E-Litigasi dan Kemudahan Berusaha
Oleh Achmad Fauzi
Hakim Pratama Utama di Pengadilan Agama Kota Banjar, Jawa Barat
Artikel ini dimuat di Koran Media Indonesia tanggal 11 Januari 2020
Presiden Joko Widodo terus mendorong pertumbuhan ekonomi, perbaikan iklim usaha, dan investasi. Hal ini dilatari akses kemudahan berusaha yang belum optimal. Berdasarkan survei Bank Dunia tahun 2018, Indonesia menduduki peringkat ke-72. Penilaian tersebut didasarkan indikator pencapaian sektor publik dalam memperbaiki regulasi iklim usaha dan investasi. Maka dari itu, pemerintah beberapa waktu lalu menandatangani Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.
Pemerintah mengharapkan semua komponen berperan dalam mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Hal-hal berkaitan dengan kegiatan mengawali usaha (starting a business), perlindungan investor minoritas (protecting minority investor), hingga penyelesaian sengketa di pengadilan harus dijamin oleh regulasi. Kepastian hukum harus diperoleh melalui proses yang cepat, efisien, dan berkeadilan .
Selengkapnya, KLIK DI SINI