logo web

on . Dilihat: 7888

Benarkah Hakim di Daerah Menolak Hasil Bimtek?

Bandung | Badilag.net


Muncul temuan ada beberapa kalangan hakim di daerah yang menolak hasil bimtek kompetensi yang selama ini diselenggarakan oleh Ditjen Badilag. Mereka beralasan karena ada beberapa hasil bimtek yang dianggap bertentangan dengan isi Buku II yang selama ini menjadi pedoman.

Hal ini terungkap ketika sesi tanya jawab Dirjen Badilag dengan peserta bimtek kompetensi hakim peradilan agama (angkatan I), di Bandung, Selasa (2/4/2013).

Salah seorang peserta hakim tinggi menceritakan bahwa waktu itu temannya sesama hakim tinggi pernah mengikuti bimtek. Sudah menjadi kebijakan bahwa siapapun yang pernah mengikuti pelatihan wajib membagikan ilmunya di PTA tersebut.

Namun dalam presentasinya, ada beberapa hasil bimtek yang terbilang baru dan kurang sesuai dengan isi Buku II dan oleh hakim tinggi yang lain menyatakan kurang setuju.

"Oleh beberapa hakim tinggi yang lain, mereka menyatakan tidak mau menerima hasil bimtek dan lebih memilih mengacu kepada Buku II," ujar salah seorang peserta memberikan alasan.

Menanggapi temuan tersebut, Dirjen Badilag Purwosusilo menjelaskan bahwa hasil bimtek sama sekali tidak bertentangan dengan Buku II. Menurutnya, memang ada beberapa temuan-temuan baru dalam kegiatan Bimtek ini yang tidak tercantum di dalam Buku II tersebut.

"Dengan perkembangan hukum sekarang ini, hasil bimtek bisa dijadikan pedoman sekaligus meluruskan apa yang belum diatur di dalam Buku II," jelas Purwosusilo memberikan alasan.

Purwosusilo juga tidak membantah bahwa masih ada beberapa hakim, baik tingkat banding maupun tingkat pertama yang tetap berpedoman ke Buku II, walaupun sudah ada penambahan baru dari hasil bimtek.

"Wajar saja, mungkin mereka belum pernah mengikuti bimtek sehingga belum tahu ada perubahan terbaru," ujarnya.

Temuan tersebut antara lain, di dalam buku II tertulis "Berita Acara Persidangan", namun berdasarkan hasil bimtek berubah penulisan menjadi "Berita Acara Sidang". Selain itu di dalam buku II, alat bukti tertulis belum diberi nomor halaman, namun berubah alat bukti tertulis diberi nomor halaman dan disusun secara kronologis.

Purwosusilo mengatakan sejatinya Buku II harus direvisi setiap tahun untuk mengikuti perkembangan yang ada.

Perlu diketahui bahwa sejak tahun 2011, Ditjen Badilag khususnya Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama telah melakukan bimbingan teknis terhadap 556 orang tenaga teknis. Mereka terdiri dari hakim, kepaniteraan dan kejurusitaan.

Berikut data yang diperoleh dari Subdit Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan:

TAHUN BIMBINGAN TEKNIS KOMPETENSI JUMLAH
HAKIM KEPANITERAAN KEJURUSITAAN
2011 122 99 29 250
2012 186 60 - 246
2013 30 30 - 60
JUMLAH 338 189 2 556

 

(ws)

Berita terkait :

Hakim Agung Prof Abdul Manan Ingatkan Delapan Hal Penting | (4/7/2012)

