Kunjungan Mantan Dirjen Badilag dan AIPJ ke NTB
Mataram | pta-mataram.go.id
Senin (18/2/2013) Mantan Dirjen Badilag Drs.H.Wahyu Widiana, MA berkunjung ke provinsi NTB. Kedatangannya kali ini bersama Prof. Cate Sumner dan rombongan mewakli AIPJ (The Australia-Indonesia Partnership for Justice) dalam rangka sosialisasi “Legal Identity”, pelaksanaan Posbakum, Sidang Keliling dan Prodeo.
Agenda pertama dari rombongan AIPJ ini adalah melakukan tatap muka dan diskusi dengan jajaran Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Acara yang digelar di Aula PTA Mataram mulai pukul 10.00 WITA ini dihadiri oleh KPTA Mataram, Wakil KPTA Mataram, para Hakim Tinggi, Panitera/Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional PTA Mataram, Ketua, Wakil Ketua dan Pansek PA Mataram serta Ketua, Wakil Ketua dan Pansek PA Girimenang.
Mengawali acara diskusi, KPTA Mataram Drs. H.A.Karim A.Razak, SH., MH. menyampaikan ucapan selamat datang kepada rombongan AIPJ dan terima kasih kepada Pak Wahyu yang masih sangat perhatian dan peduli dengan perkembangan Peradilan Agama meskipun beliau sudah pensiun. Selanjutnya sebagai pengantar KPTA Mataram menyampaikan kondisi terkini dan keadaan perkara se wilayah PTA Mataram khususnya yang terkait dengan tema pokok diskusi “Legal Identity”.
Prof. Cate Sunmer selaku ketua tim AIPJ menyatakan senang bisa kembali mengunjungi NTB tahun ini semenjak kunjungan pertamanya tahun 2007 yang lalu. Sementara itu Drs. Wahyu Widiana, MA yang telah bergabung dengan AIPJ setelah pensiun dari Dirjen Badilag, menyampaikan bahwa semenjak kerjasama Peradilan Agama dengan AIPJ mulai tahun 2005 melalui Prof. Cate, hingga saat ini Peradilan Agama telah dikenal di kancah internasional, bahkan PBB menaruh perhatian terhadap kinerja Peradilan Agama.
Sebagai apresiasi atas kinerja baik Peradilan Agama ini, AIPJ akan kembali melanjutkan programnya membantu masyarakat kurang mampu, perempuan-perempuan miskin, anak-anak rentan serta penyandang disabilitas dalam pelayanan peradilan khususnya kepastian mendapatkan identitas hukum. Tentu ini merupakan program mulia yang memerlukan sinergi dengan berbagai lembaga pemerintah, masyarakat sipil serta masyarakat setempat.
Bentuk dukungan dari program ini, antara lain layanan atas hak masyarakat untuk mendapatkan identitas hukum antara lain Akte Nikah, Akte Cerai dan Akte Kelahiran. Layanan peradilan yang adil, bersih dan mudah akses serta hak masyarakat atas informasi hukum.
Berdasarkan Sensus Nasional 51% anak-anak Indonesia tidak mempunyai Akte Kelahiran dan 16 persennya mempunyai Akte Kelahiran tetapi tidak tersimpan/hilang, baik yang muslim maupun non muslim. Sudah barang tentu ke depannya anak-anak ini akan kesulitan dalam mengakses kehidupan berikutnya baik untuk di bidang pendidikan, ekonomi dan pelayanan dasar masyarakat lainnya.
Sementara itu di Provinsi NTB 67% anak-anak khususnya yang tinggal di desa tidak memiliki akte kelahiran. Untuk tingkat kabupaten 80% anak-anak yang tinggal di desa tidak mempunyai akte kelahiran yang tersebar di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Bima dan Dompu, sementara anak-anak yang tinggal di perkotaan sekitar 33% tidak mempunyai Akte Kelahiran.
Dari data-data di atas, tentu program prodeo, posbakum dan sidang keliling yang telah terselenggara dengan baik di peradilan agama selama ini perlu ditingkatkan untuk membantu masyarakat yang termarginalkan.
Acara dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab terkait kelanjutan program AIPJ ini dengan para Hakim Tinggi, Ketua Pengadilan Agama dan jajarannya, sebelum akhirnya Tim AIPJ mengakhiri acara untuk melanjutkan agenda berikutnya berkunjung ke PA Mataram dan PA Girimenang. Selain berkunjung di kantor peradilan lingkup peradilan agama, Tim AIPJ juga melakukan kunjungan ke Pengadilan Tinggi untuk selanjutnya bertolak ke Pulau Sumbawa menuju ke PA Bima dan PA Dompu. (twin)