logo web

Dipublikasikan oleh Hermansyah pada on . Dilihat: 9590

“Gaji para hakim di negara kami yang paling tinggi di antara para pejabat lain,” kata Dr. Haydar Ahmad Daf’ullah, di hadapan sekitar 200 peserta diklat calon hakim terpadu angkatan II yang berasal dari peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara. Hadir pula mantan hakim agung dan Tuada Perdata Atja Sondjaja beserta sejumlah pengajar di sana. Hakim tinggi PTA Jakarta sekaligus pengajar di tempat itu, Bunyamin Alamsyah, menjadi moderator sekaligus mewakili Kapusdiklat MA.

Dr. Haydar menjelaskan, MA Sudan mampu memberikan gaji yang tinggi kepada hakim karena lembaga yudikatif tersebut memiliki independensi penuh, mulai dari perencanaan hingga penggunaan anggaran. Urusan penggajian dan sarana-prasarana hakim dikelola oleh sebuah badan khusus yang berada di bawah kendali Ketua MA Sudan. Badan inilah yang mencukupi segala kebutuhan hakim di sana.

“Ada konsensus di negara kami, kami harus independen. Tidak boleh ada lembaga-lembaga lain yang melakukan intervensi,” tutur Dr. Haydar.

Para hakim perlu diberi penghasilan yang besar, tandasnya, karena para hakim memikul tugas dan tanggung jawab yang sangat berat.

“Hakim sangat-sangat mulia. Tanggung jawabnya adalah menegakkan keadilan. Karena itu, adalah sangat adil jika penghasilan yang diterima hakim sebanding dengan tanggung jawabnya,” ujar Dr. Haydar.

Tingginya penghasilan yang diterima hakim di Sudan diimbangi dengan ketatnya kode etik. Gerak hakim di sana sangat terbatas. Sebagaimana di Indonesia, hakim di Sudan tidak boleh rangkap profesi. “Itu tidak boleh, dengan dalih apapun, supaya hakim betul-betul fokus pada tugasnya,” tandasnya.

Selain itu, dalam interaksi sosial, hakim di Sudan juga tidak bisa leluasa. Misalnya, hakim di sana dilarang pergi ke pasar. “Kami (MA Sudan) punya perkebunan dan peternakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan para hakim, karena hakim tidak boleh pergi ke pasar,” ungkapnya.

Independensi peradilan, penghasilan hakim yang besar dan kode etik yang ketat itu berlaku di Sudan sejak lama. “Ini bukan hal baru. Berdasarkan catatan sejarah, sejak dulu negara kami selalu begitu,” Dr. Haydar menegaskan.

Lima pengadilan

Ada lima jenis pengadilan di Sudan. Dijelaskan Dr. Haydar, pengadilan yang tertinggi di Sudan ialah Mahkamah ‘Ulya. Pengadilan yang selevel dengan MA RI itu menangani perkara kasasi. Mahkamah ‘Ulya memiliki sekitar 70 hakim agung.

Putusan kasasi Mahkamah ‘Ulya pada dasarnya adalah putusan akhir. Peninjauan kembali terhadap putusan kasasi hanya dibolehkan apabila ada putusan kasasi yang dinilai melenceng dari syariat Islam.

Jika ada peninjauan kembali, maka Ketua MA Sudan akan membentuk satu majelis yang terdiri dari lima hakim agung.

“Kami juga punya kewenangan untuk meninjau keputusan presiden dan menteri. Yang mengadili adalah hakim tunggal,” ujar Dr. Haydar.

Di bawah Mahmakah ‘Ulya terdapat Mahkamah Isti’naf atau pengadilan tingkat banding. Pengadilan jenis ini terdapat di berbagai wilayah. Seluruh hakimnya berjumlah 130 orang.

Pengadilan yang terletak di bawah Mahkamah Isti’naf adalah Mahkamah ‘Am. Bisa dikatakan, ini adalah pengadilan tingkat pertama. Perkara yang diajukan ke pengadilan ini akan diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal. Saat ini, ada 133 hakim di Mahkamah ‘Am.

