Waka PA Kuala Pembuang Hadiri Rakor di PTA Kalteng

Kuala Pembuang | pa kuala pembuang

Mengawali tahun 2019 Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah melakukan Rakor dengan Pengadilan Agama se-kalimantan Tengah. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh para pimpinan Pengadilan Agama tingkat pertama, yakni Ketua/Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris dan diikuti pula oleh salah operator SIPP/pembuat laporan Pengadilan Agama Kuala Pembuang, acara tersebut berlangsung di Aula Utama kantor Pengadilan Tinggi Agama kalimantan Tengah pada tanggal 21 s/d 22 Februari 2019.

Kegiatan rapat koordianasi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah dan Pengadilan Agama se-Kalimantan Tengah dilaksanakan selama 2 (dua) hari berturut-turut, dengan mengambil tema “Mempercepat pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Agama se-Kalimantan Tengah. Kegiatan rakor tersebut meng-agendakan beberapa hal yang berkaitan dengan, antara lain : 1). Kebijakan Umum Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah, 2). Kepaniteraan, 3). Kesekretariatan dan 4). Tekhnis Yustisial.

Dalam kesempatan tersebut Drs. H. Shofrowi, S.H.,M.H yang baru beberapa pekan terakhir dilantik menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah, mengungkapkan hasil Inspeksi mendadak oleh Tim Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama ke salah satu Pengadilan Tinggi Agama dan beberapa Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukumnya, antara lain : 1). Ditemukan Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Sekretaris yang belum mengetahui, membaca dan memahami kebijakan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2). Implemntasi tentang 5R (Ringkas, Rapih, Resik, Rawat dan Rajin) dan 3S (Senyum, Salam dan Sapa) 3). Kepatuhan user dalam inginfut data perkara ke SIPP belum tertib sesuai tanggal transaksi data perkara serta tugas pokok dan fungsi masing-masing 4). Implemntasi One Day Minutes belum sesuai antara data di SIPP dengan berkas fisik perkara 5). Terdapad beberapa pegawai yang belum membuat Sasaran Kerja Pegawai di awal tahun 6). Ditemukan pejabat negara/penyelenggara negara yang belum melaporkan LHKPN dan/atau menginfut tanda terima e-LHKPN ke aplikasi SIKEP 7). Sebagian pimpinan dan Pegawai Pengadilan tidak konsisten dalam melaksanakan komitmen terhadap implementasi Akreditasi Penjamin Mutu secara berkesinambungan 8). Ditemukan pimpinan dan pegawai Pengadilan yang tidak disiplin masuk dan keluar kanto serta tidak tertib menggunakan kartu pengenal pegawai dan pakaian dinas sebagaimana diatur dalam peraturan disiplin 9).Implemntasi PTSP di beberapa Pengadilan, khususnya tata letak, backrop dan petugas belum sesuai dengan keputusan Dirjen Badilag 10). Program Prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, khususnya e-Court dan Zona Integritas belum tersosialisasi dengan baik kepada internal dan eksternal Pengadilan 11). Belum semua softcopy dokumen upaya hokum kasasi/peninjauan kembali diunggah ke Derektori Putusan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2014.

Selanjutnya Drs. H. Imron Rosadi, S.H.,M.H selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kepaniteraan, di antaranya : 1). Evaluasi Implementasi SIPP 2). Register Perkara dan Keuangan Perkara secara elektronik 3). Implementasi e-Court 4). Penerapan PP Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Biaya Tarif PNBP 5). Pembinaan oleh HATIBINWASDA 6). Implementasi PTSP dan 7). Website.

Dalam kesempatan yang sama Drs. Muhammad Sidik dan Mufti Ali, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah juga diberikan kesempatan untuk memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan Kepaniteraan maupun Kesekretariatan.

Di hari kedua sebagai hari terakhir rapat koordinasi diisi dengan sesi diskusi mengenai “permasalahan Teknis Yustisial”, yang dipaparkan oleh beberapa hakim tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah. (Redaksi/IT).