Dr. Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.
DR
Dr. Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.
(Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas IA)
Korespondensi
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mekanisme dan Pertimbangan Hakim Memutuskan Perkara Dispensasi Kawin: Antara Kepastian Hukum, Perlindungan Anak, dan Kemaslahatan Perkawinan

Perkawinan merupakan institusi hukum dan sosial yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat. Melalui perkawinan, terbentuk hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan membangun keluarga yang bahagia, harmonis, dan berkelanjutan. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah dan upaya mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsàqan ghalìẓan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Oleh karenanya, perkawinan membutuhkan kesiapan fisik, mental, psikologis, sosial, dan ekonomi dari kedua calon mempelai.

Salah satu persoalan hukum perkawinan yang masih menjadi perhatian dalam praktik peradilan agama adalah permohonan dispensasi kawin. Persoalan ini muncul ketika calon mempelai belum mencapai batas usia minimum perkawinan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Di satu sisi, negara menetapkan batas usia perkawinan untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah dampak negatif perkawinan usia dini. Namun, di sisi lain, terdapat keadaan tertentu yang menyebabkan orang tua mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan karena menganggap perkawinan merupakan jalan keluar terhadap persoalan yang sedang dihadapi anaknya.