logo web

Dipublikasikan oleh Ridwan Anwar pada on . Dilihat: 11225

Menurut Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Langsa Drs. H. Ribat, SH.MH, selama satu tahun bertugas di Mahkamah Syar’iyah Langsa, telah berulang kali dijumpai buku nikah yang dikeluarkan oleh lembaga yang mengatasnamakan dirinya Muhakkam NAD.

Bentuk dan isinya hampir sama dengan buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA, memiliki stempel lembaga, dan mengutip beberapa ayat suci al-Quran, juga dilengkapi tandatangan pihak-pihak, saksi, wali dan petugas Muhakkam NAD. Ironisnya lagi, buku nikah produk Muhakkam NAD tersebut sering pula diajukan ke persidangan sebagai bukti dalam perkara perceraian, harta bersama dan warisan.

Selain itu, masih sering dijumpai dalam proses persidangan   surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepala desa (geuchik) tentang telah terjadinya talak, sehingga dalam surat tersebut mahkamah hanya diminta untuk mengeluarkan surat akta cerai saja karena talak yang dijatuhkan di luar sidang dipandang sah berdasarkan pendapat para imam dan tengku di daerah tersebut.

Salah seorang tokoh adat (yang tidak bersedia disebutkan namanya) mengatakan kepada redaktur IT MS Langsa bahwa praktek tersebut sudah lama dilakukan sejak mulai konflik dahulu sampai sekarang ini.

Keberadaan lembaga Muhakkam NAD secara sosiologis diakui keberadaannya, karena masyarakat sewaktu konflik sangat susah berhubungan dengan petugas KUA karena jarang di tempat. Di sisi lain masyarakat menganggap bahwa KUA adalah lembaga perpanjangan tangan pemerintah pusat.

Oleh karenanya, menurut tokoh adat tersebut, seharusnya dalam urusan keagamaan, Aceh memilki karekteristik yang berbeda, termasuk diantaranya lembaga pencatatan nikah seperti KUA. Hal ini mengacu kepada Undang-Undang No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh yang meliputi bidang, agama, adat, pendidikan, dan peran ulama.

Memang, sebagaimana dimaklumi bahwa Aceh satu-satunya daerah yang  secara resmi dideklarasikan sebagai daerah yang menerapkan Syar’iat Islam. Untuk menopang pelaksanaan Syari’at tersebut ada beberapa lembaga baru yang dibentuk seperti Dinas syar’iat Islam, Wilayatul Hisbah, Majelis permusyarawatan Ulama (MPU), Majelis adat Aceh (MAA), termasuk di antaranya juga Mahkamah Syar’iyah mengalami restrukturisasi kelembagaan dan kewenangan.

Sementara Kementaraian Agama beserta jajarannya di Aceh, persis tidak mengalami perubahan baik dari segi fungsi, tugas, kedudukannya. Dan secara kelembagaan kementerian Agama bukanlah lembaga ansich Islam, lembaga kementrian agama merupakan lembaga lintas Agama yang salah satu tugas pokoknya adalah memelihara dan menjaga kerukunan umat beragama.

Dan berdasarkan kenyataan, ada beberapa daerah di Indonesia  yang mayoritas masyarakatnya Non Muslim, kepala kementrian agamanya dijabat oleh non Muslim seperti di Tapanuli Utara (Tarutung) dan sebagian Indonesia Timur.

Melihat secara sosiologis persentase mayarakat Non muslim di Aceh sangat-sangat kecil, tentunya keberadaan kementerian Agama di Aceh perlu mengalami restrukturisasi kelembagaan seperti Mahkamah Syar’iyah dan menyesuaikan  dengan visi dan misi  Pemerintahan  Aceh dalam rangka penerapan syariat Islam secara kaffah.

Artinya Kementerian Agama yang ada di Aceh diharapkan tidak lagi fokus dan berorientasi pada menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama (bersikap netral terhadap semua agama), karena masyarakat Aceh 100% muslim, tetapi harus diarahkan kepada lembaga yang berfungsi  penjaga dan pemelihara sekaligus pelaksana syar’iat Islam, di samping tugas pokok lainnya seperti penyelengara haji dan pendidikan Islam. Bila ini terwujud, maka keberadaan Muhakkam NAD akan cepat hilang.

