logo web

Dipublikasikan oleh Hermansyah pada on . Dilihat: 8063

Badilag-AIPJ Diskusikan Agenda Pertemuan dengan Bimas Islam dan Dukcapil


Jakarta l Badilag.net

Dua konsultan Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ), Wahyu Widiana dan Cate Sumner, berkunjung ke Badilag, Senin (17/6/2013). Keduanya diterima Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama H. Tukiran, SH, MM dan jajarannya.

Berdiskusi di Laboratorium SIADPA, kedua belah pihak membahas pertemuan penting yang difasilitasi AIPJ pada Rabu (19/6). Selain melibatkan Badilag, pertemuan tersebut juga melibatkan perwakilan Bimas Islam Kemenag, Dukcapil Kemendagrai dan sejumlah pimpinan PA.

“Agenda utama pertemuan nanti adalah merumuskan layanan satu atap untuk memperoleh identitas hukum atau legal identity,” kata Wahyu Widiana.

AIPJ berharap agar pertemuan tersebut menghasilkan semacam standard operating procedure sidang isbat nikah oleh PA, pencatatan perkawinan oleh KUA dan penerbitan akta kelahiran oleh Dukcapil yang dilaksanakan secara terpadu.

Mengenai isbat nikah, beberapa isu krusial yang akan dibahas dalam pertemuan nanti ialah penggunaan hakim tunggal, pemanggilan secara kolektif dan masa inkracht.

“Kalau bisa hakim tunggal, itu bagus sekali, karena bisa menghemat biaya,” kata Cate Sumner.

Pemanggilan para pihak secara kolektif juga dapat menghemat biaya. “Misalnya ada 20 orang dipanggil bersama-sama, tidak seperti panggilan sidang pada umumnya,” ujar Wahyu Widiana.

Soal masa inkracht penetapan isbat nikah, AIPJ berharap agar tidak sampai 14 hari. “Perlu ada payung hukum mengenai hal ini,” tandas Wahyu Widiana.

Mantan Dirjen Badilag itu menambahkan, pertemuan nanti juga dimaksudkan untuk menindaklanjuti MoU antara Badilag dan Bimas Islam yang telah ditandatangani beberapa waktu lalu.

Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama H. Tukiran, SH, MM merespons positif rencana pertemuan tanggal 19 Juni itu.

Ia mengusulkan agar perwakilan PA dilibatkan juga dalam pertemuan nanti supaya ada masukan dari pengalaman di lapangan.

Badilag dan AIPJ sepakat, PA-PA yang akan dilibatkan ialah PA Cibinong, PA Jakarta Pusat dan PA Jakarta Timur.

SMS Gateway dan website

Dalam kunjungannya ke Badilag kali ini, Wahyu Widiana dan Cate Sumner juga menyempatkan diri mengecek data pelaksanaan layanan prodeo dan sidang keliling di SMS Gateway.

“Perlu ada pemilahan data mengenai layanan prodeo dan sidang keliling yang dibiayai DIPA Mahkamah Agung dan non-DIPA Mahkamah Agung,” ujar Cate Sumner, saat mengecek aplikasi yang telah dikembangkan oleh tim dari Badilag itu.

Hal lain yang sempat didiskusikan ialah pertukaran link dan berita pada situs badilag.net dan situs aipj.or.id.

AIPJ ingin agar informasi-informasi yang terkait dengan peradilan agama di situs AIPJ dapat diakses warga peradilan agama melalui badilag.net.

(hermansyah)