122
186
30
338
.
Comments  
# AHP - MS Aceh 2013-04-03 23:09
Perlu ada penegasan dari pimpinan untuk mengikuti hasil bimtek yang dilaksanakan selama ini. Agar Buku II selalu direvisi sesuai dengan perkembangan, sehingga sejalan dengan hasil bimtek dan tidak ada lagi perbedaan antara Buku II dengan materi bimtek.
Reply | Reply with quote | Quote
# Ambo Asse, HATI Banjarmasin 2013-04-04 04:00
Sebenarnya tidak jelas adanya hakim di daerah yang menolak Bintek, yang ada adalah adanya pandangan kekuatan hukum Buku II Tu Bintek, tidak ada penjelasan yang disampaikan seperti pak Dirjen jelaskan bahwa Bintek adalah juga bagian dari pedoman yang melengkapi buku II, rata-rata peserta Bintek dalam mensosiaisasika n hasil pelatihannya terkesan otoriter dan memaksakan dengan dasar ini kata Prof Mannan, ini kata pa Tuada, ini kata pak Dijen, kemudian kalau pelatih bintek itu diajak berfikir bukan berfikirnya yang menjadi pokok, orang yang berfikir lain dipandang menolak Bintek, pada hal kemampuan mensosialisasik an Hasil Bintek tidak sama dengan aslinya, dan kalau dibantah langsung melapor ke KPTA, DIRJEN bahkan munkin kepada Prof Manna, tersisilah dia itu dalam pentas diskusi atau mungkin panggilan Bintek dll. kalau dia bersalah dan terkesan tidak menerima Bintek panggil ia mengikuti Bintek untuk menerima langsung dari aslinya,trims.
Reply | Reply with quote | Quote
# LA HATI- PTA MALUT 2013-04-04 04:51
" Demi Kelancaran " Proses baik penerimaan, penanganan,peny elesaian, perkara Bimtek harus jalan terus, hanya saja mungkin systemnya yang nantinya berubah,
Reply | Reply with quote | Quote
# Mahzumi PA Fakfak 2013-04-04 05:54
Benar apa yang disampaikan pak Dirjen, bahwa buku II bukanlah satu2nya pedoman yang sudah final,yang tidak bisa disempurnakan atau diluruskan serta dilengkapi dengan adanya perkembangan hukum, tetapi harus disesuaikan dan disempurnakan sesuai dengan situasi dan kondisi terkini
Reply | Reply with quote | Quote
# H.BARMULA PTA AMBON 2013-04-04 06:10
Memang ada buku II hasil revisi, yang sering jg PTA Ambon melaksanakan diskusi setelah ada hakim Tinggi yang selesai Bintek yang tujuannx supaya ada persamaan persepsi, sebab dengan adanya bintek menjadi tolak ukur/pedoman yang tujuannx mengacu pada buku II.Kesimpulannx tdk ada beda dengan hasil bintek.
Reply | Reply with quote | Quote
# Pa. Yadi. PTA, Ambon 2013-04-04 06:13
Saya pikir permasalahan seperti ini tidak perlu terjadi terutama internal hakim PA. Yg perlu menjadi perhatian Bdilaq adalah segera melakukan revisi buku II yg sdh tdk lagi relevan dgn kondisi saat ini, seperti yg dipermasalahkan di atas. Sebenarnya hsl dari pada hakim, kepaniteraan dan kejurusitaan yg mengikuti pelatihan sepulangnya di daerah masing-masing sdh hrs disosialisasika n. Implementasi hsl pelatihan sepertinya blm sampai ke bawah. Blm lagi bicara persepsi atau persamaan pandang. Krn itu kt hrs bekerja krs utk menghasilkan kualitas.
Reply | Reply with quote | Quote
# Abd.Hafid- PA.Mamuju 2013-04-04 06:28
Beberapa teman berpendapat bahwa semestinya hasil Bintek diperlakukan setelah ada semacam Tulisan Notulen hasil Bintek angkatan keberapa, tgl, bulan dan dimana dilaksanakan supaya kalo ada yg kurang menerima hasil Bintek maka teman yg sdh mengikuti Bintek bisa menunjuk bahwa ini hasil Bintek yg dilaksanakan di.....
Reply | Reply with quote | Quote
# M.Jamil, PA. Dompu 2013-04-04 06:35
memang benar apa yang disampaikan pak dirjen Buku II setiap tahun direvisi tp. yang lebih penting adl hasil Bintek harus bisa sampai kpd Hakim di PA, krn yg banyak menangani perkara dg perlu adanya solusi ttg perkembangan baru adl Hakim di PA.
Reply | Reply with quote | Quote
# Irfan@PA.Mks 2013-04-04 07:09
sedikit memberikan kontribusi pemikiran...bah wa ada baiknya setiap bimtek yang telah dilaksanakan, bahan materi ataukan hasil notulensinya diupload diweb badilag dlm bentuk e-doc...sehingg a dapat menjadi bahan evaluasi/masuka n/pemikiran-pem ikiran jika nantinya dilaksanakan kegiatan yang sama tuk angkatan berikutnya.
Reply | Reply with quote | Quote
