KEKOSONGAN HUKUM EKSEKUSI ATAS HAK KEBENDAAN KOLEKTIF

Oleh : Drs. H. Abd. Salam, S.H. M.H.

Ketua Pengadilan Agama Magetan

Permasalahan

            HIR dan R.Bg menurut sejarahnya semula hanya diperuntukkan mengabdi kepada hukum materiil dalam KUH Perdata (BW). Dalam kurun waktu sekian lama masih harus tetap kita pakai untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata dalam hukum kekeluargaan, yang telah berkembang dan bahkan terus berkembang seperti materi hukum yang diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta hukum kewarisan Islam, bahkan juga untuk hukum ekonomi syari’ah yang “sekarang” menjadi kewenangan Peradilan Agama.[1]

Kita semua tahu bahwa fungsi hukum formil adalah untuk mengabdi/melayani kepentingan hukum materiil, akan tetapi sejak lahirnya hingga sekarang HIR dan R.Bg nyaris tidak pernah mengalami perkembangan dan pembaharuan, bahkan disana sini pasal-pasal HIR dan R.Bg telah digerogoti (autgehot). Idealnya, setiap terjadi perkembangan hukum materiil, seharus diikuti pula dengan hukum  formil/acaranya.[2] Karena hukum  acara  yang  baik,  harus dapat melaksanakan permasalahan yang akan timbul dari hukum materiilnya.[3]