.
Comments  
# Rusliansyah - PA Nunukan 2013-06-17 13:20
Wacana sidang satu atap untuk perkara itsbat nikah yang digelontorkan Pak Dirjen beberapa waktu lalu sudah mendekati "finishing".
MoU antara Badilag dan Kemenag sudah diteken beberapa waktu lalu.
Aturan hukum acara seperti yang tercantum dalam SEMA No.6 Th.2012 yang dihapus itu, coba kembali diterapkan di PA.
Ada beberapa PA yang sudah "mendahului" sidang satu atap ini.
Semoga one roof justice rule segera terbit dan terealisasi!
Reply | Reply with quote | Quote
# h. masruri, ptk 2013-06-18 08:23
Selamat atas agenda pertemuan yang telah direncanakan yang membahas tentang kerja sama antara Badilag dan Bimas Islam Kemenag serta Dukcapil Kemendagri, semoga saja segera terealisir untuk melayani masyarakat yang kurang mampu tentang Isbat nikah dan pembuatan akta kelahiran secara serentak, semoga berhasil dengan baik, Untuk pak Wahyu Widiana Semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberkahi Bapak, dalam berpartisipasi aktif melalui AIPJ demi kemajuan PA, untuk layanan satu atap untuk memperoleh identitas hukum atau legal identity semoga segera terwujud. Aamiin YRA
Reply | Reply with quote | Quote
# Masrinedi-PA Painan 2013-06-17 13:29
Alhamdulillahirabbil'alamin.
Walapun sudah pensiun, namun atensi dan perhatian pak Wahyu Widiana tetap terpatri indah dengan bukti nyata terus bersemangat untuk memajukan PA sebagai konsultan Australia-Indon esia Partnership for Justice (AIPJ) bersama ibuk Cate Sumner. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberkahi Bapak Wahyu dalam berpartisipasi aktif melalui AIPJ demi kemajuan PA ke depannya dan usaha untuk layanan satu atap untuk memperoleh identitas hukum atau legal identity terwujud. Aamiin YRA !
Reply | Reply with quote | Quote
# Abd. Faqih PA Buol Sulteng 2013-06-17 13:36
Suatu program yang sangat baik, mengingat di daerah masih banyak yang membutuhkan solusi hukum terkait dengan istbat nikah
Reply | Reply with quote | Quote
# AFFAN PA. GRESIK 2013-06-17 13:45
semoga diskusi yang akan dilakukan oleh BADILAG-AIPJ dengan BImas Islam dan Dukcapil menghasilkan kesepakatan yang memudahkan bagi rakyat pencari keadilan dalam mengurus identitas dirinya dan keluarganya
Reply | Reply with quote | Quote
# M ZAKARIA, PA Natuna 2013-06-17 13:45
Selamat atas agenda pertemuan yang direncanakan, mudah-mudahan PA Natuna juga dilibatkan, karena persoalan dipulau sangat pelik tidak sama persis dengan persoalan di daratan, sehingga perlu masukan juga dari kami di pulau terluar, penghujung utara NKRI
Reply | Reply with quote | Quote
# RS.MS.Aceh 2013-06-17 13:47
Diharapkan kerja sama antara Badilag dan Bimas Islam Kemenag serta Dukcapil Kemendagri segera terealisir untuk melayani masyarakat yang kurang mampu tentang Isbat nikah dan pembuatan akta kelahiran secara serentak semoga berhasil dengan baik.
Reply | Reply with quote | Quote
# AFFAN PA. GRESIK 2013-06-17 13:48
thank you for your discusition
Reply | Reply with quote | Quote
# AFFAN PA. GRESIK 2013-06-17 14:03
ya Alloh ya robbana mudahkan diskusi yang dilakukan oleh Badilag -AIPJ dengan BImas Islam dan Dukcapil dalam merumuskan layanan satu atap untuk memperoleh identitas hukum ( legal identity)
Reply | Reply with quote | Quote
# Dalih Effendy, PA. Krw. 2013-06-17 14:08
"PRAKTEKNYA TIDAK BISA ONE ROOP ONE DAY"