Pengadilan tingkat pertama bukan saja Mahkamah ‘Am. Ada juga Mahkamah Juz’iyah. Hakim di pengadilan ini berjumlah 397 orang, yang terdiri dari para hakim muda. Mereka memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang sederhana.

Selain Mahkamah ‘Ulya, Mahkamah Isti’naf, Mahkamah ‘Am, dan Mahkamah Juz’iyah, di Sudan juga terdapat Mahkamah Rif atau bila di-Indonesia-kan berarti pengadilan desa.

Syariah dan adat

Sudan adalah negara yang konstitusi dan seluruh peraturan perundang-undangannya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Meski demikian, Sudan juga mengakui keberlakuan ‘urf atau adat.

“Konstitusi kami jga mengakui adat, asalkan tidak bertentangan dengan syariah,” ujar Abdul Mun’im Balha Muhammad Ali.

Pada umumnya, hukum adat di Sudan dipergunakan di pengadilan-pengadilan desa atau Mahkamah Rif untuk menyelesaikan perkara-perkara ringan. Pengadilan desa mengutamakan penyelesaian perkara dengan cara kekeluargaan.

Abdul Rahman Muhammad Taha menambahkan, pengadilan desa punya hak untuk menggunakan hukum nasional maupun hukum adat.

Para pengadil di pengadilan desa pada dasarnya bukan hakim yang direkrut dan dibina oleh negara. Mereka kebanyakan adalah tokoh setempat. Meski begitu, ada satu-dua hakim yang ditugaskan untuk melakukan supervisi terhadap pengadilan-pengadilan desa dan penggunaan hukum adat.

(hermansyah)

Comments  
# M. Faridi, PA Maumere 2013-06-22 14:38
seperti itulah seharusnya lembaga Peradilan, memiliki indepensi anggaran tersendiri. semoga dalam waktu dekat Mahkamah Agung bisa memiliki kewenangan sendiri dalam hal menentukan anggaran.
Reply | Reply with quote | Quote
# h. masruri, ptk 2013-06-24 11:05
ya Sudan memang negara yang menghormati, menghargai dan menempatkan sistem hukum pada proporsi yang sesuai, selamat untuk Mahkamah Sudah yang memberi pencerahan bagi warga peradilan umumnya
Reply | Reply with quote | Quote
# Masrinedi-PA Painan 2013-06-24 16:20
Semoga kunjungan Delegasi Mahkamah Agung Sudan ke MA RI dapat membawa manfaat buat kedua belah pihak, khususnya buat MA RI sebagai ajang tukar informasi buat kemajuan peradilan Indonesia ke depannya. Aamiin !
Reply | Reply with quote | Quote
# Rusdi PTA Smd 2013-06-22 15:49
Di Negara Sudan Anggaran Hakimnya Independen penuh, anggarannya dikelola sendiri oleh MA Sudan, tentu kita berharap semoga tidak terlalu jauh kesejahteraan Hakim di Indonesia, yang penting pelaksanakannya sesuai dengan PP 94 tahun 2012, itu sudah memadai.-
Reply | Reply with quote | Quote
# Rusliansyah - PA Nunukan 2013-06-22 16:17
Prinsip-prinsip negara hukum antara Sudan dan Indonesia tidak jauh berbeda.
Independensi hakim dan kode etik hakim kurang lebih sama.
Yang berbeda hanya gajinya, lebih tinggi dari pejabat negara lain, karena anggaran MA Sudan ditentukan sendiri, bukan ditentukan lembaga lain (DPR).

Jika anggaran MA sudah ditentukan sendiri seperti yang pernah diwacanakan, Insya Allah remunerasi gol dan hakim tidak perlu mengancam mogok sidang,
Seperti kata Ketua MA di Tenggarong, "Jangan bandingkan anggaran MA dengan APBD Kukar!"
Memang benar Ketua MA. Karena APBD Kutai Kartanegara lebih besar daripada anggaran MA.
Yang besar tentu tidak bisa dibandingkan dengan yang kecil.

