Kepala Balitbang Diklat Kumdil MA Membuka Diklat Ekonomi Syariah

Bogor | ms-aceh.go.id

Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Ny. Siti Nurdjanah, SH., MH membuka secara resmi Diklat Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah di Pusdiklat MA Megamendung Bogor pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 pukul 17.00 WIB. Hadir Plh. Kapusdiklat Teknis Peradilan Hj. Sumarni Marzuki, SH., MH, Hakim Tinggi yang ditugaskan pada Balitbang Diklat Kumdil dan Pejabat struktural lainnya.

Upaca pembukaan tertunda selama 1 (satu) jam dari rencana yang dijadwalkan oleh karena Kabalitbang Diklat Kumdil menghadiri pelantikan Ketua PA Sleman Dr. Ahmad Mujahidin, MH yang selama ini Hakim yang diperbantukan pada Balitbang Diklat Kumdil.

Upacara pembukaan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diikuti oleh seluruh peserta, lalu dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci al-Qur’an yang dibawakan oleh Hakim PA Amurang Dra. Andi Hasni Hamzah, MH.

Plh. Kapusdiklat Teknis Peradilan Hj. Sumarni Marzuki, SH., MH dalam laporannya mengatakan bahwa Diklat yang diadakan di Megamendung saat ini ada 2 (dua) kegiatan, yaitu Diklat Sertifikasi Hakim Perikanan dalam lingkungan peradilan umum dan Diklat Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah dalam lingkungan peradilan agama yang pembukaannya dilaksanakan serentak pada sore ini. Peserta Diklat Perikanan sebanyak 59 orang dan peserta Diklat Ekonomi Syariah sebanyak 100 orang.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Ibu Sumarni Marzuki bahwa pada akhir diklat akan diadakan evaluasi dan ujian. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan diklat sehubungan diklat ini dalam rangka sertifikasi. “Berhubung diklat ini untuk sertifikasi, maka pada akhir diklat akan ada evaluasi dan ujian,” katanya menjelaskan.

Kepala Balitbang Diklat Kumdil Ibu Siti Nurdjanah dalam sambutannya mengatakan bahwa Hakim peradilan agama harus mampu menjawab tantangan dalam menghadapi perkara gugatan ekonomi syariah. Oleh karena itu Hakim PA harus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas.

Menurut Kabalitbang Diklat Kumdil bahwa kegiatan ekonomi syariah telah mendapat sambutan yang positif dari kalangan pengelola keuangan dan perbankan. Hal ini terlihat dari banyaknya bank melakukan konversi dari Bank konvensional menjadi Bank syari’ah.

“Hakim peradilan agama harus meningkatkan kwalitas SDM dan profesionalisme dalam menghadapi gugatan ekonomi syariah,” pungkas Kabalitbang Diklat Kumdil mengingatkan.

Kabalitbang Diklat Kumdil menginformasikan bahwa untuk mempersiapkan Diklat Ekonomi Syariah yang mampu mencetak Hakim PA yang profesional pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Bank Indonesia dan nara sumber yang mempunyai kapasitas di bidangnya masing-masing.

Hal ini dilakukan agar Hakim PA mampu menjalankan tugasnya dengan baik dalam menangani perkara ekonomi syariah, oleh karena kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa ekonomi syariah adalah kewenangan PA sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Setelah Kabalitbang Diklat Kumdil membuka secara resmi Diklat tersebut, lalu dilanjutkan dengan penyematan tanda peserta yang diwakili oleh dua orang, yaitu Hakim PA Batam Idawati, S.Ag., MH dan Wakil Ketua PN Tual Marliyus MS, SH. Acara pembukaan diakhiri dengan pembacaan doa oleh Hakim Tinggi PTA Makassar Cholidul Azhar, SH., M. Hum.

Dalam perbincangan singkat dengan salah seorang peserta Drs. Pelmizar, M.HI yang merupakan Hakim Tinggi PTA Jakarta, beliau sangat bersyukur ikut dalam Diklat ini.  Pelmizar akan berusaha dengan sungguh-sungguh agar dapat mengikuti Diklat dengan baik, oleh karena Diklat tersebut sangat penting dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi untuk menjadi Hakim yang profesional dalam menangani perkara ekonomi syariah.

“Saya bersyukur ikut Diklat ini dan akan berusaha menjadi peserta yang baik agar ilmu dapat diperoleh sebanyak-banyaknya,” tutur Pelmizar yang berasal dari Sumatera Barat ini.

H. Abd. Hamid Pulungan yang merupakan peserta dalam Diklat Ekonomi Syariah melaporkan dari Pusdiklat Megamendung, Bogor Jawa Barat.

(AHP)

.