PTA Bandung Pelopori Bidding Room untuk LPSE
Bandung | pta-bandung.go.id
Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjadi pengadilan pertama di Indonesia yang memiliki Bidding Room untuk menunjang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Itu terjadi setelah pada 3 April 2013 lalu, di Auditorium Utama PTA Bandung, Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI Sutisna meresmikan situs dan Bidding Room LPSE MA Agency PTA Bandung.
Peresmian Bidding Room itu ditandai dengan penekanan tombol oleh Kepala Biro Keuangan MA, lalu dilanjutkan dengan pengguntingan pita oleh Ketua PTA Bandung Chatib Rasyid sebagai tanda mulai beroperasinya Bidding Room PTA Bandung.
“Kami harapkan agar seluruh PA di wilayah PTA Bandung mengimplementasikan sistem pengadaan secara eleltronik secara total, utuh dan menyeluruh dalam setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa bersama LPSE MA Agency PTA Bandung,” ujar Ketua PTA Bandung.
Bidding Room merupakan ruangan khusus yang dipakai untuk proses pengadaan barang dan jasa. Di PTA Bandung, Bidding Room terletak di lantai tiga. Sebelumnya, ruangan itu dipakai untuk menaruh server dan sebagian di antaranya dipakai sebagai gudang.
Fasilitas-fasilitas yang ada di Bidding Room itu adalah ruang tunggu, meja pendaftaran, meja verifikator, meja Ketua LPSE, ruang helpdesk, ruang rapat panitia PBJ, komputer dan jaringan internet nirkabel dengan kapasitas 3 Mbs dan TV Plasma di depan ruang tunggu yang menayangkan berbagai informasi tentang LPSE dan teknis pengadaan barang/jasa.
PTA Bandung membuat Bidding Room dengan mengacu pada Surat Edaran Sekretaris MA Nomor: 080-1/SEK/KU.01/2/2013 tanggal 20 Februari 2013 tentang Penggunaan LPSE MA Sebagai Wadah Informasi Pengadaan Barang/Jasa Bagi Satuan Kerja di MA.
MA secara resmi mulai menggunakan LPSE pada 14 Februari 2013. Agar ada keseragaman dalam pemberian layanan informasi pengadaan barang/jasa di lingkungan MA, pimpinan MA menghimbau seluruh satker menggunakan LPSE MA.
Kabiro Keuangan MA mengatakan, ke depan LPSE MA harus digunakan oleh seluruh satker di bawah MA yang jumlahnya mencapai 830, yang meliputi tujuh satker pusat dan 821 satker yang tersebar empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia.
“Kami bersyukur bahwa PTA Bandung sudah menjadi pelopor bagi peradilan di Indonesia dalam mengimplementasikan LPSE MA dengan menyediakan Bidding Room untuk LPSE,” ujar Kabiro Keuangan MA.
Mendapat apresiasi dari Kabiro Keuangan MA, Ketua PTA Bandung menyatakan bahwa peresmian situs dan Bidding Room untuk LPSE ini baru lembaran awal. “Selanjutnya akan kita buka lembaran-lembaran lainnya, karena realitas keterbukaan informasi dan transparansi peradilan sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi,” ujarnya.
Ketua PTA Bandung menambahkan, hadirnya LPSE MA merupakan wujud perjuangan dan komitmen yang kuat dari pimpinan MA dalam mengejawantahkan reformsi birokrasi, khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa. Karena itu harus direspon positif.
Usai acara peresmian, didampingi Ketua dan Panitera/Sekretaris PTA Bandung, Kabiro Keuangan MA beserta Ketua LPSE MA meninjau langsung Bidding Room PTA Bandung. Para peserta Rapat Kordinasi Implementasi LPSE MA yang berasal dari PA se-Jawa Barat juga turut serta. Dipandu Kasubbag Umum PTA Bandung Nurul Hakim, mereka memperhatikan dan meminta penjelasan mengenai fasilitas-fasilitas yang ada di Bidding Room.
(S-Admin/NHLDJ)
.