Kalau para hakim ingin bergaji besar, silakan jadi hakim di Sudan.
Atau tidak usah jauh2, jadi hakim di negeri jiran Malaysia saja, dijamin besar gajinya.
Besar-kecilnya gaji tergantung bagaimana para hakim mensyukuri rezeki dari Allah Swt.

Semoga kunjungan delagasi MA Sudah ke MA-RI membawa berkah bagi kedua belah pihak!
Reply | Reply with quote | Quote
# Hardinal PTA Jypura 2013-06-22 17:29
Independensi dan kode etik luar biasa, hingga memiliki perkebunan dan pertenakan sendiri. Sungguh amat berbeda dengan HATI di ujung timur umumnya bujang lokal, sehingga untuk ke pasar sudah terjadwal setiap sabtu. Diharapkan mur'ah para hakim di Indonesia ke depan semakin optimal. MARI dapat memiliki budged sendiri, tidak dibagi-bagi oleh eksekutif. Sayangnya MK menolak uji materil berkaitan dengan Anggaran mandiri ini. Tawakkalna 'alallah.'
Reply | Reply with quote | Quote
# SaifuddinPA Jkt Selatan 2013-06-22 18:14
sebuah koondisi negara yang jauh dari kemakmuran, namun patut dijadikan bahan perbandingan.Ba ik dari segi kode etik hakimnya, kemandirian lembaganya, kewenangannnya serta pendapatan hakimnya.
Bravo.
Reply | Reply with quote | Quote
# abdurrahman Rahim -PA Sambas-Kalbar 2013-06-22 18:25
ya, berarti negara sudah sudah memulyakan hakim dan mendudukkan hakim dalam konstitusinya sebagai jabatan yang "Mulia". Artinya antara kedudukan dalam konstitusi dan perlakuan negara betul-betul nyata. di Indonesia sebagai negara besar dengan jumlah hakim yang jauh lebih banyak dari Sudan juga telah memposisikan hakim dalam konstitusinya sebagai "Pejabat" negara. konsekuensi dari Pejabat negara tersebut juga telah dituangkan dengan pemberian hak-hak hakim (PP No. 94 Tahun 2012) namun bedda dengan Sudan lho, Negara kami baru saja belajar memuliakan hakim itupun setengah2 "menurut saya", namun terlepas dari rasa bersyukur dari apa yang telah didapatkan hakim saat ini, Kami 'Indonesia" perlu belajar banyak dari Sudan.
Reply | Reply with quote | Quote
# m abduh ar/pa majalengkah a 2013-06-22 20:49
Selamat datang kepada Ketua MA Sudan beserta delegasinya. Semoga kami bisa mengambil contoh yg terbaik dari Bapak, terutama pelaksanaan hukum pidana Islam di negara yang mayoritas muslim ini.....Ahlan wa Sahllan biqudumikum.... !!!
Reply | Reply with quote | Quote
# Hilmi PA.Serang-Banten 2013-06-23 06:59
Kita ambil hikmahnya dari materi yang dipaparkan Hakim Agung Sudan, sebetulnya di lembaga Peradilan kita juga bisa seperti itu, apalagi sekarang Hakim kita sebagai pejabat negara namun bisa dan tidaknya meningkatnya sarana prasarana Hakim dan lainnya tergantung kepada baiknya program kerja kita sebab bahasa yang dibaca oleh Departemen Keuangan yang mengeluarkan anggaran adalah bahasa program kerja,evaluasi kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)
