Terakreditasi 100 Persen, Dirjen Badilag Apresiasi PTA Jawa Barat

Subang | pta-bandung.go.id

Hingga saat ini, Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jawa Barat menjadi salah satu pengadilan tinggi agama yang seluruh satkernya sudah terakreditasi. Artinya sudah terkareditasi 100 persen. Dari 24 pengadilan agama, 12 pengadilan agama di akreditasi di tahap satu. Saat itu penyerahan sertifikat dilakukan di Makassar, September 2017 lalu

Di tahap kedua, tidak hanya 12 pengadilan agama yang tersisa, PTA Jawa Barat juga menjadi salah satu dari 13 pengadilan tinggi agama yang terakreditasi di 2018 ini. Saat penyerahan sertifikat yang dilakukan di Balikpapan, Juli 2018, 12 pengadilan agama dan PTA Jawa Barat meraih predikat A Excellence.

Dari 24 pengadilan agama di wilayah PTA Jawa Barat, 23 pengadilan agama mendapat predikat A excellence dan hanya 1 pengadilan agama yang berpredikat B.

Dirjen Badan Peradilan Agama (Badilag) Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. mengapresiasi atas pencapaian seluruh Satker di lingkungan PTA Jawa Barat yang telah meraih Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu. “Selamat untuk PTA Jawa Barat! PTA Jawa Barat adalah satu-satunya PTA yang satkernya banyak dan sudah 100% terakreditasi. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran pimpinan, yaitu seorang pimpinan yang mampu memetakan masalah dan mencari solusinya juga mampu menggerakan sumber daya yang ada sehingga tujuan yang dirumuskan bersama dapat terwujud” terangnya saat pembinaan sekaligus syukuran penerimaan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama se Jawa Barat di Ciater, Subang Kamis (26/7/2018).

Pencapain akreditasi PTA Jawa Barat dan pengadilan agama di wilayahnya bukan hanya kertas sertifikat yang terpajang di dinding kantor pengadilan. Ketua PTA Jawa Barat Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H. menyampaikan, Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu yang telah diperoleh harus dipertahankan dan menjadi motivasi dalam meningkatkan kinerja.

Bahrussam Yunus juga mengingatkan bahwa predikat akreditasi akan diuji kembali kelayakannya. Menurutnya, predikat akreditasi bias meningkat, tetap bahkan bias turun. “Akreditasi pengadilan akan kembali diuji pada saat Surveilance” tegasnya.

 

“Selamat dan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 3 Hakim Tinggi yang Purnabakti atas pengabdian dan dedikasinya untuk lembaga Peradilan Agama khususnya di wilayah PTA Jawa Barat ini” ungkap Bahrussam Yunus.

Syukuran pencapaian akreditasi diisi pula dengan meneriakan yel-yel Sistim Akreditasi dan Penjaminan Mutu (SAPM) PTA Jawa Barat serta penayangan Video Dokumenter perjalanan akreditasi PTA Jawa Barat.

Program Prioritas

Saat pembinaan, Dirjen Badilag Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. kembali menyampaikan program-program yang saat ini menjadi program prioritas Ditjen Badilag. Dirjen meminta kepada seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dan pengadilan dibawahnya untuk menekankan penyelesaian perkara yang tepat waktu. Penyelesaian perkara tepat waktu ini meliputi minutasi satu hari setelah putusan dibacakan (One Day Minutation) dan publikasi putusan satu hari setelah dibacakan (One Day Publication).

Program prioritas lainnya yaitu penanganan administrasi perkara secara elektronik seperti yang diatur dalam Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Peradilan elektronik. Untuk menunjang itu, saat ini Mahkamah Agung juga telah membuat portal e-court.mahkamahagung.go.id.

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) juga menjadi salah satu program prioritas Ditjen Badilag.

Dr. H. Aco Nur juga meminta pimpinan dan seluruh pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dan pengadilan agama dibawahnya untuk terus mengontrol aktifasi website dan update SIPP. Termasuk aktifasi email tiap-tiap satuan kerja.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Badilag sempat mengevaluasi kinerja Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama se-Jawa Barat terutama dalam penyelesian perkara dan minutasi perkara. Bahkan, ia langsung menyebutkan dan meminta maju kedepan 5 pimpinan Pengadilan Agama yang berkinerja terbaik juga 5 pimpinan Pengadilan Agama yang berkinerja buruk.

Dr. H. Aco Nur meminta pimpinan pengadilan untuk menandatangani kontrak kinerja kesanggupan untuk menyelesaikan kewajibannya dalam menyelesaiakan perkara dalam waktu 2 bulan. "Hal ini dilakukan semata-mata untuk perbaikan kinerja agar peradilan agama,"pungkasnya. (hirpanhilmi-wwn)