(H. Ribat l www.langsa.ms-aceh.go.id)

Comments  
# abdullah berahim 2013-01-03 13:20
alhamdulillah aceh mempelopori berlakunya hukum islam dalam praktik kehidupan berbangsa dab bernegara, khususnya dibidang fiqh munakahat. namun barangkali perlu koordinasi dan singkronisasi antara kementerian agama, pengadilan agama dan pihak muhakkam serta tokoh ulama agar tidak terjadi kitidakselarasa n antara hukum islam dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara dg peraturan perundang-undan gan yang berlaku.
Reply | Reply with quote | Quote
# Masrinedi-PA Painan 2013-01-03 13:34
"... Artinya Kementerian Agama yang ada di Aceh diharapkan tidak lagi fokus dan berorientasi pada menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama (bersikap netral terhadap semua agama), karena masyarakat Aceh 100% muslim, tetapi harus diarahkan kepada lembaga yang berfungsi penjaga dan pemelihara sekaligus pelaksana syar’iat Islam, di samping tugas pokok lainnya seperti penyelengara haji dan pendidikan Islam. Bila ini terwujud, maka keberadaan Muhakkam NAD akan cepat hilang."

Semoga harapan tersebut di atas segera terwujud demi teratur dan bagusnya pelaksanaan Nikah di NAD. Aamiin !!
Reply | Reply with quote | Quote
# Rusliansyah - PA Nunukan 2013-01-03 13:36
Kalau 'buku nikah' yang dikeluarkan oleh Muhakkam NAD tidak cepat dicarikan solusinya tentu sangat mengganggu keberadaan KUA.

Ataukah perlu dicarikan model KUA yang dikehendaki masyarakan NAD sesuai kekhasannya sebagai provinsi yang memberlakukan hukum Islam.

Sebenarnya buku nikah aspal (asli tapi palsu) ini banyak 'diperdagangkan ' oleh oknum2 yang tidak bertanggung, terutama di Jawa, demi meraup rupiah yang tidak seberapa?
Akankah fenomena seperti dibiarkan terus berlangsung tanpa penyelesaian yang arif dari yang berwenang?