# Faisal PA-Larantuka 2013-04-04 07:29
Ada baiknya perubahan atau penambahan isi buku II berdasakan hasil bimtek disampaikan ke masing-masing PA dalam bentuk hard copy / soft copy sehingga perubahan atau penambahan tersebut dapat dipedomani dan dipertanggungja wabkan.
Reply | Reply with quote | Quote
# Ali Mhtrm@PA-TR 2013-04-04 07:43
Sah-sah aja...berbeda pendapat, tp klo masalah sikap dan kebijakan; harus "Sami'na wa ato'na"...
Reply | Reply with quote | Quote
# Al Fitri - PA Manna 2013-04-04 07:52
sebagai seorang hakim jangan terlalu menjadikan Buku II sebagai acuan baku, namun oleh karena hukum itu berkembang maka Buku II harus juga mengikuti perkembangan hukum...
Reply | Reply with quote | Quote
# Ismail Paisuly, PA Masohi 2013-04-04 08:10
Untuk mengejar ketertinggalan isi Buku II yg selama ini menjadi pedoman polabindalmin bagi kita, maka sy sarankan agar Ada Contem Buku II online, agar secepatnya dapat direvisi bila ada perkembangan baru, sebab kalau merevisi buku II dalam bentuk fisik akan memakan waktu bahkan juga banyak biaya.
Reply | Reply with quote | Quote
# Mursyid Syah-MS Kualasimpang 2013-04-04 08:24
Tidak ada buku yg aptudate sepanjang zaman (termasuk Buku II) krn itu revisi terhadapnya merupakan keniscayaan. Bimtek2 yg dilaksanakan hasilnya harus dibukukan dan disosialisakan kpd semua aparatur Peradilan, sehingga jika terjadi perbedaan Buku II dg hsl2 Bimtek dpt dikomunikasikan lebih lanjut untuk mencari solusi terbaik. Bimtek2 hrs dilakukan utk seluruh aparatur peradilan agama utk peningkaan kemampuan SDM.
Reply | Reply with quote | Quote
# Heriyah PA Sengkang 2013-04-04 08:34
Bukan berarti hakim di daerah menolak hasil bimtek, akan tetapi hasil bimtek itu yang tidak tersosialisasik an dengan baik, setiap bintek itu paling hanya diikuti 2 org hakim dari setiap wilayah PTA, setelah kembali peserta tersebut hanya mengadakan sosialisasi di satkernya masing-masing, itu pun hanya dianggap sebagai wacana karena tidak ada hasil tertulis yang dibukukan. Dan kalau hanya dimasukkan di web badilag, yang baca hanya yang buka web, yang tidak buka tentu tidak tahu. Kesimpulannya hakim di daerah sudah mengambil buku II sbg pedoman, jadi yang bisa memansuh buku II harus berbentuk Buku juga, atau setiap ada hal baru hasil bintek dibarengi dengan revisi buku II.
Reply | Reply with quote | Quote
# Alimuddin M. PA.Denpasar 2013-04-04 08:39
Kita berharap, bintek semakin menambah wawasan dan cakrawala berfikir kita dalam bekerja, bukan malah mempertentangka n hal-hal yang tidak SIGNIFIKAN.
Dalam bahasa Fiqh, ada ushul dan furu', lah! yang furu' tidak usah diperdebatkan, karena tidak bisa selesai sampai kiyamat.
Reply | Reply with quote | Quote
# RS.MS.Aceh 2013-04-04 10:06
Untuk semua Hakim agar dapat menyamakan perspsi harus mengetahui 8 (delapan) macam hal penting seperti yang telah disampaikan oleh YM.Bapak Prof.Abd.Mannan , beberapa waktu lalu Bintek di Bandung, sehingga tidak ada lagi perbedaan.
Reply | Reply with quote | Quote
# Lilik Muliana PA Kraksaan 2013-04-04 10:39
besar harapan kami setiap hasil Bimtek bisa diuploud di "BADILAG NET" agar dpt disimak oleh semua warga peradilan, ketika ada sosialisasi di tingkat banding tdk ditemukan perbedaan shg menjadi debateble yg tdkada ujungnya, smg teman2 yg menolak hasil Bimtek membaca berita ini dan menyimak jawaban P Dirjen.
Reply | Reply with quote | Quote
# djazril darwis pta babel 2013-04-04 10:49
Agar jangan terjadi lagi penolakan Hasil BIMTEK oleh Hakim yang belum/tidak ikut BIMTEK atau terhadap hal-hal yang baru dan untuk penyamaan persepsi, sebaiknya BADILAG membuat EDARAN mengenai hal tersebut atau minimal Pimpinan PTA/Masya Prov,yang membuat Surat/Petunjuk tertulis kepada PA/Masya di wilayahnya, bukan hanya sekedar Petunjuk Lisan.
Reply | Reply with quote | Quote
# Nadimah PA Bkl 2013-04-04 10:56
Benar kata pak dirjen Buku II sudah berapa kali direvisi,dan yang sangat penting hasil Bintek harus bisa sampai kpd Hakim di PA untuk dipedomani dan diterapkan.
Reply | Reply with quote | Quote
# Abd. Salam PA. Sidoarjo 2013-04-04 11:35
Buku II atau hasil BIMTEK bukanlah Al-Qur-an.
Dalam beracara acuannya adalah Hukum Acara (HIR dan RBg)sebagai instrumen hukum publik. Jika terjadi perbedaan antara Buku II dan hasil BIMTEK, maka kita harus mencerna ulang kemudian kita pilih salah satu kita anggap bagus, agar terjadi keseragaman, walaupun seragam itu juga bukan keharusan.
