“Kegiatan ini diikuti oleh 36 peserta yang terdiri dari unsur ketua/wakil ketua PTA, hakim tinggi, ketua PA, hakim tingkat pertama, Pansek PTA dan Timnas SIADPA Plus,” lapor Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Tukiran, SH., MM.
Rangkaian kegiatan dipandu oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, SH., MH. (Ketua Kamar Peradilan Agama MA RI), Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., SIP., MHum (Hakim Agung), Dr. H. Zainuddin Fajari, SH., MH. (Ketua PTA Bandar Lampung), dan Dr. H. Edi Riadi, SH., MH (Wakil Ketua PTA Jakarta).
Dirjen Badilag Drs. H. Purwosusilo, SH., MH. dalam sambutannya menggarisbawahi tentang urgensi standarisasi berita acara dan format putusan di lingkungan peradilan agama.
“Di lapangan banyak terdapat format berita acara dan putusan. Saat ini belum ada pedoman baku yang bisa dijadikan acuan. Untuk itu masukan-masukan dalam draft standarisasi sangat diharapkan,” ungkap Dirjen acara pembukaan senin malam (7/10).
Dirjen Badilag juga menegaskan kembali tentang validasi dan akurasi data perkara. Validasi data perlu dimonitor setiap saat. Akurasi data manual dan SIADPA Plus harus sesuai.
“SIADPA Plus ibarat rumah besar yang harus diisi. Validitas data harus diperhatikan. Masih ditemukan beberapa PA yang masih rendah validitas datanya. Kita semua mempunyai komitmen sebelum ayam berkokok tanggal 1 Januari 2014 semua data satker harus sudah valid,” imbuh Purwosusilo.
95 Masukan Ketua Kamar
Saat memberikan pengarahan kepada para peserta, Ketua Kamar Peradilan Agama Dr. H. Andi Syamsu Alam, SH., MH. memberikan banyak catatan berkaitan praktek pembuatan berita acara dan putusan di berbagai wilayah di Indonesia.
95 item disampaikan ketua kamar dengan rincian 54 item berkaitan dengan praktek pembuatan berita acara dan 41 item berkaitan dengan format putusan.
“Dalam berita acara masih ditemukan penggunaan bahasa daerah, jenis dan ukuran font yang beraneka ragam, hingga berita acara yang belum ditandatangani sampai hakimnya mutasi,” ujar Andi Syamsu Alam.
Ketua Kamar juga menggulirkan ide berkaitan pembuatan berita acara. “Perlu dikaji apakah perlu membuat lomba berita acara untuk promosi panitera pengganti. Apakah berita acara perlu didukung rekaman seperti yang saya lihat di Federal Court Australia,” usulnya.
Andi Syamsu Alam juga menyoroti format putusan yang berbeda-beda. “Ada yang menggunakan bismillah dengan huruf arab, ada juga yg ditulis latin. Pertimbangan hakim pun polanya berbeda-beda. Ada yang selalu mempertimbangkan kewenangan absolut dalam setiap putusan, ada juga yang beranggapan tidak perlu sepanjang tidak ada eksepsi,” pungkas Andi.
[ahsan | Timnas SIADPA Plus]