Pengalaman PA Karawang dalam peraktek, tidak bisa satu hari satu atap bisa selesai menerima salinan, akta nikah dan akta kelahiran anak, Minimal satu atap 2 hari (2kali sidang). Masalahnya dalam juknis perkara Prodeo panggilan pertama para pemohon tidak bisa digunakan biaya DIPA, sidang kedua setelah dikabulkan prodeonya baru dana DIPA bisa digunakan maka mau tidak mau 2 kali sidang jadinya.KUA dan CAPIL juga harus 2 kali datang, jika satu kali datang hanya untuk menerima data permohonan pencatatan belum bisa mengeluarkan kecuali pada datang yang keduanya.
Ada 3 hal yang perlu memperoleh payung hukumnya SANGAT MENDESAK yaitu Hakim tunggal, Panggilan kolektif dan masa inkracht. Meskipun sidang satu atap itu berjalan sesuai hukum acaranya seperti biasa bisa dilaksanakan, namun jika boleh dengan hakim tunggal, boleh dipanggil sekali gus dan boleh tidak perlu menunggu inkrahct maka saya pikir itu akan lebih baik dan lebih kuat lagi legal standingnya. Hanya usul saya jika perkaranya prodeo namun dibiayai melalui DIPA, perlu diatur juga tentang penyerapan biaya panggilannya, persidangan minimal 2 kali bahkan untuk bisa langsung menerima salinan penetapan dan akta nikah serta akta kelahiran anaknya baru bisa pada sidang ketiga. Prakteknya seperti ini. Pada sidang pertama para pemohon datang berdasarkan panggilan prodeo murni, diperiksalah prodeonya lalu dijatuhkan putusan sela dikabulkan prodeonya, sidang ditunda untuk pemeriksaan isbat nikah para pemohon akan dipanggil termasuk juga dipanggil 2 orang saksi(jika biaya disediakan DIPA untuk 4 kali panggilan) yang akan diperiksa pada sidang kedua. Sidang kedua dibuka para pemohon datang dengan membawa dua orang saksi yang telah dipanggil jsp dengan biaya DIPA, setelah diperiksa sidang masih akan ditunda yang ketiga untuk pembacaan putusan. Pada sidang kedua ini KUA dan Catatan Sipil sudah hadir untuk menerima data dan pas foto para pemohon. baru pada sidang ketiga putusan dibacakan, salinannya sudah jadi langsung diambil di petugas meja tiga, langsung menghadap di meja KUA pun Akta nikahnya sudah jadi terakhir menghadap ke meja catatan Sipil pun Akta kelahiran anaknya juga sudah jadi.3 kali sidang ini ideal bagi hukum acara maupun administrasi KUA dan catatan Sipil. Bisa juga dibuat 2 kali sidang, namun ada rekayasa pembuatan berita acara sidang, yaitu sidang pertama sudah dihadiri juga oleh KUA dan Catatan Sipil untuk menerima data, PA juga langsung memeriksa mulai prodeonya, sampai kepada isbat nikahnya dengan saksi-saksi sekali sidang. Sidang kedua nanti untuk putusan, dimana penetapannya sudah jadi sama halnya akta nikah dan akta kelahiran juga sudah jadi. Rekayasa berita acaranya adalah pemeriksaan isbat nikah dengan saksi-saksinya dimuat pada sidang kedua yang dilanjutkan dengan pembacaan putusan, sebab jika dimuat juga pada sidang pertama maka biaya prodeo melalui DIPA tida bisa dicairkan, karena para pihak belum dipanggil setelah prodeonya dikabulkan. KUA dan Dukcapil juga tidak bisa mengeluarkan langsung aktanya jika hanya datang 1 kali, mau tidak mau harus 2 kali datang, datang pertama untuk menerima data/permohonan , seminggu mereka tulis data tersebut pada akta, maka sidang kedua akta-akta yang diajukan para pemohon sudah jadi tinggal diserahkan pada sidang kedua.
Reply | Reply with quote | Quote
# Sarnoto, PA Jakpus 2013-06-17 14:17
Asas berperkara mudah, cepat, dan biaya ringan; memang seharusnya bisa diterapkan dalam perkara itsbat nikah, namun prinsip kehati-hatian juga menjadi sangat penting mengingat akibat hukum adanya itsbat nikah bukan semata-mata untuk perlindungan hak untuk mendapatkan pencatatan nikah dan pencatatan sipil saja. Untuk itu jika suatu saat gagasan AIPJ layanan satu atap untuk memperoleh identitas hukum sudah menjadi komitmen bersama, janganlah menabrak hukum acara perdata yang berlaku di PA;;;;;
