Dirjen Badilag mengaku bangga dengan kreasi yang telah banyak dilakukan oleh Pengadilan Agama di Indonesia. “Saya sangat mengapresiasi kreasi teman-teman. Ini kerja yang luar biasa,” ujarnya.
Terhadap kreasi yang dilakukan banyak Pengadilan Agama, Purwosusilo meminta agar dilaporkan ke Ditjen Badilag.
“Penting bagi kami untuk mengetahui kreasi-kreasi yang telah dilakukan. Tentu saja kami sangat mensupportnya. Kita hanya perlu menselaraskan dengan program-program yang telah kita kembangkan,” jelas Purwosusilo.
Ia juga mengatakan bahwa Ditjen Badilag akan memprofilkan Pengadilan Agama dalam majalah peradilan agama.
“Secara bergiliran, kita akan ulas kreatifitas suatu Pengadilan Agama dalam majalah kita,” lanjutnya.
Purwosusilo juga menegaskan pentingnya kerjasama antara ketua, wakil, pansek dan wasek di sebuah PA. Bila salah satu saja tidak akur, maka sulit untuk memajukan PA. Seluruh unsur di PA merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman. Tidak boleh ada yang merasa lebih penting dari yang lainnya.
Penyelesaian Perkara
Ditjen Badilag tetap melanjutkan 8 program prioritas tahun sebelumnya yaitu penyelesaian perkara, manajemen SDM, pengelolaan website, meja informasi, pelayanan public, implementasi SIADPA, justice for the poor dan pengawasan.
Purwosusilo mengatakan bahwa program penyelesaian perkara sangat terkait dengan manajemen SDM. SDM yang handal diperlukan untuk menyelesaikan perkara secara cepat dan tepat waktu.
“Saya perhatikan, sisa perkara berkisar 20% setiap tahunnya. Karena itu, kita berikan prioritas untuk penyelesaian perkara ini,” jelas Puwosusilo.
Ia juga menjelaskan bahwa penyelesaian perkara terus dilaporkan ke Bappenas sebagai pengukuran kinerja Pengadilan Agama.
Purwosusilo mendorong seluruh Pengadilan Agama untuk menggunakan SIADPA secara efektif.
“Saya tidak ingin mendengar ada hakim yang alergi terhadap SIADPA. Hakim harus mahir menggunakan SIADPA dan jangan hanya mengandalkan administratornya saja,” tegasnya.
Akurasi data pada www.infoperkara.net juga menjadi perhatian penting Purwosusilo. Ia mengharapkan agar tidak ada selisih antara data manual dengan data otomatis yang ada pada www.infoperkara.net.
Hakim Harus Melek Simkep
Ditjen Badilag saat ini sangat mengandalkan aplikasi Simkep (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) untuk promosi dan mutasi. Akurasi data di Simkep sangat penting untuk keperluan promosi dan mutasi tersebut.
Purwosusilo mengaku masih menemukan banyak data pegawai dan hakim yang belum akurat.
“Saya pernah lihat tidak ada data kapan seorang hakim menjadi CPNS, PNS dan mutasi menjadi hakim. Yang ada hanya datanya menjadi ketua. Ini khan tidak logis,” ujarnya.
Akurasi data di Simkep tersebut, menurut Purwosusilo, sesungguhnya untuk kepentingan hakim itu sendiri. Karenanya, ia menghimbau agar seluruh hakim memperhatikan datanya masing-masing. Bila ada kekurangan dokumen digital seperti SK, maka bisa serahkan ke administrator atau bagian kepegawaiannya.
(Rahmat Arijaya).