Rakor PTA Jambi Membahas Peningkatan Kinerja
Jambi | pta-jambi.go.id
Baru-baru ini Dirjen Badan Peradilan Agama MA memanggil calon Ketua PA Kelas 1-A untuk penyerahan SK dan penandatanganan kontrak kinerja. Isi kontrak kinerja ini antara lain melaksanakan program prioritas Badilag yang terdiri dari APM, PTSP, SIPP, LHKPN, Website, E-Court, Zona Integritas, ABS dan Sikep MA, E-Register dan E-Keuangan Perkara, Reformasi Birokrasi, Arsip Berkas Perkara dan Perpustakaan.
Selain hal tersebut di atas, Ketua PA diminta untuk berkreasi dan berinovasi guna mewujudkan PA yang modern dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan.
Menyikapi kebijakan Dirjen Badilag ini, Ketua PTA Jambi H. Busri Harun meminta kepada PA sewilayah PTA Jambi untuk melaksanakan kontrak kinerja yang ditandatangani Ketua PA Kelas 1-A. Disebutkan oleh H. Busri Harun, kontrak kinerja tersebut sangat penting guna peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.
“Saya minta kepada Ketua PA sewilayah PTA Jambi untuk melaksanakan kontrak kinerja yang ditandatangani calon Ketua PA Kelas 1-A guna peningkatan kinerja di satuan kerja masing-masing,” kata H. Busri Harun.
Hal tersebut disampaikan Ketua PTA Jambi H. Busri Harun dalam rapat koordinasi di PTA Jambi pada hari Senin (20/05) yang diikuti Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris PA sewilayah PTA Jambi. Ketua PTA Jambi H. Busri Harun menjelaskan bagaimana pentingnya PTSP dalam melayani masyarakat. Dengan adanya PTSP, ungkapnya lagi, masyarakat hanya dilayani dalam satu pintu sehingga tidak mondar-mandir dari satu ruangan ke ruangan yang lain sebagaimana yang terjadi selama ini.
“Buatlah PTSP dengan baik dan nyaman sehingga masyarakat merasa dilayani dengan baik,” ujar H. Busri Harun berpesan.
Selain menyinggung PTSP, Ketua PTA Jambi H. Busri Harun juga menyampaikan tentang zona integritas. Seperti diketahui terdapat 4 (empat) satker yang diusulkan penilaian zona integritas yaitu PTA Jambi, PA Jambi, PA Muara Bulian dan PA Kuala Tungkal.
“Bagi PA yang diusulkan untuk penilaian zona integritas supaya mempersiapkan dengan sebaik-baiknya semoga berhasil,” tandas H. Busri Harun.
Sementara itu, Wakil Ketua PTA Jambi H. Abd. Hamid Pulungan menyampaikan tentang LHKPN dan Sikep MA. Disebutkannya, kepatuhan LHKPN tahun 2018 di wilayah PTA Jambi mencapai 100% dan telah diinput pada Sikep MA.
“Alhamdulillah, LHKPN tahun 2018 100%,” ujar H. Abd. Hamid Pulungan yang disambut dengan tepuk tangan peserta rakor.
Dalam kesempatan tersebut, H. Abd. Hamid Pulungan meminta kepada Ketua PA agar menguasai hukum acara dengan baik dan selalu mengadakan diskusi hukum di antara sesama hakim. Selain itu, katanya lagi, supaya membaca SEMA terkait penanganan perkara.
“Apabila objek perkara berbeda ukurannya antara yang tercantum pada surat gugat dengan hasil pemeriksaan setempat, jangan di NO, tapi diikuti hasil pemeriksaan setempat sebagaimana diatur dalam SEMA nomor 8 tahun 2018,” kata H. Abd. Hamid Pulungan mencontohkan.
Rapat koordinasi yang digelar setelah acara pelantikan Ketua PA Jambi ini, juga diisi oleh Panitera dan Sekretaris yang menyampaikan materi di bidangnya masing-masing. Rakor berakhir bersamaan dengan tibanya waktu shalat Ashar.