Reply | Reply with quote | Quote
# Faizal Kamil.KPA Bengkalis 2013-06-23 11:00
Hukum Pidana Islam di Negara Sudan dapat dijadikan itibar bagi NKRI yang mayoritas Islam, tentunya melalui proses serta perjuangan kita umat Islam dengan berbagai cara. Selamat kepada pak moderator DR. H Bunyamin Alamsyah SH.Mhum.
Reply | Reply with quote | Quote
# ayep sm PA Tasikmalaya / Singaparna 2013-06-24 07:06
Wah, jika ini sesuai dengan negara kita negara hukum, seharusnya gaji sama sdperti Sudan
Reply | Reply with quote | Quote
# AFFAN PA. GRESIK 2013-06-24 07:17
semoga di negara Indonesia tentang gaji hakim mengikuti gaji hakim di negara Sudan amien
Reply | Reply with quote | Quote
# Al Fitri - PA Manna 2013-06-24 09:47
Luar biasa hakim Sudan mendapatkan gaji tertinggi dengan pejabat lain, dan dengan bebagai fasilitas yang diberikan oleh negaranta,, bagaimana dg hakim Indonesia tentu belum sebanding dengan Sudan seperti rumah dinas, kendraan dinas dan keamanna belum..
Reply | Reply with quote | Quote
# MAME SADAFAL PA KAB.KEDIRI 2013-06-24 10:13
Idealnya Hakim Indonesia ditempatkan pada posisi yang proporsional, akan tetapi tentu kita sebagai anggota IKAHI harus faham sungguh-sungguh pula bangsa kita senang terperangkap kepada hal-hal simbolik Peraturan perundang undangan tentang status hakim sementara sudah memadai andai saja peraturan pelaksanaannya mau dikeluarkan oleh penguasa,ya...k embali saja ke laptop dari pada dulu mendiang sekarang.Kasian teman-teman non hakim yang masih menunggu perbaikan remun yang tak pasti.
Reply | Reply with quote | Quote
# rf 2013-06-24 10:42
patut dijadikan contoh dan acuan bagi mari maupun pemerintah dan dpr
Reply | Reply with quote | Quote
# AFFAN PA. GRESIK 2013-06-24 10:44
ahlan wasahlan mahkamah 'ulya Sudan Fi Mahkamah 'ulya Indonesia
Reply | Reply with quote | Quote
# abdullah berahim, pta palu 2013-06-24 10:58
memang boleh kalo di indonesia para hakim tidak diperbolehkan ke pasar seperti sudan, tapi bagaimana yaa? yg patut dipikirkan adalah hakim punya kebun sendiri bg yg belum punya. di indonesia sdh ada sebagian hakim yg punya kebun, punya rmh kontrakan, punya mobil rental dan pnya ruko dll. alhamdulillah, gaji hakim Indonesia sdh mendpt perhatian besar dr pemerintah sakalipun berbeda pasilitas yang diterima bila dibandingkan dg pejabat negara lainnya.
Reply | Reply with quote | Quote
# AFFAN PA. GRESIK 2013-06-24 12:14
mahkamah 'Am fi Sudan sawaun bi Mahkamah syar'iyah fi Indonesia wafarquhu baina Mahkamah 'am wa Mahkamah Syar'iyah Imma fi Mahkamah 'Am bil qodhil wahid waamma fi Mahkamah Syar'iyah bil qudhotilMajalis
