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam mempercepat proses peradilan guna mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Kami akan terus berbenah, dan rapat koordinasi ini menjadi wadah yang sangat baik untuk melahirkan perbaikan-perbaikan ke depan,” tegasnya.
Panggilan Tercatat sebagai Pintu Keadilan
Dalam sambutan utamanya, Dirjen Badilag Muchlis menekankan bahwa proses pemanggilan dan pemberitahuan dalam persidangan merupakan bagian integral dari hukum acara yang bersifat rigid. “Jika proses ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka segala upaya dan putusan yang dihasilkan dapat terancam batal demi hukum,” tegasnya.
Dirjen juga menyampaikan bahwa kerja sama dengan PT Pos Indonesia harus berjalan di atas rel SEMA Nomor 1 Tahun 2023, bukan di luar atau menyimpang darinya. “Ini bukan hanya soal administrasi, ini adalah pertanggungjawaban moral dan profesionalitas kita sebagai penegak hukum,” imbuhnya.
Beliau berharap rapat koordinasi ini dapat menghasilkan solusi operasional yang efektif atas berbagai dinamika dan permasalahan di lapangan terkait pengiriman surat tercatat. “Mari kita jadikan pertemuan ini sebagai ajang silaturahmi dan peningkatan sinergi, demi terwujudnya peradilan agama yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel,” pungkas Dirjen Muchlis sebelum secara resmi membuka acara.
Rapat koordinasi ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara Badilag dan PT Pos Indonesia, sehingga proses pemanggilan para pihak perkara dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan akuntabel demi mewujudkan pelayanan hukum yang prima bagi masyarakat.