Rekonstruksi Norma Dispensasi Kawin: Perspektif Hakim Pengadilan Agama Berbasis Asas Kemaslahatan (Studi terhadap Gen-Z)
(Disarikan dari Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)
Pendahuluan
Perubahan pengaturan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan langkah penting dalam memperkuat perlindungan anak. Pasal 7 ayat (1) menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Penetapan batas usia yang sama dimaksudkan untuk mendorong kematangan calon mempelai serta melindungi hak anak, kesehatan, pendidikan, dan masa depannya.
Namun, Pasal 7 ayat (2) tetap membuka kemungkinan penyimpangan melalui mekanisme dispensasi kawin. Orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Ketentuan tersebut diperlukan untuk mengakomodasi keadaan tertentu yang bersifat khusus. Persoalan muncul karena frasa “alasan sangat mendesak” dan “bukti-bukti pendukung yang cukup” belum disertai parameter normatif yang jelas, objektif, dan terukur.
Kekaburan norma tersebut menempatkan hakim pada ruang penafsiran dan diskresi yang luas. Ruang tersebut dibutuhkan agar hakim dapat menilai keadaan konkret setiap anak secara kasuistis. Akan tetapi, tanpa kerangka penilaian minimum, perbedaan dalam memahami urgensi, kecukupan bukti, kesiapan anak, serta risiko perkawinan dapat menimbulkan variasi pertimbangan dan