Sebagaimana diberitakan sebelumnya, di lingkungan Mahkamah Agung RI, terdapat 30 unit kerja yang diusulkan meraih Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2022 dan salah satu di antaranya adalah PTA Medan. Sejauh ini, PTA Medan telah mengikuti tahapan-tahapan pembangunan zona integritas tersebut, antara lain telah mengikuti desk evaluasi di depan Kemenpan dan Reformasi Birokrasi selaku Tim Peniai Nasional (TPN) beberapa waktu yang lalu.
Lalu, tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh Kemenpan RB adalah kegiatan survei eksternal kepada masyarakat (pengguna layanan) terhadap unit kerja yang diusulkan untuk memperoleh predikat WBK/WBBM. Sesuai dengan surat Kemenpan RB nomor B/31/PW.03/2022 tanggal 24 Oktober 2022 disebutkan, bahwa kegiatan survey ini dilakukan secara daring kepada pengguna layanan yang telah menerima pelayanan dari unit kerja dalam kurun waktu enam bulan terakhir.
Daftar pengguna layanan yang diinput sebagai responden adalah sebanyak minimal 30 pengguna layanan dan maksimal 100 pengguna layanan per unit kerja. Komposisi daftar pengguna layanan secara proporsional telah mewakili seluruh jenis layanan yang dimiliki unit kerja tersebut. Selanjutnya, TPI bersama dengan unit kerja mengirimkan link survei unit kerja kepada pengguna untuk segera mengisi survei tersebut dan pengguna layanan dapat melakukan pengisian survei mulai dari tanggal 28 Oktober sampai dengan 11 November 2022.
Sekaitan dengan surat Kemenpan RB di atas, PTA Medan gelar rapat terbatas untuk membahas kegiatan survei tersebut. Menurut Ketua PTA Medan H. Abd. Hamid Pulungan, bahwa kegiatan survei tentang layanan kepada pengguna layanan eksternal selama 6 (enam) bulan terakhir harus berjalan dengan baik. Disebutkannya, Tim survei harus bekerja keras supaya tahapan survei dapat terlaksana sesuai waktu yang ditentukan. “Kita harus mempersiapkan responden yang akan dijadikan sasaran survei oleh Kemenpan RB dan semoga hasil survei tercapai dengan sangat memuaskan,” kata H. Abd. Hamid Pulungan.
Salah seorang peserta rapat Muhammad Nasri menyebutkan, bahwa data responden diambil dari pengunjung yang datang ke PTSP PTA Medan karena data tersebut terekam pada tamu elektronik. Selain itu, responden diambil dari stakeholder yaitu PA sewilayah yang jumlahnya masing-masing 2 (dua) orang setiap unit kerja. “Saran saya, responden yang kita jadikan sebagai sasaran survei Kemenpan RB adalah pengunjung ke PTSP dan stakeholder. Jumlah responden yang kita siapkan sejumlah 60 orang,” kata Muhammad Nasri mengusulkan.
Dalam rapat yang digelar di ruang kerja Ketua tersebut disimpulkan, data responden sebanyak 60 orang. Persiapan responden ini dikoordinir oleh Muhammad Nasri dan H. Amrani. Selain itu, Tim survei selalu berkoordinasi antara satu dengan yang lainnya supaya kegiatan survei berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Surat Kemenpan RB dapat diunduh di sini. (ahp)