Reply | Reply with quote | Quote
# Faizal Kamil.KPA Bengkalis 2013-06-17 15:42
Gagasan yang harus di support, agar manfaat dalam pelayanan memberikan perlindungan dapat tercover oleh pihak yang berkepentingan. Dan bagi "stakeholder" agar bisa bersinerji untuk mewujudkannya.
Reply | Reply with quote | Quote
# MAME SADAFAL PA KAB KEDIRI 2013-06-17 16:01
Usaha kerjasama antara Badilag (MA), Bimas Islam Kemenag dengan Dukcapil Kemendagri adalah rangkaian upaya untuk meningkatkan pelayanan prima kepada para pencari keadilan umumnya, masyarakat kurang mampu khususnya.Tentu payung hukumnya sangat penting untuk dikaji secara mendalam karena berhubungan dengan ketentuan Hukum Acara, konsep pelaksanaan sidang dengan hakim tunggal, perubahan limit waktu masa inkraht,dsb. semoga pertemuan nanti membuahkan hasil maksimal sesuai niat dan harapan kita semua.
Reply | Reply with quote | Quote
# Rusliansyah - PA Nunukan 2013-06-17 16:06
Ketulusan Pak Wahyu dibantu Kate Summer dengan AIPJ-nya dalam memajukan dunia PA patut diacungi jempol.
Semoga Allah Swt. senantiasa memberika kesehatan dan kekuatan kepada Beliau dalam mengemban amanah ini!
Reply | Reply with quote | Quote
# M. Yamin/PA.Gtlo 2013-06-17 18:30
Insya Allah Justiciable akan tersentuh kebutuhan penyelesaian persoalan hukumnya, jika kerjasama ini teraplikasi secara baik. Sekali merangkul dayung dua tiga pulau terlewat. Utk rakyat selayaknya kita harus sepakat tuk selalu bergandeng tangan dalam batas yg layak menurut hukum (ada aspek kemanfaatan yang tinggi)
Reply | Reply with quote | Quote
# Lazuarman PA Manna 2013-06-17 19:16
Suatu program yang sangat di nanti-nanti masyarakat kita. Semoga program ini dapat tererealisasi dalam waktu dekat.
Reply | Reply with quote | Quote
# M.Yusuf PA Kendari 2013-06-18 06:50
Setuju dengan sidang satu atap, tetapi hukumm acaranya jangan terkesan instan.Oleh karena itu, perlu pengkajian khusus mengenai pemanggilannya dan masa BHT-nya.
Reply | Reply with quote | Quote
# H. Makka A. PA Polewali 2013-06-18 06:55
Pengadilan Agama Polewali, dua tahun terakhir ini telah kerja sama dengan pemerintah daerah (Dinas Dukcapil Kab.Pelwali Mandar) untuk memberikan pelayanan itsbat bagi masyarakat yang kurang mampu, yang biaya perkaranya ditanggung oleh Pemda.
Untuk tahun 2013 dianggarkan oleh Pemda melalui APBD sekiter 800 pasang.
Konsep penggunaan hakim tunggal, pemanggilan secara kolektif yang akan dibahas pada pertemuan nanti bisa terwujud, karena itulah salah satu kendala yang selama ini dihadapi
Reply | Reply with quote | Quote
# M-Tobri PA Mj.Lengka 2013-06-18 07:35
semoga sukses dalam segalanya, mudah dalam kenyataannya, insya allah masyarakat akan menikmatinya.
Reply | Reply with quote | Quote
# ayep sm PA Tasikmalaya / Singaparna 2013-06-18 10:34
Semoga menambah sukses untuk Badilag wa akhwatuhu
Reply | Reply with quote | Quote
# M. GHOFAR RASMIN - PA. SANGGAU 2013-06-18 12:35
Program satu atap adalah salah satu upaya pemerintah (Badilag, Bimas Islam dan Dukcapil) untuk mensejahterakan rakyatnya yang kurang mampu patut didukung. Dengan azas : sederhana , cepat dan biaya ringan tentunya dapat diterapkan serta tidak menabrak rambu-rambu hukum acara. Gagasan dengan hakim tunggal tentu harus dicarikan payung hukumnya. Selamat Badilag, Bimas Islam dan Dukcapil berdiskusi semoga tercapai solusi terbaik untuk kesejahteraan rakyat di bidang legal identity, yang sangat ditunggu-tunggu .