Reply | Reply with quote | Quote
# Rio PA Sengeti 2013-04-04 13:51
Kalau bisa sama kenapa harus berbeda, namun jika terjadi perbedaan selama memiliki dasar yang sah, bukanlah suatu hal yang salah.
Reply | Reply with quote | Quote
# cikbasir 2013-04-04 14:04
sy stuju kl dikatakan masih bnyak hasil bimtek yg kadang kurang pas dg buku II...mnurt sy persoalannya bukan pd mau menerima atau menolak...tp yg terpenting & sgera ditangani harus ada kesamaan (kesatuan) pandang, prinsif dan cara dlm menangani perkara,..slm ini dlm bnyk hal masih terdapat perbedaan antara satu PA dg PA lainnya dlm menyelsaikan perkara...dan yg disampaikan oleh para hakim yg ikut bimtek pun sering tidak sama...krn itu perlu ada buku pedoman ..krn biasanya yg beredar justeru yg disampaikan para penatar secara lisan..bukan yg tertulis.. sehingga sulit diuji kebenarannya... .
Reply | Reply with quote | Quote
# daswir tanjung 2013-04-04 15:03
Perlu di evaluasi, kenapa ada Hakim di daerah menolak hasil Bintek,mungkin bintek yang dilakukan tidak tegas, tidak ada kemajuan, atau materinya masih jalan ditempat, seharusnya materinya dari waktu ke waktu harus ada perubahan dan peningkatan termasuk pemateri juga harus diisi oleh Hakim Agung/mantan Hakim Agung yang ahli di bidang hukum Acara perdata. maka Badilag harus mencari tahu, kenapa ada Hakim di daewrah menolak hasil bintek. evaluasi lebih baik supaya ada solussi yang terbaik demi kemajuan Peradilan Agama ke depan.
Reply | Reply with quote | Quote
# mwiaty@ptapdg 2013-04-04 15:51
Bintek yg dilaksanakan khususnya angk I relevan untuk hakim pengawas baik itu pengawas bidang maupun pengawas daerah materinya polabindalmin (SIADPA) dan juga buku II untuk peningkatan kemampuan SDM hakim tinggi yg diberdayakan dan hakim pengawas bidang sangat bermamfa'at sekali diharapkan semua hakim tinggi dapat panggilan mengikuti bintek tsb. :-?
Reply | Reply with quote | Quote
# andi muliany hasyim 2013-04-04 18:49
hasil bintek belum tentu disosialisakan oleh peserta yang telah mengikuti bintek secara merata dan bisa juga tehnis penyapaian yang berbeda mengakibat hasil serapan berbeda, oleh karena itu Perubahan / penyempurnaan Buku II sejalan dengan materi bintek perlu segera diterbitkan sehingga hakim, panitera, juru sita yang belum mengikuti bintek tidak ketinggalan dalam mengaplikasikan perubahan-2an yang ada.
Reply | Reply with quote | Quote
# waljon siahaan PA Cimahi 2013-04-04 22:58
menarik memang, jika hasil bintek harus diikuti. Persoalannya adalah apakah hasil bintek bisa dijadikan sumber acuan dalam penyelenggaran administrasi peradilan, apalagi beracara? sebeltulnya, persoalannya sederhana, ketika ada temuan baru, mestinya, dituangkan dalam Surat Edaran MA, paling tidak SE TUADA, sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan mengikat
Reply | Reply with quote | Quote
# *amboina# 2013-04-06 12:37
*amboina#
sudah saatnya Badilag mensosialisasik an hasil bimteknya via web badilag.net sehingga dapar dipelajari oleh semua hakim dan aparat Peradilan Agama meskipun tidak ikut Bimtek akibat keterbatasan anggaran. bisa tidak bisaa harus bisa!
Reply | Reply with quote | Quote
# Muhammad Natsir Mizziy Basith 2013-04-06 14:37
Beberapa hal yang ingin saya sampaikan:
1. penggunaan kosakata: daerah, sebaiknya tidak digunakan. setiap bahasa memiliki makna tersendiri, konteks dan rasa. saya pribadi memandang tidak tepat, terkesan arogan dan superior. meminjam term TTN/ AN, daerah disebrangkan dengan pusat. toalk ukuran dan parameternya apa?
2. sebenarnya, terlalu simplisistik dan kasuistik bila dari satu dua peristiwa digeneralisasi, dan jangan lupa, banyak hal yang perlu dievaluasi kembali perihal faktor penyebab jika hal tsb benar adanya. yang penting, konsep dan dasar yang jelas. bisa dipertanggungja wabkan. karena, jangankan hasil bimtek, UU pun bisa dikesampingkan, tentu dengan syratt2 ttt.
3. saya pernah baca buku notulensi semacam bimtek tahun jadul. pemmpin sidangnya Prof. Zainal Asikin. soal, penanggap, penjawab terinci secara jelas.

