logo web

Dipublikasikan oleh Hermansyah pada on . Dilihat: 7114

Cerai Gugat 59 Persen, Ekonomi Syariah 0,01 Persen


Sepasang suami-istri hendak bercerai di Pengadilan Agama. (Foto: pa-jakartaselatan.go.id)

Jakarta l Badilag.net

Perkara cerai gugat masih sangat dominan di peradilan agama. Dari 404.857 perkara yang diterima 359 Mahkamah Syar’iyah/Pengadilan Agama tahun 2012, sebanyak 238.666 perkara atau 58,9 persen di antaranya merupakan perkara cerai gugat.

Di urutan kedua adalah perkara cerai talak. Selama 2012, 359 pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan agama menerima 107.780 perkara cerai talak atau 26,6 persen dari total perkara yang masuk.

Perkara isbat nikah berada di urutan ketiga. Sepanjang 2012, ada 31.927 perkara isbat nikah atau 7,8 persen dari total perkara yang masuk.

Sementara itu, perkara ekonomi syariah masih terbilang minim. Dari Januari hingga Desember 2012, hanya ada 31 perkara ekonomi syariah yang diterima 359 MS/PA atau 0,01 persen dari total perkara yang masuk.

Berikut ini daftar lengkap jenis perkara yang diterima MS/PA seluruh Indonesia tahun 2012:

NO

JENIS-JENIS PERKARA

JUMLAH PERKARA

PERSENTASE

1

Izin Poligami

993

0,25%

2

Pencegahan Perkawinan

18

0,00%

3

Penolakan Perkawinan Oleh PPN

35

0,01%

4

Pembatalan Perkawinan

284

0,07%

5

Kelalain Atas Kewajiban Suami Istri

19

0,00%

6

Cerai Talak

107.780

26,62%

7

Cerai Gugat

238.666

58,95%

8

Harta Bersama

1.682

0,42%

9

Penguasaan Anak

573

0,14%

10

Nafkah Anak Oleh Ibu

44

0,01%

11

Hak-hak Bekas Isteri

8

0,00%

12

Pengesahan Anak

367

0,09%

13

Pencabutan Kekuasaan Orang Tua

9

0,00%

14

Perwalian

1.312

0,32%

15

Pencabutan  Kekuasaan Wali

18

0,00%

16

Penunjukan Orang lain sebagai wali

147

0,04%

17

Ganti Rugi Terhadap wali

23

0,01%

18

Asal Usul Anak

822

0,20%

19

Penolakan Kawin Campuran

8

0,00%

20

Itsbat Nikah

31.927

7,89%

21

Izin Nikah

380

0,09%

22

Dispensasi Kawin

9.632

2,38%

23

Wali Adhol

1.167

0,29%

24

Ekonnomi Syari'ah

31

0,01%

25

Kewarisan

1.999

0,49%

26

Wasiat

20

0,00%

27

Hibah

74

0,02%

28

Wakaf

16

0,00%

29

Shodaqoh/zakat/Infaq

14

0,00%

30

P3HP/Penetapan Ahli Waris

3.467

0,86%

31

H. Lain-lain

3.322

0,82%

 

Jumlah

404.857

100%

 

Perkara Jinayah Berkurang

Perkara jinayah, yang merupakan kewenangan khusus Mahkamah Syar’iyah di wilayah Nangroe Aceh Darussalam, semakin sedikit. Pada tahun 2011, 20 MS di wilayah NAD menerima 208 perkara jinayah. Sedangkan pada tahun 2012, MS-MS tersebut hanya menerima 111 perkara jinayah.

Ke-111 perkara jinayah tersebut terdiri dari 102 perkara maysir/judi dan 9 perkara khalwat/mesum.

Tidak semua MS menerima perkara jinayah pada tahun 2012. MS-MS yang menerima perkara jinayah adalah MS Langsa (26 perkara), MS Meulaboh (21), MS Idi (15), MS Kualasimpang (12), MS Meureudu (10), MS Tapaktuan (8), MS Lhoksukon (8), MS Sigli (4), MS Lhoksuemawe (3), Sinabang (2), MS Banda Aceh (1) dan MS Jantho (1).

