logo web

Dipublikasikan oleh Hermansyah pada on . Dilihat: 7922

Dirjen Badilag Ketika Menerima Tim AIPJ:

Penyerapan Anggaran Prodeo Perlu Ditingkatkan


Jumlah pencari keadilan yang dilayani secara prodeo di Pengadilan Agama, dengan menggunakan APBN dan APBD, dari tahun ke tahun  terus meningkat.

Jakarta l Badilag.net

Meski jumlah pencari keadilan yang dilayani secara prodeo dari tahun ke tahun terus meningkat, penyerapan anggaran prodeo tahun lalu dan tahun ini di lingkungan peradilan agama tidak terlalu menggembirakan. Hal ini terlihat dari masih adanya sisa anggaran yang tidak terpakai pada tahun lalu dan masih relatif kecilnya penyerapan anggaran pada tahun ini.

“Oleh karena itu, sekarang kami sedang melakukan berbagai upaya agar anggaran itu dapat terserap seoptimal mungkin, antara lain dengan cara melakukan rencana revisi antar satker, untuk kegiatan yang sama,” kata Dirjen Badilag Purwosusilo kepada Hilda Suherman dan Wahyu Widiana dari Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ), Jum’at (20/9/2013) siang di ruang kerja Dirjen Badilag.

Dalam pertemuan itu Dirjen Badilag didampingi Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Tukiran dan Kasubbag Perencanaan Program dan Penyusunan Anggaran Sutarno.

Pertemuan itu berhasil mengidentifikasi sejumlah faktor yang mengakibatkan anggaran prodeo di peradilan agama tidak terserap secara maksimal.

Pertama, banyak aparat PA yang berpendapat bahwa jika biaya proses suatu perkara prodeo kurang dari Rp 300.000 maka sisanya harus dikembalikan ke negara. Ini merupakan pemahaman dari ketentuan yang ada pada SEMA 10/2010.

Oleh karena banyak sekali perkara prodeo yang berupa perkara voluntair yang sederhana, yang biaya prosesnya di bawah Rp 300.000, maka sudah pasti sisa anggaran yang dikembalikan ke negara pun akan besar sekali, walaupun targetnya terpenuhi.

Kasubbag Perencanaan Sutarno mengatakan bahwa ketentuan yang sebenarnya tidaklah demikian, sebab angka Rp 300.000 itu hanyalah perkiraan dalam penyusunan anggaran untuk satu perkara prodeo.

“SEMA tidak menyebutkan angka,” kata Sutarno. Hal ini kerap ia sampaian kepada orang daerah dalam berbagai kesempatan.

Senior Advisor AIPJ Wahyu Widiana melontarkan solusi. “Akan lebih baik lagi jika ada edaran khusus tentang penggunaan biaya prodeo terkait dengan perkiraan Rp 300.000 per perkara ini,” tuturnya.

Kedua, masih banyak masyarakat yang kesulitan dalam mendapatkan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) sebagai syarat untuk mendapatkan fasilitas layanan prodeo.  Penyebab kesulitan ini bisa terjadi karena biaya, waktu pengurusan  atau rumitnya birokrasi. Bahkan masih ada kabar, biaya transport dan lain-lainnya untuk mengurus SKTM justru lebih besar dari biaya perkara yang tidak ditangani secara prodeo.

Menurut Wahyu Widiana, untuk mengatasi hal ini diperlukan adanya kerjasama yang baik dengan LSM yang militan seperti PEKKA, atau sosialisasi khusus terhadap Pemda, agar biaya pembuatan SKTM digratiskan sama sekali.

Ketiga, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya fasilitas prodeo di pengadilan agama. Hal ini antara lain disebabkan karena pimpinan dan aparat pengadilan tidak menyosialisasikannya.

Wahyu Widiana mengungkapkan, keadaan seperti ini juga disebabkan karena masih ada yang beranggapan bahwa pengadilan adalah pasif, tidak boleh mencari-cari perkara. Oleh karena itu, kalau tidak ada masyarakat pencari keadilan yang memerlukan layanan prodeo, PA tidak boleh mencari-cari perkara.

