PA Balikpapan Raih Penghargaan Terbaik dalam Penyajian Data SIPP Tahun 2017
Balikpapan | PA Balikpapan
Seluruh Ketua, Panitera, dan Sekretaris beserta operator IT di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berkumpul di Aula Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Senin (15/01/2018) sehubungan dengan acara sosialisasi SIPP Versi 3.2.0, Rapat Koordinasi dan Pembinaan.
Bravo….Pengadilan Agama Balikpapan, dari rangkaian acara Rapat Koordinasi, Sosialisasi SIPP 3.2.0. Pengadilan Agama Balikpapan melalui Penilaian SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), menempatkan Pengadilan Agama Balikpapan sebagai Pengadilan Agama TERBAIK dalam menyajikan data SIPP Tahun 2017 dengan prosentase tertinggi untuk perkara diterima lebih dari 1000 Perkara. Penghargaan tertinggi dalam hal penanganan perkara ini merupakan hasil capaian dan kerja maksimal dari seluruh pegawai pengadilan Agama Balikpapan.
Sebelum penyerahan penghargaan tersebut, Bpk. Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H.,M.Hum., Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan momentum pertemuan ini sangat mengharapkan di tahun 2018 ini Kinerja kita warga Pengadilan Agama semakin meningkat, apalagi ada beberapa Pengadilan Agama yang telah meraih Sertifikat SAPM dengan predikat Akreditasi “A” Excellent seperti Pengadilan Agama Balikpapan, Samarinda dan Tenggarong.
“Terima Kasih dan Selamat kepada Pengadilan Agama Balikpapan, Samarinda dan Tenggarong atas capaian terbaiknya, tetap junjung kekompakan dan saling kerjasama serta saling mengayomi sesama pegawai," ujar pak Bubun, panggilan akrab beliau mengakhiri pengarahannya.
Pengadilan Tingkat Pertama merupakan kawal depan dari Mahkamah Agung RI dimana Pengadilan Tingkat Banding melakukan pengawasan dan juga pembinaan terhadap Pengadilan Tingkat Pertama di wilayahnya.
Wakil Ketua Pengadilan Agama sebagai koordinator pengawasan sangat diharapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda untuk terus meningkatkan Pengawasan di satker masing-masing yang kemudian dilanjutkan dengan pokja hukum membahas sekitar permasalahan hukum di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. (YR)