seemntara sekian dulu. mohon maaf bila salah kata.
Reply | Reply with quote | Quote
# Ujang Jamaludin PA Kuningan 2013-04-07 21:56
Hasil kajian Bintek sangat diperlukan dalam upaya pembinaan kualitas SDM dan harus ditularkan kepada yang lain yang tidak/belum mengikuti Bintek. Jika Hasil Kajian Bintek akan dijadikan ACUAN BERSAMA maka hal tersebut sudah masuk ke dalam ranah wilayah kewenangan PARA REGULATOR.
Reply | Reply with quote | Quote
# MARZUQI/PTA.Bjm 2013-04-08 07:13
Rupanya Buku II perlu segera derefisi, sehingga tidak terjadi lagi kesalah fahaman antara para pengguna administrasi dan H Acara di peradilan.
Reply | Reply with quote | Quote
# M.Yusuf PA Kendari. 2013-04-09 07:31
Ya kalau ada hakim yang tidak bersedia menerima hasil bimtek,mungkin karena yang bersangkutan belum tersentuh dengan bimtek.Buku II perlu revisi
Reply | Reply with quote | Quote
# dodi / Tabanan 2013-04-09 07:52
ketika para YM bapak-bapak hakim tinggi saja sudah berbeda pendapat bagaimana dengan kami hakim-hakim junior yang masih membutuhkan bimbingan..?
Reply | Reply with quote | Quote
# dodi / Tabanan 2013-04-09 07:53
ketika para YM bapak-bapak hakim tinggi saja sudah berbeda pendapat bagaimana dengan kami hakim-hakim junior yang masih membutuhkan bimbingan..? :sad:
Reply | Reply with quote | Quote
# Syamsulbahri PA Mks 2013-04-09 13:45
Buku II tentu bukan harga mati, tapi masih perlu pemikiran baru demi perkembangan... sukses...
Reply | Reply with quote | Quote
# Arwin PA Sangatta 2013-04-11 08:10
Sependapat dengan YM Dodi PA Tabanan. Jika ada hal-hal baru dari bintek, seprti BAP berubah menjadi BAS atau apapun yang ternyata tidak terdapat dalam buku II, seyogyanya ada surat edaran dari mahkamah agung (tuada uldilag) atau dari Dirjen Badilag. Sehingga ada dasar bagi kami untuk menerapkannya.. ...
Reply | Reply with quote | Quote
# ayep sm PA Tasikmalaya / Singaparna 2013-04-11 20:16
Selama ada di Buku II, kita ikuti, kalau tidak ada baru ijtihad di bintek.
Reply | Reply with quote | Quote
Add comment

Hubungi Kami

Gedung Sekretariat MA (Lt. 6-8)

Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 ByPass Jakarta Pusat

Telp: 021-29079177
Fax: 021-29079277

Email Redaksi : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Email Ditjen : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Lokasi Kantor

Fanpage