“Memang betul, pengadilan tidak boleh mencari perkara. Namun, jika mempunyai anggaran prodeo, sebaiknya pengadilan menyosialisasikannya kepada pihak dan tokoh-tokoh terkait sesuai dengan ketentuan dan kepatutan. Siapa tahu banyak masyarakat miskin di wilayahnya yang memerlukan,” ujarnya.

Selain alasan di atas, mungkin masih ada alasan lainnya, misalnya karena budaya masyarakat yang tidak mau disebut miskin walau dalam kenyataannya kurang mampu.

Terlepas dari itu semua, karena sudah menjadi program dan tercantum dalam RKAKL, layanan prodeo harus dilaksanakan. Anggaran yang ada perlu dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat tidak mampu dan terpinggirkan.

“Atau, kalau sekiranya pelaksanaan layanan prodeo menemui kesulitan besar, maka pihak otoritas penyusunan program dan anggaran, dalam hal ini Badilag, perlu lebih jeli dengan mengalokasikan anggaran prodeo itu bagi wilayah-wilayah yang betul-betul memerlukan saja secara proporsional. Anggaran itu tidak harus tersebar di seluruh PA,” tandas Wahyu Widiana.

Diapresiasi dunia

Kalau anggaran prodeo yang tidak terserap menimbulkan menurunnya jumlah pencari keadilan yang dilayani, hal ini patut disayangkan, mengingat selama ini jumlah pencari keadilan yang dilayani secara prodeo meningkat terus dan membuahkan apresiasi yang sangat positif dari pihak-pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

Lembaga-lembaga negara donor  yang terkait dengan Mahkamah Agung, seperti AIPJ-AusAID, C4J-USAID, J4P World Bank, Asia Foundation dan lainnya sangat mengapresiasi keberhasilan upaya Mahkamah Agung dalam memberikan layanan gratis kepada pencari keadilan yang miskin, rentan dan terpinggirkan.

Bahkan lembaga PBB, UN Women, dalam laporan resminya yang berjudul “Progress of the World Women in Pursuit of Justice 2011-2012” halaman 75 menyebutkan bahwa peradilan agama yang berada di bawah Mahkamah Agung Indonesia, bersama PEKKA, telah memberikan layanan yang signifikan kepada perempuan. Antara lain karena adanya program prodeo dan sidang keliling.

“Karena itu, sangat kita sayangkan jika kinerja di bidang layanan prodeo ini menurun,” ujar Wahyu Widiana.

Dirjen Purwosusilo memahami betul hal ini. Makanya, dengan segala upaya, pihaknya terus-menerus memberi  motivasi dan arahan kepada lingkungan peradilan agama untuk menjaga bahkan menaikkan kinerja di bidang justice for the poor ini.

Setelah mendapatkan penjelasan dari Dirjen Badilag dan jajarannya, Tim AIPJ dapat memahami keadaan yang sesungguhnya. Tim AIPJ pun mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan Ditjen Badilag.

(AMR)

 