Semoga buku nikah made-in Muhakkam NAD ini dapat segera diselesaikan pihak Kemenag.
Reply | Reply with quote | Quote
# AHP - MS Aceh 2013-01-03 22:16
Masa konflik telah membawa dampak yang sulit bagi masyarakat Aceh, misalnya bagi mereka yang ingin melangsungkan pernikahan, oleh karena petugas tidak ada di tempat. Untuk solusinya masyarakat menempuh berbagai cara, antara lain peran Muhakkam NAD. Tapi sekarang telah jauh berbeda, suasana di Aceh telah kondusif dan aman serta pemerintahan telah berjalan dengan normal. Saya sependapat dengan penulis, agar keberadaan Muhakkam NAD harus hilang, oleh karena KUA telah berfungsi sebagaimana mestinya.
Reply | Reply with quote | Quote
# Masruri Syah 2013-01-04 06:43
lembaga muhakkam NAD secara sosiologis telah ada dan diakui serta dilaksanakan masyarakat Aceh, oleh karena itu sebagaimana undang-undang no.44 tahun 1999 ttg penyelenggaraan keistimewaan Prop.Aceh hendaknya kementeriaan agama sesuai tupoksinya spy. menyikapi & menyeleraskan hal-hal tersebut sebagaimana aturan yang berlaku.
Reply | Reply with quote | Quote
# Ino 2013-01-04 07:39
two thumbs untuk paragraph terakhir, but mesti pakai cara baik supaya tidak terjadi perselisihan buruk, sebab wajadilhum billati hiya ahsan. Mana tahu hal sepele ini jika diatasi dengan tidak cerdas dapat berakibat tidak baik
Reply | Reply with quote | Quote
# Sarnidi, MS Meulaboh 2013-01-04 09:28
Aneh tp nyata. Begitulah adanya. Di era kemajuan administrasi bangsa kt, masih ada hal-hal seperti tsb terjadi. Hal ini mmg dpt terjadi karena kurangnya pemahaman dan sosialisasi bg mayarakat. Sehingga masyarakat awam mudah terpengaruh kpd hal-hal yg bersifat semu dan mudah, tdk memikirkan efek hukum dibelakang hari. Mudah2an temuan dr MS Langsa ini menjadi pelajaran berharga bg kt semua dalam upaya penegakan hukum bg masyarakat.
Reply | Reply with quote | Quote
# Al Fitri - PA Manna 2013-01-04 09:41
akibat kurang peka saja kali dengan masalah ini
Reply | Reply with quote | Quote
# Rudi 2013-01-04 10:59
Sebaiknya kemenag duduk bersama dgn lembaga terkait membicarakan hal tersbt sbb pembiaran kondisi sprti ini dpt menyebabkan dualisme hukum yg diberlakukan, sehingga kepastian hukum tdk jelas...
Reply | Reply with quote | Quote
# M.Yusuf PA Kendari 2013-01-04 13:10
Sejatinya Kemenag merespon masalah tersebut dengan mencarikan solusinya dan jangan dibiarkan menjamur tanpa kendali. Sebab jika hal itu tidak ditangani secara serius dan cerdas maka tidak menutup kemungkin muncul masalah yang lebih fatal lagi.Tidak kalah pentingnya adalah partisipasi aktif instasi yang terkait termasuk PA dalam rangka memberi ide konstruktif agar masalah tersebut bisa terselesaikan dengan baik.
Reply | Reply with quote | Quote
# jeje.pa.Tigarks 2013-01-04 13:39
Sayang tidak dijelaskan bagaimana sikap mahkamah syariah Langsa terhadap hal tersebut,dan apa pertimbangannya baik menerima maupun menolak alat bukti tersebut.
Reply | Reply with quote | Quote
# Said, MS-IDI 2013-01-04 13:43
pembentukan lembaga dan atau badan Muhakkam NAD memiliki latar belakang di masa itu (yaitu konflik) sehingga perpnjangan tangan Kementerian Agama melalui KUA dapat diambil alih oleh Muhakkam NAD, konflik di Aceh sampai bulan Agustus tahun 2005 sudah selesai, maka SALAH SATUNYA segala sesuatu administrasi negara dapat berjalan kembali setelah konflik tsbut berakhir. Tidak terlepas dari itu, Kemenag yg tugas dan kewenangannya sampia sekrang tidak berubah (yaitu KUA-nya), mereka dapat mengambil alih tugas yang selama ini dijalankan oleh lembaga Muhakkam NAD, agar ke depan tidak ada penyeludupan hukum.
Reply | Reply with quote | Quote
# arman sitorus Banda Aceh 2013-01-04 14:39
Tulisan saudara wakil ketua MS Langsa perlu dikonfirmasi dulu ke pihak yang berkompenten tidak semua wilayah ada muhakkam lembaga tersebut illegal yang dibuat-buat oleh qadi liar khusus di Wilayah Hukum Langsa saudara jangan asal ngarang
Reply | Reply with quote | Quote