Reply | Reply with quote | Quote
# daswir tanjung 2013-06-18 12:54
Pada saat sekarang diperlukan kehati- hatian dalam mengesahkan suatu perkawinan, dengan banyaknya terjadi dalam masyarakat poligami liar atau perselingkuhan, pada awalnya tidak ada masalah karena masih nyaman, tapi apabila timbul masalah, mungkin tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan atau ketahuan oleh istri sah bagi suami yang berselingkuh. sebab pada saat ini tidak mungkin, pasangan yang memenuhi persyaratan tidak dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah, juga dengan alasan jauh, semua pernikahan yang dilaksanakan memenuhi syarat pasti dicatat dan langsung diberikan kutipan akte nikah.pada saat ini kehati-hatian sangat diperlukan agar tidak ada yang dirugikan.
Reply | Reply with quote | Quote
# Al Fitri - PA Manna 2013-06-19 07:34
Sidang satu atap perlu ada payung hukumnya dan pembatasannya, janga2 kelak masyarkat tidak perlu lagi mencatat perkawinannya cukup jika diperlukan baru didaftarkan melalui isbat nikah...
Reply | Reply with quote | Quote
# RY. PA. CIBADAK 2013-06-20 10:07
"KE DEPAN PRAKTEKNYA BISA ONE ROOP ONE DAY" azasnya adalah lex spesialis derogat lex generalis. yang diperlukan adalah payung hukum dan perencanaan yang matang dengan menjalin kerjasama dan koordinasi sebagaimana yang telah, sedang dan akan terus dikembangkan;"A NA WAKAFIL YATIM MITSLA HADZA FIL JANNAH" bravo badilag
Reply | Reply with quote | Quote
# Asep Mujtahid- PA Purwakarta 2013-06-20 13:44
Kebutuhan masyarakat Purwakarta terhadap penyelesaian itsbat nikah dan pencatatan akta kelahiran sangat diperlukan . Tahun 2011 dan 2012 kerja sama Pemda Purwakarta dengan Pengadilan Agama Telah menyelesaikan 2000 pasangan Itsbat nikah (biaya Pemda) melalui sidang keliling,walaup un tidak semuanya dikabulkan. secara umum kepentingannya untuk pembuatan akta kelahiran anak , yang dapat diperkirakan rata-rata dari data acak memiliki 4 (empat orang anak).
Sidang satu atap dapat saja dilakukan, hanya pada sidang tersebut pihak DISDUK menerima data-data yang diperlukan termasuk hasil penetapan itsbat nikah, kemudian terbitnya akta kelahiran harus setelah masa incraht terlampaui. Begitu bersama-sama P3N dari pihak Kemenag, walaupun tidak mesti mengeluarkan akta nikah baru, hal tersebut akan mempermudah masyarakat dalam mencari kepastian hukum. Sementara ini yang dilakukan masyarakat menunggu dahulu penetapan itsbat dari Pengadilan Agama lalu berjubel antri pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatann Sipil. Semoga rencana AIPJ dapat terwujud, Amin.
Reply | Reply with quote | Quote
# mwiaty@pta pdg 2013-06-21 07:28
Syukran buat pak Wahyu widiana,Cate Sumner dan Tukiran,SH,MM yg telah merancang pertemuan untuk merumuskan layanan satu atap agar dapat memperoleh legal identity namun hal yang perlu sa'at ini kehati hatian dan kewaspadaan agar tidak ada yang dirugikan :zzz
Reply | Reply with quote | Quote
# FAUZI.PASungailiat Babel 2013-06-27 07:17
semoga program ini cpat terealisasi karena erat hubungannya dengan penerapan Undang2 Tentang Kependudukan
Reply | Reply with quote | Quote
Add comment

Hubungi Kami

Gedung Sekretariat MA (Lt. 6-8)

Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 ByPass Jakarta Pusat

Telp: 021-29079177
Fax: 021-29079277

Email Redaksi : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Email Ditjen : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Lokasi Kantor

Fanpage