(hermansyah)

.
Comments  
# Faizal Kamil. KPA Bengkalis 2013-04-03 12:18
Meskipun Ekonomi Syariah 0,01 persen yang ditangani oleh Peradilan Agama, kita harus tetap "ready for use" , menyiapkan ilmunya melalui pelatihan, belajar otodidak, banyak mengikuti seminar tentang ekonomi syariah, agar suatu saat kita dihadapkan persoalan ekonomi syariah kita akan menguasai permasalahannya .
Reply | Reply with quote | Quote
# Ismail Paisuly, PA Masohi 2013-04-03 12:29
Memang perkara CG lebih dominan, hal ini berbanding lurus dengan KDRT yg kian marak, malah sebenarnya masih banyak kaum hawa (Ibu-ibu) yg sudah jatuh tertindih tangga pula, sudah teraniyaya, tdk punya biaya untuk dpt mengajukan perkara, makanya alokasi anggaran untuk perkara prodeo benar-benar terus ditingkatkan dan hrs disosialisasika n kepada pencari keadilan terutama yg ekonominya termarginalkan.
Reply | Reply with quote | Quote
# Masrinedi-PA Painan 2013-04-03 12:47
Alhamdulillahir abbil'alamin. :-)
Jazakallah atas infonya mas Her.
Semoga sangat bermanfaat bagi kita semua.
Semakin meningkatnya jumlah perkara yang masuk ke PA di satu sisi menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat muslim Indonesia di samping bertambah bagusnya pelayanan di PA.
Di sisi lain tentunya kita prihatin meningkatnya angka perceraian pertanda rapuhnya keutuhan rumah tangga masyarakat muslim Indonesia.
Tentu saja data ini sangat berguna dan sebagai bahan kajian bagi pihak yang berkompeten.
Reply | Reply with quote | Quote
# Munir-PA.Kis 2013-04-03 13:26
Banyaknya perkara yang masuk ke Pengadilan Agama, sebenarnya bukanlah suatu hal yang patut kita banggakan, kita sangat berharap agar kesadaran masyarakat untuk bisa menyelesaikan persoalan secara damai dan kekeluargaan adalah merupakan prestasi yang patut dibanggakan. Namun kita sebagai warga Peradilan Agama selalu siap untuk menyelesaikanny a.
Reply | Reply with quote | Quote
# Natsir Asnawi, PA Jogja 2013-04-03 14:39
Boleh minta informasi lebih detail ga, 31 perkara ekonomi syariah itu dari PA mana saja? Apakah sudah ada putusan yang positif (kabul atau tolak)? Sangat berharap nanti bisa di share jadi segenap apara t PA lebih siap ke depannya dengan peningkatan volume kasus khusus bidang ekonomi syariah...Terim a kasih.
Reply | Reply with quote | Quote
# Al Fitri - PA Manna 2013-04-03 14:53
minimnya perkara ekonomi syariah karena masih terdapat dualisme penyelesaiannya ada yg ke PA dan ada yg ke PN, makanya minim perkara tersebut...
Reply | Reply with quote | Quote
# Rio PA Sengeti 2013-04-03 15:32
Kita tidak berharap banyak aqad pada bank syariah yang bermasalah, sehingga diajukan ke pengadilan, namun yang kita harapkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah mutlak dilakukan di Peradilan Agama, karena kontrak perjanjian yang digunakan oleh bank sudah berupa kontrak jadi/baku, maka ketentuan-keten tuan yang dimuat di dalamnya mesti merujuk kepada ketentuan pokok, bukan ketentuan subsider.
Reply | Reply with quote | Quote
# andi muliany hasyim 2013-04-03 20:22
dari prosentase perkara yang diselesaikan di pengadilan Agama jika dikomulasikan cerai gugat (59,59%) dan cerai talak (26,62 %) yang dari tahun ketahun angka perceraian makin meningkat dan lebih mencengangkan betapa meningkatnya cerai gugat. Dan bagaimana dengan salah satu prinsip perceraian dalam UU perkawinan adalah "mempersulit terjadinya perceraian", jika demikian bagaimana upaya menanggulangi eskalasi perkara perceraian dan lebih khusus cerai gugat
Reply | Reply with quote | Quote