# anwaruddin, kupang 2013-01-04 15:09
Itulah uniknya Aceh (Nangro Aceh Darussalam) oleh karena itu diperlukan kearifan para Penguasa yang mempunyai kewenangan dalam bidangnya, apalagi masalah ini kelihatan sepele tapi sensitif, apalagi kalau sudah membudaya se-akan2 itulah yang legal (menurut bmasyarakat) padahal itu semacam KUA swasta.
Reply | Reply with quote | Quote
# Abdullah 2013-01-04 15:35
Bagi pihak yang mengajukan perkara memakai Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Muhakkam NAD agar di Isbatkan nikahnya bila mengajukan gugat cerai.
Reply | Reply with quote | Quote
# Munir PA Kisaran 2013-01-05 11:04
Kementerian Agama, khususnya di Aceh harus mensikapi persoalan ini, kalau ini dibiarkan akan menjadi preseden yang tak baik bagi kita terutama untuk pasangan yang menikahah dengan cara seperti itu.
Reply | Reply with quote | Quote
# M. RIDWAN SIREGAR PTA BANTEN 2013-01-05 22:14
Aceh itu dalm hatinya tetap ingin pemerintahan sendiri dan semua istilah perangkat pemerintahan juga tersendiri hal ini mungkin perlu di jembatani, lebih lebih dalam temuan penulis tsb. lembaga yang tidak dalam pemerintahan itu di akui oleh masyarakat atau perlu ada sosialisasi kepada masyarakat lebih-lebih pemuka agama dan adat fungsi KUA Kecamatan yang di adakan oleh Kementerian agama, Dinas syari'at dan Mahkamah Syariah. Setidak-tidakny a perlu di gagas oleh mahkamah Syariah Langsa
Reply | Reply with quote | Quote
# saifuddin 2013-01-06 13:53
Kementerian Agama hendaknya merangkul lembaga muhakkam ini bukan ungtuk melegalkan, tetapi meleburkan menjadi satu bagian dengan KUA sebagai lembaga Kementerian Agama yang paling rendah yang ada di daerah.
Reply | Reply with quote | Quote
# Chrisnayeti, Badilag 2013-01-07 09:09
Perlunya pendekatan dan musyawarah antara Kementrian Agama dengan msyarakat/pemuk a adat/agama setempat untuk mencari jalan terbaik. Peran Mahkamah Syariah dalam mencari solusi juga penting karena dampaknya juga akan dirasakan oleh mahkamah syriah.
Reply | Reply with quote | Quote
# prihatin 2013-01-07 15:18
sebaiknya ada pembicaraan antara Mahkamah Syariah dengan Kemenag setempat khususnya di wilayah NAD, sehingga dapat ditemukan cara/solusi terbaik bagi masyarakat para pencari keadilan jangan sampai merasa dirugikan atau tidak diakuinya sebagai warga masyarakat,,,,s mg berhasil
Reply | Reply with quote | Quote
# indra Suhardi MS Sab 2013-01-07 15:23
Mencermati buku nikah ala Muhakkam NAD itu, pemerintah segera bertindak untuk menelusurinya karena akibat pembiaran buku nikah ala Muhakkam itu akan membuat ketertiban hukum dlm masyarakat selama ini akan terganggu. selama ini sudah tertib buku nikah hanya dikeluarkan oleh pejabat KUA setempat. haram hukumnya ada buku nikah model lain sepanjang belum ada aturan yg merobahnya. jika perlu polisi harus menyelidiki hal itu dari mana sumbernya. jika perlu dipidana ya kenapa tidak terhadap oknum yg memproduknya.
Reply | Reply with quote | Quote
# Mys PTA Medan 2013-01-11 15:13
Buku Nikah ala Muhakkam NAD yang didapatkan oleh MS Langsa, bukan Kutipan Akta Nikah yang legal, jika ada pihak2 yang mengajukan perceraian terlebih dahulu perlu diitsbatkan nikahnya, dan perlu teliti dan hati2 karena proses nikahnya sesuai dengan syari'at Islam atau tidak, perlu keteletian mengenai wali nikahnya.
Reply | Reply with quote | Quote
# ayep SM PA Tasikmalaya / Singaparna 2013-01-12 16:53
Pada dasarnya bagaimanapun bentuknya, yang penting setiap yang nikah itu syarat dan rukunnya terpenuhi juga dicatat Akang.
Reply | Reply with quote | Quote
# H.Ribat/MS lgs 2013-01-28 08:56
Terima kasih atas komentar dan masukannya.
Reply | Reply with quote | Quote
Add comment

Hubungi Kami

Gedung Sekretariat MA (Lt. 6-8)

Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 ByPass Jakarta Pusat

Telp: 021-29079177
Fax: 021-29079277

Email Redaksi : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Email Ditjen : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Lokasi Kantor

 Instagram  Twitter  Facebook