logo web

Dipublikasikan oleh Iwan Kartiwan pada on . Dilihat: 728

PENGGUNAAN APLIKASI BASIS DATA KEMISKINAN SEBAGAI PENGGANTI SIDANG INSIDENTIL PADA PERMOHONAN PERKARA PRODEO NON DIPA

Oleh: Rofi’ Almuhlis, S.H.I (Calon Hakim PA. Ruteng)


A. Pendahuluan

Di Indonesia masih banyak rakyat yang berada di bawah garis kemiskinan dimana rata-rata dari mereka buta hukum atas apa hak-hak dan kewajiban begitu pula dalam penyelsaian perkaranya. Pada kenyataanya tidak semua orang mampu secara finansial untuk berperkara di Pengadilan Agama yang harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit jika bagi orang miskin atau kurang mampu. Apalagi bagi masyarakat yang ada di daerah plosok atau jauh dari kantor Pengadilan Agama akan bertambah panjar biayanya dikarenakan untuk ongkos relaas.

Pada prinsipnya, suatu gugatan tidak akan didaftar dan selanjutnya disidangkan sebelum dibayar panjar biaya perkaranya. Namun untuk memberi kesempatan kepada pencari keadilan yang tidak mampu (miskin) secara ekonomi, undang-undang telah membolehkan pencari keadilan yang tidak mampu tersebut berperkara secara proseo (tanpa membayar biaya perkara).


Selengkapnya KLIK DISINI


 

 

Add comment

Hubungi Kami

Gedung Sekretariat MA (Lt. 6-8)

Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 ByPass Jakarta Pusat

Telp: 021-29079177
Fax: 021-29079277

Email Redaksi : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Email Ditjen : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Lokasi Kantor

Fanpage