.
Comments  
# h. masruri, ptk 2013-09-24 00:11
Kalau anggaran prodeo yang tidak terserap menimbulkan menurunnya jumlah mata anggaran pada tahun berikutnya maka patut disayangkan, mengingat jumlah pencari keadilan yang dilayani secara prodeo meningkat terus dan membuahkan apresiasi yang sangat positif dari pihak-pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri, dan Lembaga-lembaga negara donor yang terkait dengan Mahkamah Agung, seperti AIPJ-AusAID, C4J-USAID, J4P World Bank, Asia Foundation dan lainnya sangat mengapresiasi keberhasilan upaya Mahkamah Agung dalam memberikan layanan gratis kepada pencari keadilan yang miskin, rentan dan terpinggirkan.
Semoga saja Badilag akan mampu meyakinkan kepada pihak lain bahwa program tersebut sangat penting dan harus terus ditingkatkan.
Reply | Reply with quote | Quote
# M.Yusuf PA Kendarif 2013-09-24 06:12
Untuk lebih optimalnya peruntukan dana Perkara Prodeo sebaiknya pengalokasian anggaran diberikan secara proporsional alias tidak merata kepada semua PA.Selain dari itu harus ada upaya2 khusus untuk itu seperti menggiatkan kegiatan sosialisasi kepada pemerintah setempat dan masyarakat.Lanj utkan
Reply | Reply with quote | Quote
# @ Razak PTA BANTEN 2013-8-11@ 2013-09-24 06:33
saya setuju dengan uraian pa Wahyu Widiana bahwa faktanya masyarakat sangat banyak yang memerlukan pelayanan gratis ( Prodeo ) akan tetapi memang prosesnya yang sulit disebabkan karena birokrasi yang berbelit belit jadi masyarakat yang membutuhkan merasa terkandala dengan birokrasi tersebut
Reply | Reply with quote | Quote
# @ Razak PTA BANTEN 2013-8-11@ 2013-09-24 06:33
saya setuju dengan uraian pa Wahyu Widiana bahwa faktanya masyarakat sangat banyak yang memerlukan pelayanan gratis ( Prodeo ) akan tetapi memang prosesnya yang sulit disebabkan karena birokrasi yang berbelit belit jadi masyarakat yang membutuhkan merasa terkandala dengan birokrasi tersebut
Reply | Reply with quote | Quote
# Jamalaba Malau KPA Gunungsitoli 2013-09-24 07:30
Ass.Benar sekali salah satu penyebab rendahnya penyerapan anggaran prodeo adalah pemahaman dari ketentuan yang ada pada SEMA 10/2010.Bahkan di PA Gunungsitoli ada penyerapan anggaran prodeo hanya Rp. 11.000,- (redaksi dan Materai saja) dan sisanya sudah distor ke kas negara. Untuk itu mohon adanya surat edaran sebagai payung hukum merubah pemahaman dari ketentuan yang ada pada SEMA 10/2010, Trims. wass.....
Reply | Reply with quote | Quote
# ros pta medan. 2013-09-24 10:12
Saya sependapat dengan pak wahyu,memang edaran khusus tentang penggunaan biaya prodeo terkait dengan perkiraan Rp 300.000 perperkara sangat diperlukan,kare na selama ini masih ada pemahaman lembaga kita bahwa uang Rp 300.000 hanya untuk satu perkara dan selebihnya dikembalikan lagi kepada negara.disampin g itu sosialisasi juga penting,bermaca m cara dapat ditempuh untuk mensosialisasik an tentang berperkara secara prodeo,yang penting cara berfikir yang harus dirobah dimana sosialisasi bukan untuk mencari-cari perkara,tetapi sebagai ibadah untuk membantu yang lemah.
Reply | Reply with quote | Quote
# pitirramli/wapan PA.Jambi 2013-09-24 10:28
Posbakum (pos Bantuan hukum)mencakup : 1.Pembuatan surat gugatan atau advis 2.Sidkel(sidang keliling 3.Berperkara cuma2/ prodeo, adalah merupakan bantuan kongkrit negara kepada masyarakat kita yang tidak mampu, baik dalam bentuk finansial maupun non finansial, maka seharusnya Biaya Posbakum ,khususnya biaya prodeo yang sudah ada dalam RKA-KL seharusnya bisa direalisasikan kepada masyarakat miskin, Insya Allah bisa....
Reply | Reply with quote | Quote
# Al Fitri - PA Manna 2013-09-24 10:59
ayo satker2 yg masih tersisa anggaran prodeonya seegra ditingkatkan penyerapan kalu bisa triwulan ke3 ini dah bisa diaats 75%
Reply | Reply with quote | Quote