Reply | Reply with quote | Quote
# helmy thohir, pta - bandung 2013-06-24 12:55
Hikmah dan pelajaran yang dapat kiita ambil bukanlah semata pada tinggi atau rendahnya gaji seorang hakim dalam satu negara, akan tetapi INDEPEDENSI anggaran juga merupakan hal yang penting, karena selama anggaran masih dikelola oleh pihak diluar Mahkamah Agung, maka sifat dan sikap ketergantungan akan masih ada.Dan yang tidak kalah pentingnya sikap dan rasa tanggung jawab seorang hakim untuk tetap menegakkan hukum dan keadilan. Semoga..
Reply | Reply with quote | Quote
# Iskandar Raja BADILAG 2013-06-24 13:16
Semua HAKIM baik Negara Sudan maupun Di Negara Indonesia harus melaksanakan TUPOKSINYA saja bukan yg lain, sebagai wakil TUHAN di MUKA BUMI harus benar 2 menegakkan keadilan bukan mengurusi adminiterasi percayakanlah kpd ahlinya.
Reply | Reply with quote | Quote
# umi 2013-06-24 13:27
kadang kita mengira sudan itu negara yg tertinggal di bandingkan Indonesia, ternyata kedudukan hakim di Sudan beberapa langkah lebih maju dibandingkan keadaan Indonesia, dapat dipastikan tdk ada hakim di sudan yang masih mengejar jadwal khotib jumat dgn meninggalkan kantor, kita dapat bercermin dari mereka
Reply | Reply with quote | Quote
# Syeh Sanusi PA-Jakbar 2013-06-24 13:28
Sy yakin bnyk hikmah dan ilmu dari kunjungan rombongan MA Sudan, terutama ttg indevendensi anggaran dan penegakan hukum, sehingga kemuliaan Hakim di Sudan benar-benar dihargai oleh Negaranya. sbgm diceritakan oleh Ketua MA Sudan sendiri :DR.Haydar Ahmad Daf'ullah. Bpk-bpk yang Mulia...ayo kita bljr dari kunjungan MA Sudan ini... hehe Mksh.
Reply | Reply with quote | Quote
# daswir tanjung 2013-06-24 14:59
Selamat datang kami ucapkan pada tamu kita rombongan MA Sudan, dan apresiasi atas sistem Pengajian Hakim mereka, mungkin Hakim Agungnya tidak sebanyak kita,juga Hakim tingkat pertama dan Banding, karena negara kecil, bisa memungkinkan, kalau kita daerahnya luas dan hakimnya besar, pada saat ini belum memungkinkan tapi pada satu saat kemungkinan bisa, asal ekonomi kita membaik.selamat datang semoga betah dengan keindahan alam Indonesia.
Reply | Reply with quote | Quote
# mwiaty@pta pdg 2013-06-24 15:53
Kullusyaiin maziyah yaqinlah sekalipun gaji hakim Indonesia lebih rendah tetap ada kelebihan INSYAALLAH asalkan kita tetap memilih hakim yg satu golongan yg masuk syurga semoga :-|
Reply | Reply with quote | Quote
# Achmad Kadarisman, S.HI 2013-06-24 17:10
Indonesia oh Indonesia....
kalo dibandingkan dengan negeri lain, sering kali kok keok..???
apa ya saya harus pindah kewarganegaraan?