# Ambo Asse, HATI Banjarmasin 2013-04-04 04:23
Selain perkara ekonomi syariah memang jarang, juga ada pandangan bAHWA SEBAGIAN BESAR Hukum Materil Ekonomi Syariah, belum siap katakan sebagai contoh : Hukuim Perjanjian sYARIAH, Hukum Dagang Syariah, Hukum Tarnsaksi keuangan Syariah, dll., sebagai sorotan itu bukan berarti Hakim Agama tidak bisa/tidak dapat mengadili, dan bukan Pengadilan Agama tidak punya kewenangan, tetapi lebih dominan keraguan pencari keadilan dengan Hukum Materiil bagaoimana bentuknya yang bharis ditegakkan, kalau menggunakan Buku II BW (tentang {Perjanjian) atau Hukum Dagang Barat, maka apasih bedanya kalau diadili saja pada Pengadilan Umum, ini yang peroblemnya ada dimasyarakat. trims.
Reply | Reply with quote | Quote
# H.BARMULA PTA AMBON 2013-04-04 07:00
Perkara ekonomi syariah di PA sangat minim, 0,01% ini menunjukan bahwa perlu ada sosialisasi kpd masyarakat karena masyarakat belum tahu persis, bahwa di Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk mengajukan perkara Ekonomo Syariah. Tapi disisi lain seorang Hakim harus punx bekal yg banyak tentang pengatahuan E.Sy. Tentunya jg yg Non Hakim harus dituntun untuk belajar pula.
Reply | Reply with quote | Quote
# Alimuddin M. PA.Denpasar 2013-04-04 08:44
Satker yang paling banyak memberikan kontribusi sampai Itsbat nikah berada pada peringkat III adalah PA-PA di NTB, terutama Lombok. Semoga ke depan perkara itsbat nikah ini dapat ditekan dengan cara antara lain SOSIALISASI UU Perkawinan dan KHI.
Reply | Reply with quote | Quote
# daswir tanjung 2013-04-04 15:09
Sebagian besar perkara yang diselesaikan di Peradilan Agama adalah perkara cerai dan sedikit sekali perkara ekonomi syari'ah, sekarang surat edaran MA tentang albitrase ekonomi syari'ah perlu ditinjau kembali kalau perlu dicabut, kita harus berpegang dengan isi Undang Undang, bukan penjelasannya. dalam perkara cerai kita juga dalam pemeriksaannya harus dilakukan secara mendalam, bukan secara sumir, disesuaikan dengan hukum acara perdata yang berlaku.
Reply | Reply with quote | Quote
# Ujang Jamaludin PA Kuningan 2013-04-07 21:39
Semoga ke depan kasus yang ditangani Peradilan Agama bervarian dengan kuantitas (jumlah)yang berimbang, tidak hanya cerai talak dan cerai gugat yang menonjol, serta kualitas (bobot) perkara yang dapat mengasah ketajaman analisis pertimbangan hukum.
Reply | Reply with quote | Quote
# A.AZIZ MS.LHOKSUKON 2013-04-09 08:12
banyaknya perkara yang masuk ke Pengadilan khususnya pa. menunjukan bahwa masyarakat sekarang semakin sadar tentang haknya, kepercayaan terhadap pengadilan semakin tinggi,kalau dulu terjadi sengketa keluarga bercerai dibawah tangan tanpa melalui pengadilan, isteri terkesan tidak berdaya, dan menerima apa adanya, namun sekarang seiring dengan perkembangan zaman keadaan berubah masyarakat berani mempertahankan haknya melalui pengadilan
Reply | Reply with quote | Quote
# Muchlis.PA.Tanjungpandan 2013-04-09 09:05
perkara ekonomi syariah yang masih minimditangani oleh peradilan Agama.hal ini banyak memerlukan sosialisasi tentang ekonomi syariah yang sudah menjadi kewenangan peradilan Agama.karena hal tersebut memang masih sangat perlu pensosialisasia annya.sebab parapelaku ekonomi yg berbasis syariah masih banyak belummengetahui hal tersebut.
Reply | Reply with quote | Quote
Add comment

Hubungi Kami

Gedung Sekretariat MA (Lt. 6-8)

Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 ByPass Jakarta Pusat

Telp: 021-29079177
Fax: 021-29079277

Email Redaksi : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Email Ditjen : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Lokasi Kantor

Fanpage