Soal Bantuan Pemanggilan, Situs PA Purwokerto Bisa Diteladani

Jakarta l Badilag.net

Satker-satker di lingkungan peradilan agama tidak pernah berhenti berinovasi. Salah satu satker yang giat membuat terobosan adalah Pengadilan Agama Purwokerto.

Selain sukses memelopori pengaduan online, pengadilan asal Jawa Tengah itu sejak setahun terakhir juga mengembangkan apa yang mereka sebut sebagai “Info Bantuan Pemanggilan”.

“Kami memanfaatkan website untuk permohonan bantuan panggilan atau tabayun,” kata Panitera/Sekretaris PA Purwokerto Anwar Fauzi, ketika dihubungi badilag.net, Kamis (16/2/2012).

Menu bantuan pemanggilan sidang di situs PA Purwokerto terdiri dari form upload surat permintaan bantuan pemanggilan/PBT isi putusan, form upload hasil pemanggilan/PBT isi putusan dan berita hasil pemanggilan atas permintaan PA lain.

“Jika PA lain ingin meminta bantuan panggilan, bisa mengupload surat panggilan di form pertama,” Anwar menerangkan.

Caranya dengan memasukkan nama satker, nomor surat, tanggal surat dan melampirkan dokumen dalam format word document maupun Pdf.

Form yang kedua diperuntukkan bagi PA lain untuk upload dokumen hasil pemanggilan/pemberitahuan atas permintaan bantuan dari PA Purwokerto.

Adanya menu info bantuan pemanggilan yang berisi berita atau pemberitahuan hasil pemanggilan sejatinya tidak diperlukan lagi apabila PA yang meminta bantuan kepada PA Purwokerto sudah menyediakan form yang kedua di websitenya.

Sejumlah PA di wilayah Jawa seperti PA Banyumas, PA Bandung, PA Yogyakarta dan PA Semarang telah memanfaatkan fasilitas tabayun online yang dirintis PA Purwokerto ini. Bahkan beberapa PA luar Jawa juga menggunakannya. Sebut saja misalnya PA Rengat, PA Bontang, dan PA Poso.

Anwar Fauzi mengatakan, inisiatif membuat fasilitas tabayun online didasarkan pada fakta bahwa selama ini tabayun kerap memakan waktu lama. Surat yang dikirim sebuah PA ke PA lainnya sering terlambat. Demikian juga surat balasannya. Hal ini berimbas pada pelayanan terhadap pencari keadilan.

“Tabayun online ini sifatnya hanya melengkapi surat permintaan pemanggilan. Jadi, meskipun sudah memakai situs, surat resmi harus dikirim,” Anwar menegaskan.

Soal legalitas atau otentifikasinya, Anwar mengaku tidak tahu persis. Yang jelas, sejauh ini sudah ada preseden dibolehkannya penggunaan relaas online. Pada tahun 2007, Badilag.net mulai memperkenalkan relaas online itu. Setelah itu, berbagai pendapat pun lantas bermunculan.

“Yang jelas, itu terserah majelis hakim yang memeriksa perkara. Kami hanya berusaha mengatasi masalah yang selama ini sering muncul,” ujar Anwar.

Surat Dirjen Badilag

Terlepas keabsahan tabayun online yang dirintis PA Purwokerto, harus diakui, permohonan bantuan panggilan di PA/MSy memang kerap diliputi masalah. Karena itu tidak mengherankan, pada awal Februari 2012 lalu Dirjen Badilag Wahyu Widiana mengeluarkan surat khusus mengenai hal ini.

Melalui surat bernomor 229/DjA.3/HK.05/II/2012 itu Dirjen Badilag merespon keluhan mengenai pelaksanaan bantuan panggilan pihak berperkara yang alamatnya ada di wilayah hukum PA/MSy lain yang tidak dilaksanakan.

Ada empat hal yang disampaikan Dirjen Badilag. Pertama, agar permohonan Tabayun dibuat secara lengkap sesuai dengan ketentuan sehingga tidak menghambat prosedur penyelesaian perkara.

Kedua, jika permohonan Tabayun sudah memenuhi syarat yang ditentukan, agar segera dilaksanakan.

Ketiga, apabila persyaratan sesuai ketentuan belum lengkap, agar segera diinformasikan kepada PA/MSy yang meminta bantuan Tabayun.

Keempat, apabila permohonan Tabayun masih belum dilaksanakan, maka permohonan Tabayun yang ketiga kalinya ditembuskan ke Ditjen Badilag melalui e-mail dengan alamat Alamat e-mail ini diproteksi dari spambot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya , dengan melampirkan permohonan pertama dan kedua.

“Ditjen Badan Peradilan Agama akan menegur/memberi peringatan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah yang dimohon bantuan,” tandas Dirjen Badilag dalam surat itu.

(hermansyah)