logo web

Dipublikasikan oleh Ridwan Anwar pada on . Dilihat: 736

PTA Semarang Gelar Sosialisasi Perma No. 3 / 2017

KPA Pemalang menyampaikan sambutan

Pekalongan | PA Pemalang

Perma yang ditandatangani Ketua MA tanggal 11 Juli 2017, pertama kalinya disosialisasikan di hadapan para hakim dan panitera PA se-Korwil Pekalongan. “Kegiatan ini merupakan program awal tahun 2018 PTA Jateng untuk seluruh jajaran hakim.

Di Korwil Pekalongan diikuti oleh 83 orang hakim dan panitera ," ujar Ketua Korwil Pekalongan yang juga KPA Pemalang Kelas IA, Abdul Ghofur mewakili penyelenggara. Sosialisasi dilakukan sehari penuh pada Jum’at 2/2/2018 di Sahid Mandarin Hotel Pekalongan.

“Perlindungan hukum terhadap warga Negara dari segala tindakan diskriminasi merupakan implementasi dari hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Indonesia sendiri telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights /ICCPR) dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights," ungkap WKPTA Semarang Dr.HA.Choiri,SH,MH saat membuka  acara. “UU tersebut menegaskan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum. Peraturan perundang-undangan  melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin atau gender. Untuk itulah diterbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum," lanjutnya.

WKPTA Semarang memberikan sosialisasi Perma 3/2017

Dr.HA.Choiri,SH,MH yang bertindak sebagai nara sumber, didampingi WKPA Pekalongan Kelas IA, Dr.Drs.Muhlas,SH,MH, menuturkan bahwa berdasarkan penelitian terhadap putusan-putusan perceraian, belum banyak yang memberikan perlindungan hukum kepada perempuan. “Baik putusan cerai talak maupun cerai gugat, perlindungan hukum terhadap perempuan belum banyak dilakukan. Oleh karena itu dengan terbitnya Perma 3/ 2017, hakim harus memenuhi amanat Perma tersebut,” tandasnya.

Lebih lanjut WKPTA Semarang menegaskan bahwa ke depan PTA akan mengadakan monitoring, sejauhmana hakim-hakim mematuhi dan menerapkan Perma 3/2017. “Hal ini penting dilakukan, agar nilai keadilan dan kepastian hukum putusan, betul-betul dirasakan oleh kaum perempuan,” imbuhnya.

KPTA Semarang memberikan pembinaan

Pada sesi tanya jawab dan diskusi, para peserta banyak yang antusias menyampaikan pertanyaan dan pendapatnya. Salah satu yang mendapat sorotan penanya adalah bagaimana jika putusan verstek, apakah dalam diktumnya tetap memuat pembebanan kepada suami untuk memenuhi kewajibannya sebagai akibat terjadinya perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat.

Menurut nara sumber, putusan verstek tidak menghalangi ditunaikannya kewajiban seorang suami kepada mantan isteri. “Bahkan dalam cerai gugat pun, suami dapat dibebani memberikan mut’ah dan nafkah iddah”, terangnya. Sebelum menutup acara, KPTA Semarang Dr.H. Bahruddin Muhammad,SH,MH berkenan memberikan pembinaan. (gfr)

Comments  

 
# Abinuwas PA Pemalang 2018-02-08 08:20
Pembebanan kewajiban terhadap suami dalam perkara gugat cerai yang verstek dalam praktek di lapangan akan mengalami kesulitan kaitannya dengan menakar kemampuan dan kewajaaran beban yang harus ditetapkan/dibe bankan kepada suami/Tergugat, apalagi nanti dalam eksekusinya. oleh karena itu, saya berpendapat penerapannya hendaknya bersifat fakultatif(tida k imperatif), kasuistik dan kondisional. ...?
Reply | Reply with quote | Quote
 

Add comment

Hubungi Kami

Gedung Sekretariat MA (Lt. 6-8)

Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 ByPass Jakarta Pusat

Telp: 021-29079177
Fax: 021-29079277

Email Redaksi : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Email Ditjen : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Lokasi Kantor