Badilag Gelar Rapat Persiapan RB
Jakarta | badilag.mahkamahagung.go.id (8/3/2017)
Ditjen Badan Peradilan Agama menyelenggarakan rapat perdana Reformasi Birokrasai (RB) yang dihadiri Dirjen Drs. H. Abdul Manaf, M.H., Sekretaris Tukiran, S.H., M.M., Direktur Pembinaan Tenaga Teknis PA Dr. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H., Direktur Pembinaan Administrasi PA Dr. H. Hasbi Hasan, M.H. dan anggota Tim Reformasi Birokrasi Ditjen Badan Peradilan Agama, Rabu, (8/3/2017)
Terkait dengan pelaksanaan RB di Ditjen Badilag dan lingkungan peradilan agama, Abdul Manaf menekankan pentingnya informasi tentang pelayanan yang mudah diakses oleh masyarakat. Ia meminta untuk meningkatkan peran website sebagai jembatan informasi antara pengadilan dan masyarakat.
Abdul Manaf prihatin, saat ini banyak website pengadilan yang sudah tidak update bahkan sudah tidak aktif lagi. Ia melihat beberapa pengadilan yang masih menampilakan profil Ketua-nya, padahal Ketua itu telah pindah.
“Saya menekankan kepada pimpinan pengadilan untuk meng-update websitenya. Jika sudah tidak aktif, aktifkan kembali” tegasnya saat memberikah arahan di Ruang Rapat Ditjen Lantai 6.
Sejalan dengan Dirjen, Sekretaris Ditjen Tukiran menambahkan agar seluruh dokumen RB dimuat di website Badilag sehingga dokumen itu mudah untuk diakses. Untuk itu Badilag akan membuat menu khusus Reformasi Birokrasi di website. Setidaknya, menu itu akan memuat peraturan, rencana kerja dan lembar kerja reformasi birokrasi.
Selain itu, Tukiran meminta untuk mengumpulkan kembali bukti-bukti (eviden) RB yang telah dilakukan oleh Ditjen Badilag selama tahun 2016. Ditargetkan, tanggal 15 Maret seluruh eviden sudah terkumpul untuk diplenokan di internal Ditjen. “Tanggal 17 Maret eviden harus sudah dikirim ke Tim RB Mahkamah Agung” katanya.
Sebagai unit Eselon I Mahkamah Agung, Ditjen Badan Peradilan Agama menurutnya juga berkewajiban untuk mendukung Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung.
Ia juga mengatakan walaupun eviden Ditjen Badilag sebagai pendukung RB Mahkamah Agung, tapi setidaknya dari eviden itu Badilag bisa mengukur nilai PMPRB Badilag sendiri. “Kumpulkan eviden selengkap mungkin!” pintanya.
Disamping pengumpulan eviden RB, rapat membahas juga Program Kerja Reformasi Birokrasi Ditjen Badan Peradilan Agama. Untuk mendukung delapan area perubahan, Badilag sudah menyusun sasaran yang akan dicapai dari masing-masing area perubahan. Dari sasaran yang ingin dicapai, diterjemahkan lagi menjadi beberapa kegiatan disertai output dan penanggungjawab kegiatan. (hirpan hilmi)