# Alimuddin M.PA.Denpasar 2013-09-24 14:37
Kekurangpahaman dalam proses penggunaan anggaran prodeo serta keengganan mengekspos dana yang ada merupakan faktor utama.
Reply | Reply with quote | Quote
# mwiaty@pta pdg 2013-09-25 08:30
Perlu kita cari solusi agar anggaran prodeo di PA yg menerima anggaran tsb bisa diserap secara maximal, saya yakin dan percaya Dirjen Badilag Purwosusilo dapat memberikan solusi terbaik utk menjaga bahkan menaikkan Kinerja dibidang justice for the poor ini, semoga beliau diberi kesehatan dan kemampuan untuk itu Amin :roll:
Reply | Reply with quote | Quote
# AFFAN PA. GRESIK 2013-09-25 09:01
kalau di PA. Gresik Jawatimur pelayanan prodeo berjalan lancar sehingga dana prodeo bisa terserap habis
Reply | Reply with quote | Quote
# Rusliansyah - PA Nunukan 2013-09-25 10:38
Segera "lempar handuk" tanda "menyerah" tak dapat menghabiskan/me nyerap anggaran prodeo seluruhnya agar segera direvisi antarsatker.
Semoga pelayanan kepada masyarakat miskin terlaksana dengan baik!
Reply | Reply with quote | Quote
# LA HATI- PTA MALUT 2013-09-25 17:00
memang benar kekurangan pemahaman tentang penggunaan anggaran prodeo bahkan ada pengelola keuangan yang tidak tahu menahu bahwa ada anggaran prodeo dalam DIPA 04 ini juga merupakan faktor penyebab tidak terserapnya anggaran prodeo kedua masyarakat di Maluku Utara terlihat enggan berperkara secara prodeo dimana lebih banyak biaya administrasinya untuk berperkara secara prodeo ketimbang biaya perkaranya
Reply | Reply with quote | Quote
# ayep sm Wk PA Sragen 2013-09-26 15:21
Aduh coba sosialisasikan, yakin banyak tuh terserap
Reply | Reply with quote | Quote
# syamsulanwarptapdg 2013-10-01 07:35
Selain anggaran prodeo yang kurang terserap juga adanya uang Rp.5000 untuk setiap perkara akan tetapi sampai saat ini juknisnya belum ada... la makanya tentu penyerapannya sangat kurang begitupun kinerjanyo untuk itulah coba dicarikan solusinya jangan gara2 uang 5000,- WTP menjadi persoalan lah.
Reply | Reply with quote | Quote
# H.Ambo Asse/PTA.Banjarmasin 2013-10-01 20:23
Sebenarnya penyediaan anggaran untuk perkara prodeo pada DIPA Satker pada dasarnya bermaksud baik dalam memberikan pelayanan hukum, akan tetapi berbenturan dengan beberapa faktor, Pertama : Budaya masyarakat kita malu disebut miskin meskipun ia benar-benar miskin. Kedua : Jarak antara penyedia dana (PA) dengan pemerintah tidak mempunyai jalur koordinasi, bahkan boleh jadi kalau dikomunikasikan dengan pemerintah atau KUA bisa dipandang pengadilan aktif mencari perkara, Jadi menurut saya mungkin kbmijakan keuangan mengenai uang prodeo itu diserahkan kepada Pemerintah, bukan lagi para Satker (Pengadilan) tanpa mengurangi hak-hak simiskin dalam
pelayanan keadilan, persoalan pelayanan terhadap masyarakat simiskin yang akan mencari keadilan pada pengadilan kalau memang miskin dimiskinkan sama sekali tidak perlu ada biaya lagi barulan benar-benar pelayanan, kalau disediakan dana pada satker pengadilan kurang tepat karena yang berhak mengurusi rakyat miskin termasuk perbantuan menuju pengadilan adalah Pemerintah, oleh karena itu mungkin kita mulai meninjau kebijakan, perbantuan perkara simiskin cukup kita menyatakan siap mengadili dengan NOL Rupiah tanpa syarat. trims-
Reply | Reply with quote | Quote
# Drs. Cece Rukmana Ibrahim, SH. PA. Cibadak 2013-10-03 07:30
INSYA ALLAH SOSIALISAI SUDAH BERJALAN, TINGGAL LAGI KESERIUSAN DARI SEMUA PIHAK UNTUK PENANGANAN PERKARA PRODEO HARUS LEBIH DITINGKATKAN LAGI DEMI MELAYANI MASYARAKAT MISKIN/ORANG PINGGIRAN
Reply | Reply with quote | Quote
Add comment

Hubungi Kami

Gedung Sekretariat MA (Lt. 6-8)

Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 ByPass Jakarta Pusat

Telp: 021-29079177
Fax: 021-29079277

Email Redaksi : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Email Ditjen : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Lokasi Kantor

Fanpage