Mumpung sudah dekat romadlon, ayo kawan kita luruskan niat shg kita bisa Merebut Kembali kejayaan...
#SaveIndonesia
(jangan dikomentari, ini cuma coretan kegundahan hati saya) :roll: :lol:
Reply | Reply with quote | Quote
# A Rahim Upuolat PA Masohi 2013-06-25 08:15
Anggaran MARI sudah seharusnya sama seperti anggaran pendidikan jadi sistimnya prosentase, hal ini terjadi bila pemerintah beritikad baik untuk jadikan hukum sebagai panglima di Negeri Ini yang sama kita cintai.
Reply | Reply with quote | Quote
# A.Topurudin, PA Banyumas 2013-06-25 11:34
Sudan, negara yang menerapkan Syari'ah Islam. Menjunjung tinggi supremasi hukum, negara demokratis yang sesungguhnya. Bagus sekali jika para penyelenggara negara bercermin ke sana jika ingin negara ini makin baik!
Reply | Reply with quote | Quote
# Alimuddin M.PA.Denpasar 2013-06-25 11:53
Beda di Indonesia, hakim bukan saja boleh ke pasar atau nongkrong di mall, tapi juga ke tempat remang-remang dan terlibat narkoba.
Hakim di Sudan dengan gaji tertinggi, bisa dimaklumi dan sulit untuk disamakan dengan kita, karena hakim di sana benar-benar hakim, bukan hakim copy paste.
Reply | Reply with quote | Quote
# Alimuddin M.PA.Denpasar 2013-06-25 12:18
Kalau kita di Indonesia, hakim tidak dilarang ke pasar. Tapi yang terpenting adalah jangan berperilaku seperti orang pasar, seperti yang disinyalir Nabi SAW dalam sabdanya bahwa tempat terburuk adalah pasar.
Reply | Reply with quote | Quote
# Ismail 2013-06-25 13:37
sangat beda dengan hukum di indonesia, hukum/putusan di negeri sudan dijalankan menurut syariat islam.
Reply | Reply with quote | Quote
# staf 2013-06-26 07:56
pak jangan tinggalkan kami yang non hakim ini pak, jangan lupakan kami, kami tidak mengharapkan penghasilan yang lebih tinggi dari bapak, setidaknya kami merasakan adanya peningkatan kesejahteraan walaupun hanya penyesuaian remunerasi.
Reply | Reply with quote | Quote
# Dasril - PA Bukittinggi 2013-06-26 08:44
sistem peradilan di Sudan dibandingkan dengan sistem peradilan di Indonesia khususnya dalam kesejahteraan Hakim tentu berbeda, terutama sekali dipengaruhi oleh jumlah penduduk, luas wilayah, dan sistem penggajian hakim oleh Negara. Mudah mudahan kedepannya hakim Indonesia akan lebih sejahtera lagi. Bersyukurlah apa yang sudah kita nikmati saat ini dengan keluarnya PP no.94 tahun 2012.
Reply | Reply with quote | Quote
# marwan bima 2013-06-27 09:26
mg lembaga Yudikatif indonesia ke depan lebih baik lagi di bawah pemikir muda yg ingin lbh maju dan progresif
Reply | Reply with quote | Quote
# staf 2013-06-27 12:05
Alhamdulillah gaji hakim indonesia sudah lebih dari kebutuhan, Alhamdulillah gaji kami pembantu hakim sudah mencukupi kebutuhan,janga n terlalu menengadah ke langit, sering-seringla h lihat ke bawah kolong jembatan,
Reply | Reply with quote | Quote
# RS.MS.Aceh 2013-06-27 15:20
Kita ucapkan selamat datang kepada rombongan Hakim Agung Sudan yang telah berkunjung ke Indonesia yang memberikan informasi tentang gaji Hakim di negaranya, semoga saja gaji pokok Hakim kita dapat ditingkatkan sehingga sewaktu purnabhakti tidak terlalu jauh menerima gaji pensiunnya dengan gaji yang selama ini diterimanya.
Reply | Reply with quote | Quote
# anwarudddin kupang 2013-06-29 08:25
Begitulah seharusnya pengadilan, independen, gajinya lumayan, dan hakimnya siddiq, amanah, tabligh, fathonah, (jujur, dapat dipercaya, transparan dan professional. Semoga Indonesia kedepan bisa seperti itu, amin, kuncinya seleksi penerimaan hakim mulai dari tingkat pertama harus betul2 baik, harus betul2 transparan dan betul2 bebas dari KKN.
Reply | Reply with quote | Quote
# komarudin. pa.lmboto 2013-07-04 20:31
lain lubuk lain belalang,lain pula ikannya. semoga aja kita bisa minimal mendekati pengadilan di sudan, tapi yang jelas konsep keadilan yang universal sama berlakunya dimanapun. Semoga saja di Indonesia mAHKAMAH AGUNG KITA DAN jajaran dibawahnya BISA menunjukkan keagunggan dan kemuliaanya dimata pencari keadilan.
Reply | Reply with quote | Quote
Add comment

Hubungi Kami

Gedung Sekretariat MA (Lt. 6-8)

Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 ByPass Jakarta Pusat

Telp: 021-29079177
Fax: 021-29079277

Email Redaksi : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Email Ditjen : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Lokasi Kantor

Fanpage