Tiga Lapis Kontribusi Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional: Legislasi, Internalisasi Nilai, Dan Peran Yudisial Peradilan Agama

A. Pendahuluan

Pertanyaan tentang tempat hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia adalah pertanyaan lama yang belum selesai. Hukum Islam telah berlaku dalam praktik sejak masa VOC dan memperoleh dasar hukum formal melalui Pasal 75 Regeeringsreglement 1855, yang memerintahkan hakim memberlakukan "undang-undang agama" dan kebiasaan penduduk pribumi.1 Lebih dari satu abad kemudian, Mohammad Daud Ali, bertolak dari kegelisahan Hazairin, masih mencatat sebuah paradoks: di negara yang mayoritas penduduknya Muslim, kedudukan hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional justru terus dipersoalkan. Ia menunjuk dua sumber persoalan, yaitu warisan politik hukum kolonial dan karakter fikih itu sendiri.