Hukum di Persimpangan Kekuasaan: Antara Keadilan, Kepastian, dan Kepentingan Politik
Pendahuluan
Hukum dan politik merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bernegara. Keduanya memiliki hubungan yang saling memengaruhi, bahkan sering kali berada dalam ruang tarik-menarik kepentingan. Politik membutuhkan hukum sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan masyarakat dan melegitimasi kekuasaan, sementara itu hukum membutuhkan proses politik untuk membentuk, memperbarui, dan mengembangkan sistem peraturan perundang-undangan. Namun, persoalan muncul ketika hukum tidak lagi ditempatkan sebagai pedoman tertinggi dalam penyelenggaraan negara, melainkan dijadikan instrumen untuk melayani kepentingan kekuasaan. Dalam negara hukum yang demokratis, kekuasaan seharusnya dibatasi oleh hukum, bukan sebaliknya. Hukum harus menjadi landasan bagi setiap tindakan penyelenggara negara, baik dalam menjalankan kewenangan pemerintahan, membentuk kebijakan publik, maupun menyelenggarakan proses penegakan hukum. Karenanya, hubungan antara hukum dan politik perlu ditempatkan dalam kerangka keseimbangan agar kepentingan politik tidak menggeser tujuan utama hukum, yaitu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.